Fraksi PKB Garut Dorong Sinkronisasi Regulasi: Perbup Jadi Kunci Keberhasilan Ditjen Pesantren di Daerah

Pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren menjadi babak baru dalam sejarah tata kelola pendidikan keagamaan di Indonesia. Langkah strategis ini adalah bentuk nyata pengakuan negara untuk memperkuat peran pesantren sebagai pilar utama pembentukan karakter bangsa melalui regulasi yang lebih terstruktur.

Kendati demikian, regulasi nasional membutuhkan sinkronisasi cepat di tingkat daerah agar tidak sekadar menjadi dokumen administratif. Pemerintah Kabupaten Garut dituntut segera menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai jembatan operasional untuk memastikan keberpihakan anggaran dan program pemberdayaan bisa dieksekusi secara nyata.

Sinkronisasi ini menjadi urgensi utama demi terwujudnya kemaslahatan umat, khususnya bagi kesejahteraan tenaga pendidik dan kemandirian pondok pesantren. Menegaskan hal tersebut, Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Garut, Luqi Sa’adilah Farindani, menyatakan, “Ini adalah momentum penting bagi dunia pesantren. Kami di Fraksi PKB Garut berkomitmen untuk terus mengawal agar kebijakan ini dapat diimplementasikan secara optimal hingga ke tingkat operasional.”