Tragedi Bekasi: DPR Desak Kemenhub Evaluasi Perlintasan

Tabrakan Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line memicu respons tegas dari parlemen. Sebagai informasi, insiden nahas ini bermula di Bekasi pada Senin malam (27/4/2026). Oleh karena itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, memastikan pemanggilan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan PT Kereta Api Indonesia (KAI). Syaiful Huda bertujuan meminta pertanggungjawaban langsung dari para pemangku kepentingan.

Selanjutnya, DPR mengambil langkah strategis ini untuk merespons tragedi tersebut secara serius. Mereka ingin mengevaluasi standar keselamatan transportasi publik secara menyeluruh dari hulu ke hilir. “Supaya pembahasan kita komprehensif, mengetahui penyebab pasti, dan mencegah insiden serupa,” tegas Syaiful Huda. Selain itu, parlemen juga menuntut transparansi investigasi dari pihak berwenang.

Ribuan Perlintasan Tanpa Penjagaan

Lebih lanjut, evaluasi nasional ini secara khusus menyoroti persoalan perlintasan sebidang. Kenyataannya, masalah krusial ini masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah pusat maupun daerah. Ratusan perlintasan sebidang membentang dari wilayah Jakarta hingga Surabaya. Sayangnya, pemerintah dan otoritas terkait belum mengelola area-area rawan tersebut dengan maksimal.

Berdasarkan rilis data tahun 2025, Indonesia memiliki total 3.707 perlintasan kereta sebidang. Bahkan, hampir 2 ribu titik perlintasan beroperasi tanpa penjagaan sama sekali. Rincian data tersebut meliputi 1.864 titik dengan izin resmi dan pengamanan ketat. Sebaliknya, pemerintah mencatat 912 titik resmi namun petugas tidak menjaga area tersebut. Sementara itu, 927 titik sisanya sama sekali tidak memiliki izin resmi. Publik dapat melihat standar regulasi keselamatan ini langsung melalui situs Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub.

Solusi Cepat Cegah Kecelakaan

“Perlintasan sebidang sering memicu banyak kasus kecelakaan kereta api. Kita harus memberikan perhatian serius terhadap masalah ini,” ujar politisi PKB tersebut mengingatkan otoritas terkait. Oleh sebab itu, pemerintah tidak boleh menunda perbaikan tata kelola perlintasan demi keselamatan warga.

Sebagai kesimpulan, insiden Bekasi wajib menjadi momentum perbaikan total bagi seluruh pihak. Huda mendorong langkah taktis untuk menghadapi kondisi darurat keselamatan transportasi ini. Ia meminta penempatan petugas di setiap perlintasan sebagai solusi jangka pendek. Akan tetapi, terkadang otoritas terkait mengalami keterbatasan personel teknis di lapangan. Maka dari itu, Huda mengusulkan pelibatan relawan dari pemerintah daerah. Mereka bisa membantu pengamanan proaktif di titik-titik rawan tersebut. “Yang penting ada petugas atau relawan yang memastikan lintasan aman,” pungkasnya.

Sumber Foto: detik.com