Pendahuluan: Kemajuan yang Hadir di Setiap Rumah Warga
Pertumbuhan ekonomi sebuah daerah tidak boleh hanya menjadi angka statistik di atas kertas atau sekadar mempercantik pusat kota. Kemajuan sejati adalah ketika denyut kesejahteraan itu dapat dirasakan hingga ke pelosok desa. Melalui pilar Ekonomi & Keadilan, perjuangan Arah Baru PKB Garut difokuskan pada upaya membongkar ketimpangan dan memastikan setiap warga mulai dari petani, pelaku UMKM, hingga generasi muda memiliki akses dan kesempatan yang sama untuk sejahtera.
1. Kedaulatan Sektor Riil dan Pertanian Terpadu (Integrated Farming)
Kabupaten Garut memiliki akar agraris yang kuat. Kami meyakini bahwa kunci kebangkitan ekonomi daerah terletak pada modernisasi dan hilirisasi sektor pertanian. Perjuangan kami mencakup:
- Hilirisasi Produk Tani: Tidak sekadar menjual bahan mentah, kami mendorong program pertanian terpadu (Integrated Farming) yang mengelola proses dari hulu ke hilir untuk memberikan nilai tambah yang berlipat bagi petani lokal.
- Akses Infrastruktur Penunjang: Mengawal ketat program pembangunan infrastruktur pengairan dan irigasi desa yang tepat sasaran, guna memastikan lahan-lahan produktif warga tidak kekurangan pasokan air.
- Stabilitas Harga: Melahirkan kebijakan daerah yang melindungi petani dari anjloknya harga saat panen raya dan memutus mata rantai monopoli tengkulak.
2. Eskalasi UMKM dan Koperasi Berbasis Komunitas
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah tulang punggung ketahanan ekonomi kerakyatan. Kami hadir untuk mengangkat kelas UMKM Garut melalui:
- Digitalisasi dan Akses Pasar: Mendorong fasilitasi pelatihan pemasaran digital (digital marketing) dan pembuatan etalase digital bagi produk-produk lokal agar mampu bersaing di pasar nasional.
- Ekosistem Koperasi Pesantren (Kopontren): Menjadikan pesantren dan komunitas keagamaan sebagai poros kemandirian ekonomi umat melalui unit-unit usaha yang dikelola secara profesional dan kolektif.
- Akses Permodalan yang Adil: Memperjuangkan regulasi perbankan daerah yang lebih ramah dan memberikan kemudahan kredit tanpa agunan yang memberatkan bagi pelaku usaha kecil.
3. Keadilan Anggaran di Parlemen
Keadilan ekonomi tidak akan terwujud tanpa adanya keadilan politik dalam penyusunan anggaran. Fraksi PKB di DPRD Kabupaten Garut bertugas sebagai garda terdepan untuk:
- APBD Pro-Rakyat: Memastikan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) benar-benar berpihak pada subsidi sektor produktif, program padat karya, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- Pemerataan Pembangunan: Mencegah penumpukan proyek infrastruktur di wilayah tertentu saja, serta memastikan kue pembangunan terdistribusi secara proporsional ke 42 Kecamatan dan 442 Desa di Garut.
Penutup: Kesejahteraan Bersama sebagai Tujuan Akhir
Keadilan ekonomi bukanlah konsep amal, melainkan hak setiap warga negara. Dengan memperkuat kemandirian di tingkat desa dan memberikan ruang gerak bagi sektor riil, kita tidak hanya sedang membangun ekonomi Garut, tetapi juga sedang merawat martabat dan harga diri setiap warganya.
