Jakarta – Memperingati Hari Lahir (Harlah) ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB menggelar Gelaran Ekonomi Rakyat dan Diskusi Publik bertajuk “Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi” di Selasar dan Ruang Delegasi Nusantara V, Kompleks MPR RI, Senin (20/7/2026).
Kegiatan yang merupakan bagian dari rangkaian Road to Harlah PKB ke-28 ini menjadi ruang dialog untuk memperkuat komitmen PKB dalam mendorong kebijakan ekonomi yang berlandaskan amanat konstitusi serta berpihak kepada kepentingan rakyat.
Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) menegaskan bahwa arah kebijakan ekonomi yang tengah dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah berada pada jalur yang tepat. Namun demikian, menurutnya, tantangan terbesar saat ini terletak pada implementasi kebijakan agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Arah kebijakan ekonomi sudah tepat. Tantangan kita adalah memastikan implementasinya berjalan efektif sehingga hasil pembangunan benar-benar berpihak kepada rakyat,” tegas Gus Muhaimin dalam sambutannya.
Diskusi publik tersebut menghadirkan sejumlah narasumber yang memiliki pengalaman dan kapasitas di bidang ekonomi, di antaranya Fuad Bawazier, Menteri Keuangan Republik Indonesia periode 1998, Ichsanuddin Noorsy, ekonom senior, serta Media Wahyu Askar, Direktur Keadilan Fiskal Center of Economic and Law Studies (CELIOS). Hadir pula H. Faisol Riza, Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia, bersama jajaran pengurus DPP PKB, akademisi, pegiat ekonomi, dan ratusan peserta dari berbagai daerah.
Berbagai gagasan yang disampaikan dalam forum tersebut menyoroti pentingnya membangun sistem ekonomi nasional yang berkeadilan, memperkuat sektor ekonomi rakyat, meningkatkan produktivitas industri nasional, serta memastikan kebijakan fiskal mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Melalui forum ini, PKB menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan ruang-ruang diskusi strategis sebagai bagian dari kontribusi partai dalam merumuskan arah pembangunan nasional yang sesuai dengan nilai-nilai konstitusi. Harlah ke-28 PKB tidak hanya menjadi momentum perayaan organisasi, tetapi juga menjadi ajang memperkuat gagasan dan komitmen dalam mewujudkan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Dengan mengusung semangat “Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi”, PKB berharap sinergi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat dapat terus diperkuat guna memastikan setiap kebijakan ekonomi mampu menjawab tantangan zaman sekaligus menghadirkan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
