JAKARTA — Persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan yang berlangsung lebih dari enam bulan mendapat sorotan dari PKB EcoGen, sayap lingkungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Melalui akun Instagram resminya, @pkb.ecogen menyoroti bahwa cuaca memang bisa memperparah kebakaran, namun cuaca tidak membuka lahan, tidak mengelola konsesi, dan tidak mengeringkan gambut — sehingga akar masalah sesungguhnya tidak boleh luput dari evaluasi.
Karhutla di Kalimantan tercatat telah terjadi sejak Januari 2026, padahal biasanya musim kebakaran baru dimulai sekitar Juni hingga September. Artinya, Kalimantan sudah “dikepung api” selama lebih dari enam bulan berturut-turut.
Puluhan Ribu Titik Panas, Ribuan Hektare Ludes Terbakar
Data yang dihimpun Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menunjukkan bahwa sepanjang 1 Januari hingga 27 Juli 2026, luas indikatif karhutla di Pulau Kalimantan mencapai 33.837 hektare yang tersebar di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Secara nasional, Walhi mencatat terdapat 118.420 titik api (hotspot) di seluruh Indonesia, dengan 34.262 di antaranya berada di Pulau Kalimantan.
Yang lebih mengkhawatirkan, analisis spasial Walhi menunjukkan sekitar 74 persen dari total hotspot di Pulau Kalimantan berada di dalam kawasan konsesi perusahaan, dengan rincian 10.739 titik di area HGU perkebunan kelapa sawit, 7.880 titik di konsesi pertambangan, dan 6.905 titik di kawasan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).
Manajer Pengkampanye Hutan dan Kebun Walhi, Uli Artha Siagian, menyebut Kalimantan menjadi episentrum karhutla sepanjang 2026, dengan lonjakan hotspot pada Juli yang terjadi di tengah menguatnya El Nino dan kerusakan ekosistem gambut di berbagai wilayah. Ia menjelaskan bahwa jumlah hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan yang sempat melandai pada April hingga Juni, melonjak tajam menjadi 778 hotspot pada Juli, mengindikasikan adanya keterkaitan erat antara cuaca panas akibat El Nino dengan kerusakan gambut yang parah.
Dampak Lintas Negara, Sekolah di Malaysia Ditutup
Asap akibat karhutla ini bahkan telah menembus batas negara. Karhutla di Kalimantan berdampak hingga ke Sarawak, Malaysia, dengan 108 sekolah di Serian ditutup setelah kualitas udara mencapai level sangat tidak sehat.
Kondisi ini turut mendapat kritik keras dari Wakil Ketua Harian DPP PKB sekaligus Inisiator PKB EcoGen, Nadya Alfi Roihana. Dalam pernyataannya, ia meminta Menteri Kehutanan tidak hanya berfokus pada respons pemadaman saat karhutla terjadi. Menurutnya, keberhasilan penanganan karhutla seharusnya tidak hanya diukur dari seberapa cepat api dipadamkan atau berapa banyak pelaku yang ditangkap, melainkan dari kemampuan pemerintah menurunkan frekuensi dan luas kebakaran dari tahun ke tahun.
“Menhut jangan cuma cosplay Damkar, masyarakat lebih butuh tata kelola kawasan daripada sekedar atraksi main selang,” tegas Nadya Alfi Roihana.
Empat Poin Evaluasi yang Didesak PKB EcoGen
PKB EcoGen menegaskan bahwa yang harus dievaluasi bukan hanya faktor cuaca semata, melainkan mencakup empat hal utama: evaluasi izin hutan dan gambut, memperketat pengawasan konsesi, memperkuat pencegahan karhutla, serta menegakkan hukum secara tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti lalai.
Senada dengan itu, Walhi menilai bahwa persoalan karhutla di Kalimantan bukan semata dipengaruhi faktor cuaca, melainkan bersumber dari tata kelola hutan dan lahan yang buruk yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Bahkan di Kalimantan Selatan, Direktur Eksekutif Daerah Walhi Kalimantan Selatan, Raden Rafiq, mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh dan transparan terhadap pemegang izin di area konsesi yang terjadi karhutla, termasuk melalui pencabutan izin, bukan sekadar sanksi administratif yang dinilai tidak memberi efek jera.
PKB EcoGen menegaskan bahwa selama pemerintah hanya sibuk memadamkan api tanpa membenahi akar masalahnya, ancaman kabut asap dan kebakaran berulang berpotensi terus terjadi setiap tahun.
