JAKARTA – Wakil Presiden ke-13 sekaligus Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Ma’ruf Amin, buka suara menanggapi isu yang menyebut adanya calon Ketua Umum PBNU yang disebut-sebut sebagai “pesanan Istana” menjelang Muktamar ke-35 NU. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Ma’ruf Amin menegaskan bahwa dirinya mendengar langsung bahwa pihak Istana tidak mendukung satu pihak manapun dalam kontestasi pemilihan Ketua Umum PBNU, dan sepenuhnya menyerahkan proses tersebut kepada mekanisme internal NU.
“Muktamar ini yang kami dengar, mereka juga tidak akan ikut mendukung satu pihak, tetapi menyerahkan kepada NU,” ujar Ma’ruf.
Ia juga menegaskan keyakinannya bahwa pemerintah tidak akan ikut campur dalam proses Muktamar ke-35 NU yang akan digelar pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.
“Jangan sampai ada Muktamar itu diwarnai oleh seperti adanya pihak, dipengaruhi pihak tertentu, ada isu restu Istana misalnya. Saya yakin, kita yakin bahwa pemerintah tidak akan melakukan hal itu,” tegasnya.
Selain menepis isu intervensi Istana, dalam berbagai kesempatan menjelang Muktamar, Ma’ruf Amin juga konsisten menjabarkan kriteria ideal sosok yang layak memimpin NU ke depan. Ia menekankan bahwa calon Ketua Umum PBNU harus memiliki kemampuan al-ishlah wal-ishlah, yakni mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa demi menjaga persatuan organisasi.
“Ya tadi, harus punya kemampuan melakukan dua hal al-ishlah wal-ishlah. Ishlah pertama itu mendamaikan semua kelompok yang bersengketa, karena tanpa persatuan tidak mungkin,” kata Ma’ruf saat menghadiri Halaqah Kebangsaan dan Qanun Asasi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Sabtu (8/8/2026).
Ia menambahkan, calon pemimpin NU juga wajib mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Dan harus mendahulukan kepentingan organisasi, kepentingan pribadi maupun kelompok. Itu, baru misi NU bisa diemban,” ucapnya.
Dalam kesempatan lain, Ma’ruf Amin turut menjabarkan empat kriteria umum kepemimpinan PBNU yang menurutnya sudah lama menjadi standar dalam setiap Muktamar, yakni faqih (memahami hukum agama), munazzim (organisatoris), muharrik (penggerak), serta kemampuan manajerial dan teknokratis untuk menjalankan roda organisasi.
“Ketua Umum itu harus memiliki manajerial, scale untuk kemampuan mengelola, kemudian juga mampu secara teknik memang bisa menggerakkan organisasi,” ujarnya dalam tayangan Menjadi Indonesia bertajuk “Di Balik Turun Gunungnya Kiai-Kiai Sepuh Jelang Muktamar ke-35 NU”, yang tayang perdana Minggu (23/8/2026).
Bursa Ketua Umum PBNU sendiri kian ramai menjelang Muktamar. Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), sebelumnya membeberkan sejumlah nama yang digadang-gadang maju, di antaranya Ketua Umum petahana KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), Menteri Agama Nasaruddin Umar, pengasuh Pondok Pesantren API Tegalrejo Magelang KH Yusuf Chudlori, hingga keponakan Ma’ruf Amin sendiri, Zulfa Mustofa.
Para kandidat yang mengemuka dilaporkan sama-sama berkomitmen menjaga pelaksanaan Muktamar berjalan adil, sejuk, dan bebas dari intervensi pihak luar, sekaligus siap menerima hasil apa pun yang diputuskan secara demokratis dalam forum tertinggi organisasi tersebut.
