GARUT — Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Garut, Luqi Sa’adilah Farindani, menegaskan bahwa Fraksi PKB akan terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara objektif serta bertanggung jawab.
Hal itu disampaikan dalam kegiatan Silaturahim Pengurus DPC PKB Kabupaten Garut bersama Bupati Garut, Dr. Ir. H. Abdusy Syakur Amin, M.Eng., IPU, di Pendopo Garut, Minggu, 13 September 2026.
Luqi mengatakan, komunikasi antara pemerintah daerah dan partai politik perlu diperkuat untuk memastikan seluruh agenda pembangunan dapat berjalan efektif. Namun demikian, komunikasi tersebut tidak boleh mengurangi independensi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan.
“Fraksi PKB akan tetap kritis, tetapi kritik yang disampaikan harus konstruktif dan memiliki tujuan memperbaiki pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Menurut Luqi, posisi PKB di DPRD Kabupaten Garut adalah sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Fraksi PKB siap mendukung setiap program yang berpihak kepada masyarakat, sekaligus memberikan koreksi apabila ditemukan kebijakan atau pelaksanaan program yang perlu diperbaiki.
Ia turut menyoroti dinamika pembahasan Panitia Khusus DPRD mengenai Perumda Air Minum Tirta Intan Garut. Fraksi PKB, menurutnya, memiliki tanggung jawab untuk memastikan pembahasan tersebut berjalan berdasarkan data dan kepentingan pelayanan publik.
“Persoalan Perumda Air Minum harus dilihat secara utuh. Tujuan akhirnya adalah bagaimana perusahaan daerah tersebut menjadi lebih sehat, profesional, transparan, dan mampu memberikan pelayanan air bersih yang semakin baik kepada masyarakat,” jelasnya.
Luqi menambahkan bahwa pembahasan di DPRD tidak boleh diarahkan untuk menyerang individu, kelompok, ataupun kepentingan politik tertentu. Setiap rekomendasi harus disusun berdasarkan temuan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Fraksi PKB juga berharap terdapat kesamaan semangat antara eksekutif dan legislatif dalam memperbaiki kinerja badan usaha milik daerah, meningkatkan kualitas pelayanan dasar, serta memperkuat pendapatan asli daerah.
“DPRD dan pemerintah daerah memiliki tugas yang berbeda, tetapi tujuan akhirnya sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Garut,” katanya.
Selain persoalan pemerintahan, Fraksi PKB menyatakan siap mengawal program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh struktur dan badan otonom PKB, terutama dalam bidang perlindungan perempuan dan anak, kesehatan, ekonomi masyarakat, serta ketahanan keluarga.
Luqi berharap silaturahim tersebut menjadi awal dari komunikasi yang lebih terbuka dan berkelanjutan antara Pemerintah Kabupaten Garut, DPRD, dan seluruh unsur DPC PKB Garut.
“Kami ingin komunikasi tidak hanya dilakukan ketika ada persoalan. Komunikasi harus dibangun secara rutin agar berbagai agenda pembangunan dapat dikawal dan diselesaikan secara bersama-sama,” pungkasnya.
