Kegiatan ini melibatkan sejumlah mitra kerja Komisi VI DPR RI, di antaranya BP BUMN, PT DAM, dan PT Pertamina Hulu Rokan atau PHR.

Wilayah Kerja Rokan selama ini dikenal sebagai salah satu tulang punggung produksi minyak nasional. Keberadaan PHR memiliki peran strategis dalam menjaga lifting migas dalam negeri, terutama di tengah kebutuhan energi nasional yang terus meningkat.

Dalam kunjungan tersebut, manajemen PHR menyampaikan sejumlah capaian operasional. Mulai dari pengeboran sumur sisipan, penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery atau CEOR, hingga reaktivasi ratusan sumur dan struktur lama untuk menahan laju penurunan produksi alamiah di lapangan migas yang telah berusia matang.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Imas Aan Ubudiah, mengapresiasi berbagai inovasi teknologi dan capaian teknis yang dilakukan PHR. Namun menurutnya, keberhasilan sektor energi tidak boleh hanya diukur dari peningkatan angka produksi.

Imas menegaskan, ketahanan energi nasional harus berjalan beriringan dengan keberpihakan kepada masyarakat lokal, penyerapan tenaga kerja daerah, penguatan pelaku usaha setempat, serta tanggung jawab terhadap lingkungan.

“Inovasi teknologi yang dilakukan PHR ini patut diapresiasi. Tapi ketahanan energi nasional tidak boleh hanya diukur dari berapa barel yang dihasilkan. Saya ingin tahu, dari seluruh operasional besar ini, berapa banyak warga Riau yang benar-benar terlibat, bukan hanya jadi penonton di tanah sendiri,” ujar Imas.

Legislator asal Dapil Jawa Barat XI, Garut, Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya itu mendorong agar PHR memberi perhatian serius terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. Menurutnya, operasional migas berskala besar seharusnya mampu membuka ruang lebih luas bagi masyarakat Riau untuk terlibat, baik melalui tenaga kerja langsung maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Imas juga menekankan pentingnya pelatihan vokasi bagi masyarakat sekitar wilayah operasi. Dengan pelatihan yang tepat, warga lokal tidak hanya menjadi penerima dampak, tetapi juga dapat menjadi bagian dari rantai kerja dan pengembangan industri energi nasional.

Selain tenaga kerja, Imas turut menyoroti keterlibatan pelaku usaha daerah dalam rantai pasok dan operasional perusahaan. Ia menilai kehadiran BUMN migas sebesar PHR harus mampu memberikan dampak ekonomi langsung bagi daerah, termasuk bagi UMKM, penyedia jasa lokal, dan pelaku usaha pendukung lainnya.

Menurut Imas, BUMN tidak boleh hanya hadir sebagai entitas bisnis yang mengejar target produksi. Lebih dari itu, BUMN harus menjadi instrumen negara untuk menghadirkan manfaat ekonomi, sosial, dan pembangunan bagi masyarakat.

Pada aspek lingkungan, Imas juga menyoroti pentingnya tanggung jawab sosial dan ekologis dari operasional migas jangka panjang di Blok Rokan. Ia meminta agar pemulihan lahan terdampak operasional masa lalu dilakukan secara transparan, terukur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Produksi boleh terus naik, teknologi boleh terus berinovasi. Tapi semua itu harus berjalan seiring dengan tanggung jawab terhadap manusianya dan lingkungannya. Itu yang akan terus saya kawal dari Komisi VI,” tegasnya.

Imas menilai, pengelolaan energi nasional harus ditempatkan dalam kerangka besar kedaulatan ekonomi rakyat. Ketahanan energi bukan hanya soal pasokan dan produksi, tetapi juga soal keadilan manfaat bagi masyarakat di wilayah operasi.

Karena itu, Komisi VI DPR RI memiliki peran penting dalam memastikan BUMN strategis di sektor energi bekerja secara profesional, transparan, dan tetap berpihak kepada kepentingan rakyat.

Kunjungan Kerja Spesifik ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap pengelolaan BUMN strategis, khususnya di sektor energi. Melalui kunjungan langsung ke lapangan, Komisi VI DPR RI dapat menyerap informasi, mengevaluasi kebijakan, serta memastikan program BUMN benar-benar berjalan sesuai mandat negara.

Imas menegaskan, Fraksi PKB akan terus mendorong agar pengelolaan BUMN tidak hanya kuat dari sisi korporasi, tetapi juga memberi nilai tambah bagi masyarakat, membuka lapangan kerja, memperkuat ekonomi daerah, dan menjaga kelestarian lingkungan.

Dengan demikian, optimalisasi produksi migas di Blok Rokan diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga menjadi jalan untuk menghadirkan keadilan ekonomi bagi masyarakat daerah.

The post Kunker Komisi VI ke Blok Rokan, Imas Aan Ubudiah Dorong Ketahanan Energi Berpihak pada Rakyat Daerah first appeared on pkbgarut.

Bagi Cecep, kehadiran perempuan di parlemen dan lembaga politik bukan urusan pemenuhan statistik. Ia adalah kebutuhan yang lahir dari logika demokrasi itu sendiri.

“Perempuan bukan sekadar pelengkap dalam demokrasi, melainkan bagian integral yang mampu menghadirkan perspektif berbeda dalam proses penyusunan kebijakan publik,” ujar Cecep.

Pandangan ini menempatkan persoalan keterwakilan perempuan bukan sebagai agenda gender semata, melainkan sebagai agenda besar demokrasi yang sehat dan inklusif. Demokrasi, dalam pandangan Cecep, justru membutuhkan keberagaman perspektif agar kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang beragam.

Lebih jauh, Cecep mengaitkan keterlibatan perempuan dalam politik dengan nilai kultural yang mengakar kuat di tanah Sunda — konsep indung. Dalam budaya Sunda, indung tidak hanya bermakna ibu secara biologis. Ia adalah simbol kepedulian, ketelatenan, kebijaksanaan, dan kemampuan merawat kehidupan sosial.

Nilai-nilai itulah yang menurut Cecep justru dibutuhkan dalam tata kelola pemerintahan — bahwa politik tidak selalu harus identik dengan kompetisi keras dan perebutan kekuasaan, melainkan juga bisa menjadi ruang pengabdian yang menghadirkan empati dan orientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Cecep juga menegaskan pentingnya kebijakan afirmasi 30 persen sebagai instrumen korektif — bukan keistimewaan, melainkan langkah strategis untuk mengoreksi ketimpangan historis yang selama bertahun-tahun membatasi akses perempuan terhadap ruang pengambilan keputusan.

Komitmen itu, bagi PKB Garut, tidak berhenti pada tataran retorika. Ruang partisipasi perempuan harus dibuka nyata melalui kaderisasi, pendidikan politik, serta pemberian kesempatan yang sama untuk menduduki posisi-posisi strategis di dalam organisasi maupun lembaga legislatif.

Garut, 17 Juni 2026
— Tim Media DPC PKB Kabupaten Garut

The post Cecep Ginanjar: Perempuan Bukan Pelengkap Demokrasi, Nilai Indung Harus Hadir di Ruang Legislasi first appeared on pkbgarut.

Forum yang digagas secara independen dan berkolaborasi dengan Institut Teknologi Garut (ITG) ini mengangkat tema “Cetak Biru Reformasi Pendidikan, Ekonomi, dan Kesehatan” — menjadi ruang pertemuan antara wakil rakyat dan generasi muda yang selama ini kerap hanya menjadi penonton dari luar.

Bagi Luqi, kehadirannya bukan sekadar memenuhi undangan. Di hadapan para peserta, ia menyampaikan pesan yang lugas dan tegas.

“Pendidikan politik sudah seharusnya menyentuh setiap lapisan masyarakat. Terlebih mahasiswa sebagai kelompok terdidik yang mewarisi kepemimpinan masa depan — untuk menghadirkan peradaban yang mutamaddun,” ujar Luqi.

Mutamaddun — dalam tradisi pemikiran Islam — bukan sekadar kata serapan. Ia merujuk pada masyarakat yang beradab, terorganisir, dan memiliki peradaban yang kokoh. Luqi menggunakannya bukan sebagai hiasan retorika, melainkan sebagai standar yang ia tuntut dari generasi muda Garut: bahwa berpartisipasi dalam politik bukan pilihan, melainkan tanggung jawab peradaban.

Generasi muda tidak cukup hanya kritis dari luar. Mereka perlu memahami cara kerja legislatif dari dalam — memahami prosesnya, menguasai mekanismenya, dan pada akhirnya berani masuk untuk mengubahnya menjadi lebih baik.

Sekolah Legislatif Garut diikuti sekitar 100 peserta dari berbagai perguruan tinggi, termasuk mahasiswa dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan mahasiswa Ilmu Politik dari Tasikmalaya yang khusus hadir untuk mengikuti forum ini.

Garut, 17 Juni 2026
— Tim Media DPC PKB Kabupaten Garut

Foto: Luma

The post Sekolah Legislatif: Bukan Sekadar Kata — Luqi Farindani Serukan Peradaban Mutamaddun Lewat Keterlibatan Politik Generasi Muda first appeared on pkbgarut.

Pada Rabu (17/6/2026), rombongan DPC PKB Garut mendatangi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Garut untuk bersilaturahmi sekaligus memohon doa dan restu atas terbentuknya kepengurusan baru.

Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua DPC PKB Kabupaten Garut, H. Subhan Fahmi, didampingi sejumlah pengurus harian, di antaranya Cecep M. Ginanjar dan Luqi Sa’adilah Farindani. Mereka diterima oleh jajaran PCNU Kabupaten Garut yang dipimpin Rais Syuriah, KH Rd. Amin Muhyiddin Maolani.

Subhan Fahmi menegaskan, sowan ini bukan agenda pelengkap. Baginya, memohon restu para kiai adalah kewajiban moral yang tak bisa dilewati oleh siapapun yang mengaku lahir dari tradisi Nahdlatul Ulama.

“PKB lahir dari rahim Nahdlatul Ulama. Karena itu, setelah terbentuknya kepengurusan baru, sudah menjadi kewajiban moral bagi kami untuk sowan kepada para kiai dan jajaran PCNU guna memohon doa, arahan, dan restu agar amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan baik,” ujar Subhan Fahmi.

Pertemuan berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan. Selain memperkenalkan susunan kepengurusan baru, DPC PKB Garut menyampaikan komitmennya untuk terus menjaga komunikasi dan koordinasi dengan keluarga besar NU dalam berbagai aspek pembangunan umat — tidak hanya di ruang politik, tetapi juga dalam kerja-kerja sosial yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

Subhan menegaskan, kepengurusan baru DPC PKB Garut hadir bukan untuk memulai dari nol, melainkan melanjutkan nilai-nilai perjuangan yang telah diwariskan para ulama.

“Kami memohon doa agar kepengurusan yang baru ini diberikan kekuatan, keikhlasan, dan istiqamah dalam mengemban amanah. Semoga PKB Garut dapat terus hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat sesuai nilai-nilai perjuangan yang diajarkan para ulama Nahdlatul Ulama,” pungkasnya.

Langkah sowan ini menjadi penanda awal yang jelas: kepengurusan DPC PKB Garut 2026–2031 memilih berpijak pada ulama sebelum melangkah ke manapun — karena di situlah PKB bermula, dan ke sanalah PKB selalu kembali.

Garut, 17 Juni 2026
— Tim Media DPC PKB Kabupaten Garut

The post Sebelum Bergerak, PKB Garut Sowan Ke PCNU: Doa Kiai Jadi Pijakan Awal Masa Khidmat 2026–2031 first appeared on pkbgarut.

Dukungan tersebut disampaikan sebagai bentuk apresiasi atas peran Polri dalam memberikan pelayanan keamanan kepada masyarakat, menjaga stabilitas daerah, serta memastikan ruang kehidupan publik berjalan aman dan tertib.

Ketua DPC PKB Kabupaten Garut, H. Subhan Fahmi, menegaskan bahwa keberadaan Polri memiliki peran penting dalam menjaga ketenangan masyarakat, terutama di tengah dinamika sosial, politik, dan kehidupan masyarakat yang terus berkembang.

“DPC PKB Kabupaten Garut memberikan dukungan penuh kepada Polri, khususnya Polres Garut, dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusivitas masyarakat,” ujar H. Subhan Fahmi.

Menurutnya, keamanan dan ketertiban merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Tanpa situasi yang aman dan kondusif, aktivitas sosial, ekonomi, pendidikan, keagamaan, dan pelayanan publik akan sulit berjalan secara optimal.

Karena itu, DPC PKB Garut memandang bahwa kerja-kerja kepolisian dalam menjaga stabilitas daerah perlu mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat, termasuk partai politik, tokoh masyarakat, organisasi keagamaan, pemuda, dan warga secara umum.

H. Subhan Fahmi juga menekankan pentingnya sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat dalam membangun suasana daerah yang damai. Menurutnya, keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh pihak.

“Menjaga Garut tetap aman, tertib, dan kondusif adalah tugas bersama. Polri tentu memiliki peran utama dalam penegakan hukum dan pelayanan keamanan, namun masyarakat juga harus ikut menjaga suasana damai, saling menghormati, dan tidak mudah terprovokasi,” katanya.

DPC PKB Garut menilai Polres Garut selama ini memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas daerah, baik dalam pengamanan kegiatan masyarakat, penanganan potensi gangguan kamtibmas, pengaturan lalu lintas, maupun pelayanan kepada warga.

Di tengah berbagai tantangan keamanan dan perkembangan informasi digital, DPC PKB Garut juga mendorong agar masyarakat semakin bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Warga diimbau untuk tidak mudah terpancing oleh kabar yang belum jelas kebenarannya serta tetap mengedepankan sikap tabayun.

H. Subhan Fahmi berharap hubungan antara Polri dan masyarakat dapat terus diperkuat melalui pendekatan yang humanis, komunikatif, dan dekat dengan warga. Dengan demikian, kehadiran Polri tidak hanya dirasakan dalam aspek penegakan hukum, tetapi juga sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

“PKB Garut mendukung kinerja Polri yang profesional, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kami berharap sinergi ini terus terjaga demi terciptanya Garut yang aman, damai, dan kondusif,” ungkapnya.

DPC PKB Kabupaten Garut juga mengajak seluruh kader, simpatisan, dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban umum, memperkuat persaudaraan sosial, serta mendukung setiap upaya yang bertujuan menciptakan keamanan daerah.

Dengan dukungan bersama seluruh elemen masyarakat, DPC PKB Garut optimistis Kabupaten Garut dapat terus menjadi daerah yang aman, tertib, dan kondusif bagi seluruh warga.

The post DPC PKB Garut Dukung Penuh Kinerja Polri dalam Menjaga Keamanan dan Kondusivitas Daerah first appeared on pkbgarut.

Hal tersebut disampaikan H. Subhan Fahmi usai resmi dipercaya memimpin DPC PKB Kabupaten Garut. Ia menyebut, salah satu target utama kepengurusan baru adalah meningkatkan perolehan kursi PKB di DPRD Kabupaten Garut.

Menurutnya, PKB Garut menargetkan mampu meraih 9 hingga 10 kursi pada Pemilu mendatang. Dengan capaian tersebut, PKB diharapkan dapat menjadi partai pemenang di Kabupaten Garut sekaligus berpeluang meraih posisi Ketua DPRD.

“Sesuai komitmen PKB, salah satu target dan program kerja kami pada tahun ini dan ke depan sampai Pemilu adalah menargetkan 9 hingga 10 kursi, menjadi pemenang di Kabupaten Garut, dan mudah-mudahan dengan capaian tersebut PKB dapat meraih posisi Ketua DPRD,” ujar H. Subhan Fahmi.

H. Subhan Fahmi menjelaskan, target tersebut bukan tanpa dasar. DPC PKB Garut telah mulai melakukan pemetaan politik, terutama terkait potensi perolehan suara di setiap daerah pemilihan.

Ia menyebut terdapat sejumlah dapil yang memiliki peluang untuk meningkatkan perolehan kursi PKB. Karena itu, pemetaan yang matang, penguatan struktur, serta penyiapan calon legislatif yang kredibel menjadi bagian penting dari strategi partai ke depan.

“Kami sudah melakukan pemetaan, baik dalam konteks daerah pemilihan maupun potensi suara. Ada beberapa dapil yang memang memiliki potensi bagi PKB untuk menambah kursi. Mudah-mudahan dengan pemetaan yang matang, serta calon-calon yang lebih kredibel dan mumpuni, PKB Garut bisa meraih suara terbanyak,” tambahnya.

Selain menyiapkan strategi elektoral, H. Subhan Fahmi juga menegaskan bahwa DPC PKB Garut akan segera menindaklanjuti keputusan DPP PKB terkait kepengurusan baru.

Setelah keputusan DPP PKB mengenai struktur Ketua, Sekretaris, dan Bendahara diterbitkan, DPC PKB Garut akan bergerak cepat menyusun kepengurusan lengkap, baik di jajaran Dewan Tanfidz maupun Dewan Syuro.

“Setelah SK keputusan DPP terkait Ketua, Sekretaris, dan Bendahara diterbitkan, kami diberi waktu untuk segera menyusun kepengurusan, baik jajaran Dewan Tanfidz maupun Dewan Syuro,” jelasnya.

H. Subhan Fahmi juga menyoroti pentingnya regenerasi dalam tubuh partai. Ia menegaskan bahwa PKB Garut berkomitmen memberikan ruang luas bagi generasi muda untuk terlibat dalam kepengurusan dan gerakan partai.

Komitmen tersebut, kata dia, telah terlihat dari pelaksanaan Musyawarah Anak Cabang di 42 kecamatan. Mayoritas kepengurusan PAC PKB diisi oleh kalangan milenial dan anak-anak muda.

“Ini terbukti dengan telah dilaksanakannya Musyawarah Anak Cabang di 42 kecamatan. Mayoritas kepengurusan PAC diisi oleh kalangan milenial dan anak-anak muda, bahkan untuk Ketua Tanfidz dibatasi usia maksimal 35 tahun. Ini menjadi komitmen kami bahwa PKB ramah terhadap generasi muda dan diterima oleh kalangan milenial,” pungkasnya.

Dengan kepemimpinan baru ini, DPC PKB Kabupaten Garut akan memprioritaskan penguatan struktur, konsolidasi kader, pemetaan dapil, serta penyiapan calon legislatif yang memiliki kapasitas dan kedekatan dengan masyarakat.

H. Subhan Fahmi berharap seluruh kader PKB Garut dapat bergerak bersama, menjaga soliditas, dan memperkuat kerja-kerja politik yang berorientasi pada pelayanan kepada rakyat.

Kepengurusan baru DPC PKB Garut diharapkan menjadi awal penting untuk memperkuat posisi PKB sebagai kekuatan politik yang semakin solid, terbuka bagi generasi muda, dan siap menghadapi Pemilu mendatang dengan target kemenangan.

The post H. Subhan Fahmi Targetkan PKB Garut Menang Legislatif dan Siapkan Jalan Menuju Eksekutif first appeared on pkbgarut.

Mengusung tema “Padamu Jawa Barat, PKB Berkhidmat”, kegiatan ini menjadi agenda besar konsolidasi partai sekaligus penegasan komitmen PKB dalam memperkuat pelayanan kepada rakyat dan umat di Jawa Barat.

PKBFest dirancang sebagai ruang pertemuan kader, pengurus, relawan, dan struktur PKB dari berbagai daerah di Jawa Barat. Selain menjadi ajang konsolidasi organisasi, kegiatan ini juga akan menampilkan berbagai program pelayanan publik yang selama ini dijalankan PKB Jawa Barat.

Ketua DPW PKB Jawa Barat, Syaiful Huda, menegaskan bahwa kehadiran partai politik harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, kekuasaan bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk memperluas pelayanan kepada rakyat.

“Kehadiran PKB bukan sekadar soal perebutan kekuasaan, tetapi bagaimana menggunakan sebesar-besarnya kekuasaan tersebut untuk melayani rakyat,” ujar Syaiful Huda.

Dalam kegiatan tersebut, PKB Jawa Barat juga akan memperkenalkan sejumlah gerakan layanan publik. Salah satunya Gerakan Foodbank, yaitu gerakan berbagi makanan yang melibatkan pelaku UMKM lokal. Melalui program ini, produk UMKM dibeli untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Program tersebut tidak hanya berorientasi pada bantuan sosial, tetapi juga mendorong tumbuhnya ekosistem ekonomi sirkular. Dengan begitu, manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat penerima bantuan sekaligus pelaku usaha kecil di daerah.

Selain Foodbank, PKB Jawa Barat juga mengembangkan layanan kemanusiaan melalui Gerak Tanggap Darurat atau GTD. Layanan ini didukung ratusan armada ambulans yang tersebar di berbagai wilayah Jawa Barat dan digerakkan oleh para relawan.

Armada ambulans tersebut disiapkan untuk membantu kebutuhan darurat masyarakat, mulai dari layanan kesehatan, pengantaran pasien, hingga respons terhadap situasi kebencanaan.

Di bidang sosial keagamaan, PKB Jawa Barat juga menghadirkan layanan Bale Zakat. Layanan ini menjadi wadah pengelolaan dan penyaluran infak, sedekah, zakat, serta hewan kurban kepada masyarakat yang berhak menerima.

Rangkaian PKBFest juga akan diisi dengan Inaugurasi DPAC se-Jawa Barat. Agenda ini menjadi bagian dari penguatan struktur partai di tingkat kecamatan agar semakin siap menjalankan kerja organisasi dan pelayanan masyarakat.

Ketua Umum DPP PKB, Gus Muhaimin Iskandar, dijadwalkan hadir langsung dalam kegiatan tersebut. Gus Muhaimin rencananya akan meninjau stan pelayanan, memberikan arahan perjuangan, serta memimpin apel pelepasan armada ambulans PKB Jawa Barat.

Syaiful Huda berharap PKBFest menjadi momentum untuk memperkuat semangat kader dalam menjalankan kerja-kerja khidmat di tengah masyarakat.

“Kami berharap PKBFest menjadi momentum pembakar semangat kader-kader PKB Jawa Barat untuk lebih kuat lagi dalam berkhidmat untuk umat dan rakyat,” pungkasnya.

Melalui PKBFest, PKB Jawa Barat ingin menegaskan bahwa kerja politik tidak berhenti pada konsolidasi internal, tetapi harus diwujudkan melalui pelayanan, aksi sosial, pemberdayaan ekonomi, dan kehadiran nyata di tengah masyarakat.

The post Usung Padamu Jawa Barat PKB Berkhidmat, PKBFest Siap Digelar di Bandung first appeared on pkbgarut.

Rapat tersebut menjadi bagian dari upaya DPP PKB dalam memperkuat struktur organisasi, menata manajemen partai, serta memastikan gerak perjuangan PKB semakin solid dari tingkat pusat hingga daerah.

Dalam arahannya, Gus Muhaimin menegaskan pentingnya memperkuat struktur partai dan menjaga kultur organisasi yang telah tumbuh di setiap daerah. Menurutnya, kekuatan PKB tidak hanya bertumpu pada struktur formal, tetapi juga pada kultur, jaringan, dan kedekatan partai dengan masyarakat.

Gus Muhaimin menyampaikan bahwa soliditas organisasi dan kekuatan jaringan harus terus dirawat melalui politik kehadiran yang nyata di tengah masyarakat. Politik kehadiran menjadi kunci agar PKB tidak hanya hadir dalam momentum elektoral, tetapi juga terus membersamai kehidupan rakyat dalam berbagai situasi.

“Soliditas organisasi dan kekuatan jaringan harus terus dirawat melalui politik kehadiran yang nyata di tengah masyarakat,” tegas Gus Muhaimin.

Selain menekankan penguatan struktur dan kultur partai, Gus Muhaimin juga mengajak seluruh jajaran PKB untuk jujur melihat potensi diri. Menurutnya, PKB memiliki banyak kelebihan dan kekuatan, namun belum semuanya tersampaikan secara utuh kepada publik.

Karena itu, Gus Muhaimin mendorong agar seluruh potensi PKB ditampilkan dan diwujudkan dalam kerja nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“PKB memiliki banyak kelebihan dan kekuatan, namun belum semuanya tersampaikan kepada publik. Ke depan, seluruh potensi tersebut harus ditampilkan dan diwujudkan dalam kerja nyata agar semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Gus Muhaimin.

Rapat koordinasi dan konsolidasi ini juga menjadi momentum bagi jajaran DPW PKB se-Indonesia untuk memperkuat koordinasi, menyatukan langkah, serta mengoptimalkan peran struktur partai di wilayah masing-masing.

Konsolidasi manajemen partai diarahkan untuk memperkuat kesiapan PKB menghadapi agenda-agenda politik ke depan. Penguatan struktur, peningkatan kualitas kader, komunikasi publik, serta pelayanan politik kepada masyarakat menjadi perhatian penting dalam kerja organisasi.

Bagi PKB, konsolidasi bukan hanya soal memperkuat mesin partai, tetapi juga memastikan seluruh gerak organisasi tetap berakar pada nilai perjuangan, khidmat kepada rakyat, dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat luas.

Melalui Rakor dan Konsolidasi Manajemen Partai ini, Gus Muhaimin mengajak seluruh jajaran PKB untuk terus memperkuat barisan, menjaga soliditas, dan menghadirkan kerja politik yang semakin nyata bagi masyarakat.

The post Gus Muhaimin Tekankan Politik Kehadiran dalam Rakor Konsolidasi Manajemen Partai first appeared on pkbgarut.