Bagi Cecep, kehadiran perempuan di parlemen dan lembaga politik bukan urusan pemenuhan statistik. Ia adalah kebutuhan yang lahir dari logika demokrasi itu sendiri.

“Perempuan bukan sekadar pelengkap dalam demokrasi, melainkan bagian integral yang mampu menghadirkan perspektif berbeda dalam proses penyusunan kebijakan publik,” ujar Cecep.

Pandangan ini menempatkan persoalan keterwakilan perempuan bukan sebagai agenda gender semata, melainkan sebagai agenda besar demokrasi yang sehat dan inklusif. Demokrasi, dalam pandangan Cecep, justru membutuhkan keberagaman perspektif agar kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang beragam.

Lebih jauh, Cecep mengaitkan keterlibatan perempuan dalam politik dengan nilai kultural yang mengakar kuat di tanah Sunda — konsep indung. Dalam budaya Sunda, indung tidak hanya bermakna ibu secara biologis. Ia adalah simbol kepedulian, ketelatenan, kebijaksanaan, dan kemampuan merawat kehidupan sosial.

Nilai-nilai itulah yang menurut Cecep justru dibutuhkan dalam tata kelola pemerintahan — bahwa politik tidak selalu harus identik dengan kompetisi keras dan perebutan kekuasaan, melainkan juga bisa menjadi ruang pengabdian yang menghadirkan empati dan orientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Cecep juga menegaskan pentingnya kebijakan afirmasi 30 persen sebagai instrumen korektif — bukan keistimewaan, melainkan langkah strategis untuk mengoreksi ketimpangan historis yang selama bertahun-tahun membatasi akses perempuan terhadap ruang pengambilan keputusan.

Komitmen itu, bagi PKB Garut, tidak berhenti pada tataran retorika. Ruang partisipasi perempuan harus dibuka nyata melalui kaderisasi, pendidikan politik, serta pemberian kesempatan yang sama untuk menduduki posisi-posisi strategis di dalam organisasi maupun lembaga legislatif.

Garut, 17 Juni 2026
— Tim Media DPC PKB Kabupaten Garut

The post Cecep Ginanjar: Perempuan Bukan Pelengkap Demokrasi, Nilai Indung Harus Hadir di Ruang Legislasi first appeared on pkbgarut.

Forum yang digagas secara independen dan berkolaborasi dengan Institut Teknologi Garut (ITG) ini mengangkat tema “Cetak Biru Reformasi Pendidikan, Ekonomi, dan Kesehatan” — menjadi ruang pertemuan antara wakil rakyat dan generasi muda yang selama ini kerap hanya menjadi penonton dari luar.

Bagi Luqi, kehadirannya bukan sekadar memenuhi undangan. Di hadapan para peserta, ia menyampaikan pesan yang lugas dan tegas.

“Pendidikan politik sudah seharusnya menyentuh setiap lapisan masyarakat. Terlebih mahasiswa sebagai kelompok terdidik yang mewarisi kepemimpinan masa depan — untuk menghadirkan peradaban yang mutamaddun,” ujar Luqi.

Mutamaddun — dalam tradisi pemikiran Islam — bukan sekadar kata serapan. Ia merujuk pada masyarakat yang beradab, terorganisir, dan memiliki peradaban yang kokoh. Luqi menggunakannya bukan sebagai hiasan retorika, melainkan sebagai standar yang ia tuntut dari generasi muda Garut: bahwa berpartisipasi dalam politik bukan pilihan, melainkan tanggung jawab peradaban.

Generasi muda tidak cukup hanya kritis dari luar. Mereka perlu memahami cara kerja legislatif dari dalam — memahami prosesnya, menguasai mekanismenya, dan pada akhirnya berani masuk untuk mengubahnya menjadi lebih baik.

Sekolah Legislatif Garut diikuti sekitar 100 peserta dari berbagai perguruan tinggi, termasuk mahasiswa dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan mahasiswa Ilmu Politik dari Tasikmalaya yang khusus hadir untuk mengikuti forum ini.

Garut, 17 Juni 2026
— Tim Media DPC PKB Kabupaten Garut

Foto: Luma

The post Sekolah Legislatif: Bukan Sekadar Kata — Luqi Farindani Serukan Peradaban Mutamaddun Lewat Keterlibatan Politik Generasi Muda first appeared on pkbgarut.

Ditemui usai pelaksanaan upacara, S. Fahmi menyampaikan pandangannya mengenai kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia. Menurutnya, peringatan 1 Juni bukan sekadar seremonial, melainkan pengingat bahwa ideologi Pancasila akan selalu relevan mengawal perkembangan zaman yang sangat dinamis.

Pancasila, lanjut Fahmi, adalah jiwa yang sudah melekat erat dengan karakter bangsa Indonesia bahkan jauh sebelum nama ‘Pancasila’ itu sendiri dideklarasikan.

“Pancasila adalah saripati bangsa Indonesia. Kalau kita membaca kembali pidato Bung Karno di sidang BPUPKI, Pancasila jika diperas akan menjadi Trisila, dan jika diperas lagi menjadi Ekasila, yaitu Gotong Royong. Gotong royong itulah yang menjadi prinsip dasar dan roh bangsa kita,” papar Fahmi.

Menjawab Tantangan Zaman dengan Kearifan Lokal

Fahmi tidak menampik bahwa pesatnya Revolusi Industri dan arus globalisasi senantiasa memberikan tantangan tersendiri bagi ketahanan konteks kebangsaan hari ini. Namun, ia sangat yakin bahwa fondasi gotong royong akan selalu mampu menjadi perisai dan solusi bagi bangsa Indonesia.

Lebih lanjut, tokoh PKB Garut ini menarik nilai-nilai luhur Pancasila ke dalam konteks kedaerahan di Kabupaten Garut. Ia menyinkronkan spirit gotong royong tersebut dengan kearifan filosofi budaya Sunda, yakni sareundeuk saigeul, sabobot sapihaneuan (seia sekata, seirama, dan saling bergotong royong dalam suka maupun duka).

“Pancasila memungkinkan—bahkan mengharuskan—Indonesia, dan terkhusus Kabupaten Garut dalam hal ini, untuk hidup dalam semangat sareundeuk saigeul, sabobot sapihaneuan. Kita semua harus bersatu, kompak, dan saling mendukung,” tegasnya.

Harmoni Pemerintah dan Rakyat Jadi Ujung Tombak

Di akhir refleksinya, S. Fahmi menekankan pentingnya implementasi nilai Pancasila dalam roda pemerintahan di Kabupaten Garut. Ia mendorong terciptanya sinergi dua arah yang kuat antara elemen pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat.

Menurut pandangannya, pemerintah wajib bergotong royong bersama rakyat, di mana seluruh kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah daerah harus secara mutlak bersandar pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

“Di sisi lain, rakyat juga tentunya mesti mendukung dan memberikan kepercayaannya terhadap pemerintah. Harmoni yang kuat inilah yang akan menjadi ujung tombak keberhasilan pembangunan di Kabupaten Garut,” pungkas S. Fahmi.

The post Refleksi Harlah Pancasila, Subhan Fahmi: Gotong Royong Adalah Esensi Bangsa, Wujudkan Lewat Semangat “Sareundeuk Saigeul” di Garut first appeared on pkbgarut.

Kegiatan ini menjadi bagian dari ikhtiar Teh Imas bersama jaringan Sajati dan PKB untuk menghadirkan manfaat Idul Adha secara lebih luas, khususnya bagi masyarakat di wilayah Garut Tengah, Garut Utara, dan Garut Selatan.

Dalam kegiatan tersebut, hewan kurban berupa sapi disalurkan ke beberapa titik. Untuk wilayah Garut Tengah, penyaluran dilakukan di Karangpawitan dan Tarogong Kidul. Untuk wilayah Garut Utara, hewan kurban disalurkan ke Selaawi. Sementara untuk wilayah Garut Selatan, penyaluran dilakukan di Cisompet dan Peundeuy.

Masing-masing titik menerima satu ekor sapi untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat sekitar.

Teh Imas menyampaikan bahwa kegiatan kurban bukan hanya tentang ibadah ritual, tetapi juga momentum memperkuat kepedulian sosial, kebersamaan, dan keberpihakan kepada masyarakat.

“Idul Adha mengajarkan kita tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian. Melalui Sajati Berkurban PKB Berbagi, kami ingin hadir bersama masyarakat dan memastikan semangat berbagi ini dirasakan lebih luas,” ujar Teh Imas.

Menurutnya, pembagian hewan kurban ke beberapa wilayah Garut merupakan bentuk komitmen untuk terus menjaga hubungan dengan masyarakat, baik di wilayah perkotaan, pedesaan, maupun daerah selatan yang membutuhkan perhatian bersama.

Teh Imas menegaskan, Garut memiliki wilayah yang luas dengan kebutuhan masyarakat yang beragam. Karena itu, gerakan berbagi harus dilakukan secara merata agar manfaatnya tidak hanya terpusat di satu titik.

“Kami ingin semangat berbagi ini menjangkau masyarakat di Garut Tengah, Utara, dan Selatan. Karena bagi kami, kebahagiaan Idul Adha harus dirasakan bersama,” katanya.

Program Sajati Berkurban PKB Berbagi juga menjadi ruang konsolidasi sosial antara wakil rakyat, kader, relawan, tokoh masyarakat, dan warga. Melalui kegiatan ini, Teh Imas berharap semangat gotong royong dan kepedulian sosial terus tumbuh di tengah masyarakat.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang ikut membantu proses penyaluran hewan kurban di lapangan, mulai dari tim Sajati, kader PKB, tokoh masyarakat, hingga panitia kurban di masing-masing wilayah.

“Terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah bergerak bersama. Semoga kurban ini menjadi keberkahan bagi masyarakat dan menjadi pengingat bahwa politik harus selalu dekat dengan kepedulian,” ungkapnya.

Teh Imas berharap kegiatan ini tidak hanya berhenti sebagai agenda tahunan, tetapi menjadi bagian dari tradisi kebermanfaatan yang terus diperkuat. Menurutnya, PKB harus terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam ruang kebijakan, tetapi juga dalam kerja-kerja sosial yang menyentuh langsung kehidupan warga.

“Sajati Berkurban PKB Berbagi adalah ikhtiar kecil untuk memperkuat persaudaraan. Semoga membawa manfaat, keberkahan, dan kebahagiaan bagi masyarakat Garut,” pungkas Teh Imas.

The post Sajati Berkurban PKB Berbagi, Teh Imas Tebar Hewan Kurban di Garut Tengah, Utara, dan Selatan first appeared on pkbgarut.

Kegiatan reses yang berlangsung di kediaman H. Aca, salah seorang tokoh masyarakat setempat, dihadiri sekitar 40 peserta dari unsur warga dan tokoh masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan sejumlah kebutuhan mendesak yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar dan kenyamanan lingkungan. Beberapa aspirasi yang mengemuka di antaranya perbaikan layanan administrasi kependudukan atau adminduk, pembangunan jalan lingkungan, pembangunan tembok penahan tanah atau TPT, serta penataan area pemakaman umum.

Menurut warga, sejumlah kebutuhan tersebut penting untuk segera mendapat perhatian karena berkaitan dengan aktivitas harian masyarakat, keselamatan lingkungan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat desa.

H. Subhan Fahmi menyampaikan bahwa reses merupakan ruang penting bagi anggota DPRD untuk hadir langsung di tengah masyarakat, mendengar persoalan warga, sekaligus mencatat kebutuhan prioritas yang akan diperjuangkan melalui mekanisme resmi di DPRD.

“Aspirasi yang disampaikan masyarakat akan kami catat dan perjuangkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPRD,” ujar Subhan Fahmi.

Ia menegaskan, pelayanan administrasi kependudukan dan pembangunan infrastruktur dasar merupakan bagian dari kebutuhan masyarakat yang harus menjadi perhatian bersama. Menurutnya, akses layanan adminduk yang cepat, mudah, dan dekat dengan masyarakat akan sangat membantu warga dalam mengurus berbagai keperluan administratif.

Selain itu, usulan pembangunan jalan lingkungan dan TPT juga dinilai penting karena menyangkut keselamatan, kenyamanan, serta kelancaran aktivitas warga. Infrastruktur yang baik, kata Subhan, akan berdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat dan kualitas kehidupan di lingkungan.

Politisi PKB dari Daerah Pemilihan V tersebut menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi warga agar dapat masuk dalam program prioritas pemerintah daerah sesuai skala kebutuhan dan kemampuan anggaran.

“Insya Allah, aspirasi masyarakat Desa Cintaasih akan kami perjuangkan agar dapat direalisasikan sesuai skala prioritas dan kemampuan anggaran daerah,” pungkasnya.

Subhan menambahkan, kegiatan reses bukan sekadar agenda formal anggota DPRD, tetapi bagian dari tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan suara masyarakat benar-benar sampai ke ruang pengambilan kebijakan.

The post H. Subhan Fahmi Serap Aspirasi Warga Cintaasih, Dorong Perbaikan Layanan Adminduk dan Infrastruktur Lingkungan first appeared on pkbgarut.

Kegiatan reses tersebut menjadi ruang pertemuan langsung antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menyerap aspirasi, mendengar keluhan warga, sekaligus meninjau kebutuhan prioritas di wilayah tersebut.

Dalam pertemuan itu, sejumlah aspirasi masyarakat mencuat, terutama terkait kebutuhan infrastruktur keagamaan dan sarana air bersih. Warga berharap adanya perhatian serius terhadap fasilitas yang menjadi penunjang aktivitas keagamaan serta kebutuhan dasar masyarakat sehari-hari.

Luqi Farindani menyampaikan bahwa reses bukan sekadar agenda formal anggota DPRD, melainkan bagian penting dari tanggung jawab politik untuk hadir di tengah masyarakat dan memastikan setiap aspirasi tersampaikan dengan baik.

“Reses ini menjadi kesempatan bagi kami untuk mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Aspirasi terkait infrastruktur keagamaan dan sarana air bersih tentu menjadi perhatian penting yang harus diperjuangkan,” ujar Luqi.

Menurutnya, kebutuhan air bersih merupakan persoalan mendasar yang berhubungan langsung dengan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, aspirasi warga Desa Mekarjaya harus dikawal agar dapat masuk dalam pembahasan program pembangunan daerah.

Selain menyerap aspirasi, Luqi juga melakukan peninjauan serta evaluasi terhadap sejumlah titik dan kebutuhan pembangunan di Kampung Harempoy. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi di lapangan benar-benar sesuai dengan apa yang disampaikan masyarakat.

“Sebagai wakil rakyat, kami tidak cukup hanya mendengar. Kami juga harus melihat langsung kondisi di lapangan agar aspirasi yang diperjuangkan memiliki dasar yang jelas dan sesuai kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Ketua Fraksi PKB Garut itu menambahkan, Fraksi PKB akan terus mendorong kebijakan pembangunan yang berpihak pada kebutuhan masyarakat bawah, terutama di wilayah desa. Menurutnya, pembangunan harus menyentuh aspek yang paling dekat dengan kehidupan warga, mulai dari fasilitas ibadah, pendidikan keagamaan, akses air bersih, hingga infrastruktur dasar lainnya.

Luqi menegaskan bahwa aspirasi masyarakat Desa Mekarjaya akan menjadi bagian dari catatan penting Fraksi PKB dalam memperjuangkan program pembangunan di Kabupaten Garut.

“PKB akan terus hadir untuk masyarakat. Apa yang menjadi kebutuhan warga akan kami kawal dan perjuangkan sesuai mekanisme yang ada, agar pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.

Kegiatan reses ini sekaligus menegaskan komitmen Fraksi PKB DPRD Kabupaten Garut dalam memperkuat fungsi representasi, pengawasan, dan perjuangan aspirasi masyarakat di tingkat daerah.

The post Reses di Bayongbong, Luqi Farindani Perjuangkan Aspirasi Infrastruktur Keagamaan dan Air Bersih Warga Mekarjaya first appeared on pkbgarut.

Menurut Subhan Fahmi, kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan bukanlah persoalan sepele. Ia menegaskan bahwa siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum seberat ini harus diproses sesuai perundang-undangan tanpa pandang bulu.

“Kasus seperti ini harus menjadi perhatian serius kita bersama. Proses hukum harus berjalan secara objektif dan transparan. Tidak boleh ada ruang toleransi bagi kejahatan yang merusak masa depan anak bangsa,” tegas H. Subhan Fahmi.

Desak Pemkab Garut Turun Tangan Lindungi Korban

Sebagai pimpinan legislatif, H. Subhan Fahmi menaruh perhatian besar pada kondisi psikologis korban yang dilaporkan mengalami trauma mendalam pasca-kejadian. Ia secara khusus mendesak Pemerintah Kabupaten Garut untuk tidak tinggal diam dan segera melakukan intervensi langsung.

Ia meminta Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Garut untuk turun memberikan pendampingan yang paripurna.

“Peran pemerintah daerah sangat krusial di fase ini. Korban dan keluarganya harus mendapatkan perlindungan maksimal, mulai dari pemulihan mental (trauma healing) hingga pendampingan hukum sampai kasus ini tuntas,” tambahnya.

Jangan Main Hakim Sendiri, Jadikan Bahan Evaluasi

Merespons dinamika masyarakat yang sempat memanas, H. Subhan Fahmi mengimbau seluruh warga Garut, khususnya di wilayah Samarang, untuk tetap menahan diri dan menjaga kondusivitas. Ia mengingatkan bahwa tindakan main hakim sendiri hanya akan memperkeruh situasi dan melanggar hukum.

“Kita serahkan sepenuhnya proses penanganan kasus ini kepada kepolisian yang sudah bekerja cepat,” imbaunya.

Di sisi lain, ia berharap peristiwa kelam ini menjadi cambuk sekaligus bahan evaluasi menyeluruh bagi seluruh lembaga pendidikan keagamaan maupun lingkungan pengajian di Kabupaten Garut. Pengawasan internal dan sistem perlindungan terhadap anak harus diperkuat agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

Sebelumnya, jajaran Satreskrim Polres Garut telah mengamankan oknum guru ngaji berinisial AN (45) pada Sabtu malam untuk menghindari potensi amuk massa yang emosi setelah informasi kasus tersebut menyebar.

Kasatreskrim Polres Garut, AKP Joko Prihatin, mengonfirmasi langkah pengamanan tersebut. “Masih penyelidikan, malam tadi diamankan dari kemungkinan amuk massa,” ujarnya.

Foto: www.kabariku.com

The post H. Subhan Fahmi Desak Penegakan Hukum Transparan dan Pemulihan Korban first appeared on pkbgarut.

Peluncuran di Garut ini merupakan bagian dari agenda masif berskala nasional. Di saat yang bersamaan, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin langsung inisiasi hybrid peresmian 1.061 titik KDMP se-Indonesia yang dipusatkan di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

Kehadiran Imas Aan Ubudiah di Karangpawitan bukan sekadar seremonial. Sebagai legislator yang membidangi industri, investasi, BUMN, dan koperasi, langkah ini mempertegas komitmennya dalam memastikan program nasional benar-benar mendarat dan membawa manfaat nyata bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah Priangan Timur.

Sinkronisasi Pusat dan Daerah untuk Kesejahteraan

Dalam keterangannya usai prosesi peresmian, Imas Aan Ubudiah menegaskan bahwa kehadiran KDMP di Garut adalah bentuk manifestasi konkret dalam memperkuat sirkulasi ekonomi riil masyarakat bawah.

“Peresmian 1.061 KDMP secara nasional, termasuk titik strategis di Karangpawitan Garut ini, adalah langkah nyata penguatan ekonomi dari desa. Melalui skema hybrid ini, sinkronisasi kebijakan makro dari Presiden Prabowo dapat langsung dirasakan dampaknya oleh para pelaku usaha lokal kita,” ujar Imas Aan Ubudiah.

Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa Kabupaten Garut memiliki keunggulan demografi dan potensi komoditas lokal yang luar biasa. Melalui wadah Koperasi Desa Merah Putih yang berjejaring secara nasional ini, produk-produk unggulan Garut diharapkan dapat menemukan pasarnya dengan lebih mudah.

Kehadiran koperasi ini diproyeksikan mampu memotong panjangnya rantai pasok komoditas, sehingga menciptakan harga yang lebih adil bagi petani dan pengrajin, sekaligus menstimulasi iklim investasi skala mikro di desa.

Kemandirian Desa sebagai Pilar Nasional

Dari pusat acara di Nganjuk, Presiden Prabowo Subianto dalam arahannya menekankan bahwa stabilitas dan ketahanan ekonomi nasional sangat bergantung pada kemandirian masyarakat perdesaan. Model peresmian hybrid yang menghubungkan ribuan desa di hari yang sama menjadi simbol kuatnya konsolidasi pembangunan yang inklusif.

Sinergi yang solid antara kebijakan eksekutif (pemerintah pusat) dan pengawalan taktis dari legislatif ini diharapkan menjadi angin segar bagi masyarakat Garut. Melalui optimalisasi KDMP di Karangpawitan, roda ekonomi lokal dipastikan akan bergerak lebih cepat, menyerap tenaga kerja produktif, dan mempertebal daya tahan ekonomi warga di tengah tantangan global.

The post Kawal Ekonomi Akar Rumput, Teh Imas Andil dalam Peresmian Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Karangpawitan Garut first appeared on pkbgarut.