Dalam kunjungannya di Tambun Selatan, Bekasi, Kamis (30/04/2026), Muhaimin mengimbau seluruh perusahaan untuk memastikan karyawannya terlindungi melalui program BPJS Ketenagakerjaan.

“Perlindungan sosial bukan sekadar kewajiban administratif, tapi bentuk tanggung jawab moral terhadap para pekerja,” tegasnya.

Seruan ini muncul setelah insiden tragis tabrakan antara Kereta Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4), yang merenggut 16 nyawa.

Dalam kesempatan tersebut, Muhaimin turut mengunjungi keluarga salah satu korban, almarhumah Nur Ainia Eka Rahmadhyna, seorang Control Room Officer di Kompas TV. Sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan selama lebih dari 10 tahun, ahli waris almarhumah menerima santunan sebesar Rp340 juta.

Santunan tersebut mencakup berbagai manfaat, mulai dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), biaya pemakaman, santunan berkala, hingga Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun yang akan diterima secara berkelanjutan oleh keluarga.

Didampingi Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Muhaimin memastikan bahwa seluruh hak korban tersalurkan secara langsung dan tepat kepada ahli waris.

Ia juga mengapresiasi perusahaan yang telah menunjukkan komitmen nyata dalam melindungi pekerjanya. Menurutnya, langkah tersebut harus menjadi standar bagi seluruh perusahaan di Indonesia.

“Ini adalah bukti bahwa perlindungan sosial benar-benar hadir untuk memberikan kepastian dan ketenangan bagi pekerja dan keluarganya,” ujarnya.

Di akhir kunjungannya, Muhaimin menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh keluarga korban. Ia berharap keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kekuatan menghadapi cobaan.

Tragedi ini, lanjutnya, harus menjadi momentum bersama untuk memperkuat sistem perlindungan tenaga kerja di Indonesia—karena di balik setiap pekerjaan, ada kehidupan yang sangat berharga.

The post Menko Muhaimin Tegaskan Pentingnya Perlindungan Sosial: “Setiap Pekerja Berhak Dilindungi” first appeared on pkbgarut.

Transformasi Struktur Menjadi Pilar Ekonomi

Pertama, kita harus mewujudkan transformasi struktur partai secara menyeluruh. Struktur kepengurusan di tingkat Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) tidak boleh sekadar berfungsi sebagai mesin politik saat masa kontestasi saja. Sebaliknya, struktur ini harus bertransformasi menjadi sebuah ekosistem ekonomi yang tangguh.

Untuk mencapai hal tersebut, partai perlu memperkuat basis ekonomi para pengurus demi membangun fondasi kemandirian. Harapannya, setiap kader PKB dapat memiliki daya tahan finansial yang sangat kokoh. Ketika struktur partai sudah berdaya secara ekonomi, pergerakan politik ke depannya akan menjadi jauh lebih independen dan militan. Bahkan, kader juga tidak akan mudah goyah oleh berbagai arus kepentingan politik yang hanya bersifat sesaat.

Sinergi Pemberdayaan dan Potensi Lokal

Selanjutnya, langkah kedua adalah menciptakan sinergi pemberdayaan melalui pemanfaatan potensi lokal. Kita dapat melakukan penguatan ini dengan memetakan berbagai potensi lokal yang tersebar di setiap kecamatan se-Kabupaten Garut. Pemetaan ini mencakup banyak hal, mulai dari sektor pertanian, pengembangan UMKM, hingga industri ekonomi kreatif.

Melalui kolaborasi antar-pengurus, partai mengambil peran penting sebagai fasilitator utama. PKB Garut bertugas menghubungkan para kader dengan akses modal, program pelatihan, hingga perluasan pangsa pasar. Lebih lanjut, inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan sebuah jejaring ekonomi internal yang solid. Jejaring ini mengusung prinsip saling mendukung dari kader, oleh kader, dan pada akhirnya untuk kemaslahatan umat. Dengan demikian, roda organisasi dapat terus berputar kencang dalam menghadapi situasi apa pun.

Ekonomi Kuat Menuju Pengabdian Hebat

Sebagai puncaknya, kemandirian ekonomi merupakan kunci utama untuk memperluas jangkauan pengabdian sosial kita. Kenyataannya, program advokasi membutuhkan basis finansial yang sangat stabil. Basis ekonomi yang kuat memastikan aksi “PKB Peduli, PKB Melayani” bukan lagi sekadar slogan, melainkan aksi berkelanjutan bagi masyarakat akar rumput.

Selain itu, pengurus yang sudah mapan secara ekonomi tentu akan memiliki fokus dan totalitas yang lebih tinggi. Mereka dapat mengalokasikan energi penuh untuk melakukan pendampingan pendidikan dan advokasi kesehatan bagi warga setempat. Pada akhirnya, sinergi inilah yang mewujudkan esensi politik yang sesungguhnya, yakni bermuara pada kesejahteraan. Kader PKB harus menjadi figur yang kuat di dalam, sekaligus siap melayani di luar.

Kesimpulannya, gagasan Mandiri Berdikari menjamin keberlanjutan perjuangan partai di masa depan. Publik dapat meninjau implementasi program ini secara langsung melalui situs resmi DPC PKB Garut. Mari bersama-sama memperkuat pilar ekonomi demi mewujudkan pengabdian yang lebih hebat bagi kemaslahatan umat.

The post Mandiri Berdikari: Strategi PKB Garut Bangun Ekonomi Kader first appeared on pkbgarut.