Garut, pkbgarut.id — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Hj. Imas Aan Ubudiah, mendesak PT PLN (Persero) segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh kontrak pengadaan batu bara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Desakan itu mengemuka menyusul mencuatnya dugaan korupsi dalam pengadaan komoditas energi yang dinilai menyangkut hajat hidup orang banyak.
Menurut Imas, PLN perlu memastikan kualitas dan kuantitas pasokan benar-benar sesuai ketentuan kontrak. Ia juga menekankan pentingnya memperkuat sistem pengendalian internal dan manajemen risiko di setiap proses pengadaan agar potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini.
“Celah-celah korupsi seperti ini harus bisa ditutup rapat,” ujar Imas, Rabu.
Legislator asal Jawa Barat itu menilai dugaan korupsi pengadaan batu bara PLTU mengindikasikan penyimpangan yang bersifat sistemik. Persoalan tersebut, kata dia, dapat muncul mulai dari pengaturan kontrak, penggelembungan harga (mark-up), hingga pasokan batu bara yang tidak sesuai spesifikasi teknis yang disepakati.
Ia mengingatkan, praktik semacam itu tidak hanya berpotensi merugikan keuangan negara dalam skala besar, tetapi juga menurunkan efisiensi operasional PLTU. Jika dibiarkan, kondisi ini dikhawatirkan mengganggu keandalan pasokan listrik nasional yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat.
Karena itu, Imas mendorong aparat penegak hukum bergerak cepat dan mengusut tuntas dugaan pelanggaran pidana dalam kasus tersebut. Ia menegaskan tidak boleh ada kompromi bagi pihak mana pun yang bermain dengan kepentingan publik.
Di sisi lain, ia meminta manajemen internal PT PLN (Persero) tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah korektif untuk menyelamatkan aset negara sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Sebagai satu-satunya pemegang mandat negara di sektor ketenagalistrikan, PLN dinilai memikul tanggung jawab moral dan konstitusional yang besar.
Imas menekankan pembenahan tata kelola ini krusial agar PLN benar-benar menjalankan fungsi sosialnya, yakni memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi publik.
“Jangan sampai mandat suci ini disalahgunakan,” pungkasnya.
Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jawa Barat XI yang meliputi Kabupaten Garut, sikap tegas Imas Aan Ubudiah menegaskan komitmen Fraksi PKB dalam mengawal tata kelola BUMN yang bersih dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Sumber: Fraksi PKB DPR RI (fraksipkb.com)
