pkbgarut.id — Komisi V DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran Eselon I Kementerian Perhubungan, khususnya Direktur Jenderal Perkeretaapian, yang turut menghadirkan seluruh Kepala Balai Teknik Perkeretaapian se-Indonesia. Agenda rapat membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2027.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB, Syaiful Huda, menegaskan bahwa pembahasan ini menjadi bagian penting untuk memastikan arah kebijakan pembangunan sektor perkeretaapian nasional berjalan secara terencana, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai daerah.
Menurutnya, perencanaan anggaran perkeretaapian harus selaras dengan sejumlah target utama, mulai dari peningkatan keselamatan, keandalan layanan, konektivitas antardaerah, hingga pemerataan pembangunan infrastruktur kereta api di seluruh Indonesia.
Dalam forum tersebut, Komisi V DPR RI memberikan berbagai masukan dan penajaman terhadap program-program prioritas. Tujuannya, agar setiap alokasi anggaran benar-benar berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan sistem transportasi massal, serta percepatan pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Syaiful Huda menekankan bahwa sinergi yang kuat antara pemerintah dan DPR RI menjadi kunci dalam menghadirkan sistem transportasi perkeretaapian yang modern, aman, dan terintegrasi. Hal itu, kata dia, merupakan bagian dari upaya mewujudkan konektivitas nasional yang berkelanjutan dan semakin baik ke depan.
Melalui pengawasan anggaran yang cermat sejak tahap perencanaan, Komisi V berharap pembangunan sektor perkeretaapian tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas di berbagai pelosok daerah.
Sumber: Unggahan resmi Syaiful Huda (@syaifulhooda)
