Garut – Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Garut menerima kunjungan koordinasi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Garut pada Jumat, 17 Juli 2026, di Sekretariat DPC PKB Kabupaten Garut.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas Surat Bawaslu Kabupaten Garut Nomor B-19/PM.00.02/K.JB-08/07/2026 tentang koordinasi pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan tahun 2026. Pelaksanaan koordinasi tersebut juga mengacu pada instruksi Bawaslu Provinsi Jawa Barat serta Instruksi Ketua Bawaslu RI mengenai penguatan konsolidasi demokrasi di luar tahapan pemilu.
Dalam kunjungan tersebut, Bawaslu Kabupaten Garut diwakili oleh Staf Bawaslu Kabupaten Garut, Lamlam Masropah. Sementara dari DPC PKB Kabupaten Garut hadir Ketua DPC PKB Kabupaten Garut, Subhan Fahmi, didampingi Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Garut, Luqi Sa’adilah Farindani.
Koordinasi dilakukan untuk memastikan data kepengurusan dan administrasi Partai Politik yang tercatat dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) senantiasa mutakhir. Beberapa aspek yang menjadi pembahasan meliputi kepengurusan partai di tingkat kabupaten dan kecamatan, keterwakilan perempuan dalam kepengurusan, keanggotaan partai, domisili kantor tetap, serta instrumen pemutakhiran data partai politik.
Ketua DPC PKB Kabupaten Garut, Subhan Fahmi, menyampaikan bahwa PKB Garut menyambut baik langkah Bawaslu dalam melakukan koordinasi secara langsung sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola administrasi kepartaian dan demokrasi.
“PKB Kabupaten Garut berkomitmen untuk terus menjaga ketertiban administrasi partai, memperbarui data kepengurusan sesuai ketentuan, serta mendukung terciptanya penyelenggaraan pemilu yang berkualitas melalui kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku,” ujarnya.
Kegiatan koordinasi berlangsung dengan suasana yang konstruktif dan penuh keterbukaan. DPC PKB Kabupaten Garut juga menyampaikan berbagai informasi terkait kondisi organisasi serta kesiapan partai dalam memenuhi kebutuhan data sebagaimana diamanatkan oleh Bawaslu.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara penyelenggara pemilu dan partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi, meningkatkan akurasi data kepartaian, serta memperkuat pengawasan pemilu sejak masa non-tahapan.
