GARUT — Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat XI, Imas Aan Ubudiah, S.Pd.I., turun langsung mengawal penyaluran bantuan pangan alokasi Juli, Agustus, dan September 2026 di Desa Selaawi, Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut, Jumat (18/9/2026). Kehadiran wakil rakyat ini merupakan wujud sinergi dan pengawasan strategis antara legislatif dengan Perum Bulog beserta pemerintah daerah setempat dalam menjaga stabilitas pangan masyarakat.
Turut hadir mengawal penyaluran tersebut Pemimpin Cabang Bulog Ciamis, Johan Wahyudi; perwakilan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut, Supriyadi; serta perwakilan Dinas Sosial Kabupaten Garut, Selpi. Kolaborasi ini difokuskan untuk memastikan program pengentasan kerawanan pangan berjalan tepat sasaran.
Dalam kesempatan tersebut, Imas menegaskan posisinya sebagai mitra strategis Bulog di bawah Komisi VI DPR RI. “Selain menganggarkan keuangan, kami bertugas mengontrol jalannya program ini. Di era masa-masa El Nino sekarang, banyak masyarakat yang mengeluhkan beras jelek dan mahal. Dengan adanya ini, makanya Ibu turun langsung,” ungkapnya.
Teh Imas mengapresiasi sistem penyaluran dari Badan Pangan Nasional dan Bulog yang dinilai sudah berjalan transparan dan terintegrasi secara digital. “Secara proses sudah berjalan dengan baik, by data. Per KTP langsung difoto dan masuk ke aplikasi Bulog. Kalau ternyata tidak sesuai, sudah langsung otomatis di-blacklist,” jelas Imas.
Secara keseluruhan, penyaluran bantuan pangan ini menyasar 437.793 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Garut. Kantor Cabang Bulog Ciamis yang membawahi wilayah Priangan Timur telah menyiapkan sekitar 34 ribu ton beras, dengan alokasi khusus untuk Garut mencapai 13 ribu ton. Hingga pertengahan September 2026, realisasinya telah mencapai 25 persen dan ditargetkan rampung pada akhir bulan. Setiap KPM menerima total 30 kilogram beras untuk alokasi tiga bulan tersebut.
Dari hasil pantauannya di lapangan, Imas mencatat bahwa mayoritas KPM yang mengambil jatah 10 kilogram beras per bulan ini adalah kalangan perempuan. “Mayoritas penerima manfaat itu ibu-ibu, dan kebanyakan cerai mati. Program ini sangat bagus dan harus dilanjutkan,” tuturnya.
Meski demikian, Imas menyampaikan keprihatinan terkait adanya hambatan administratif yang merugikan sebagian warga. “Yang kasihan itu banyak yang tidak menerima karena BI checking. Anaknya terindikasi judol (judi online) atau pinjol, sehingga ibunya tidak dapat,” papar Imas.
Sebagai komitmen perlindungan kepada masyarakat penerima bantuan, Imas memberikan pesan peringatan keras terkait standar kelayakan beras. Ia meminta masyarakat tak segan melapor kepada media jika menemukan masalah di lapangan. “Kalau ada ibu-ibu yang mendapatkan kualitas tidak bagus, apalagi kutuan, langsung minta diganti. Komisi VI sudah wanti-wanti, jangan sampai ngasih beras yang sudah ditimbun,” pungkasnya.
