JAKARTA — Komisi IV DPR RI menyepakati jatah anggaran (pagu) Tahun Anggaran 2027 untuk lima instansi mitra kerja, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Badan Karantina Indonesia, dan Badan Pangan Nasional. Kesepakatan ini diambil dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI, Rabu (16/9/2026).
Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, menegaskan bahwa besaran anggaran bukan satu-satunya hal yang penting, tetapi juga sejauh mana anggaran tersebut nantinya benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
“Dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan, RKA 2027 harus menerjemahkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto melalui belanja yang terukur, bukan sekadar terserap,” tegasnya.
Anggaran ini akan digunakan untuk mendukung program-program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari, mulai dari ketersediaan dan kualitas pangan, produktivitas pertanian, pengelolaan laut dan perikanan, hingga perlindungan hutan dan sumber daya alam.
Berapa Jatah Anggaran Masing-Masing Instansi?
- Kementerian Pertanian: Rp28,02 triliun — jumlah terbesar di antara kelima instansi, digunakan untuk program ketersediaan pangan, akses dan konsumsi pangan berkualitas, serta dukungan manajemen.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP): Rp16,65 triliun — dengan Rp12,20 triliun di antaranya khusus untuk Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan, sisanya untuk daya saing industri, pendidikan vokasi, lingkungan hidup, dan dukungan manajemen.
- Kementerian Kehutanan: Rp8,69 triliun — untuk pengelolaan hutan berkelanjutan, pendidikan dan pelatihan vokasi, serta dukungan manajemen.
- Badan Pangan Nasional: Rp161,90 miliar — untuk mendukung ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas.
- Badan Karantina Indonesia — turut disetujui sebagai bagian dari paket lima mitra kerja Komisi IV.
Dengan disetujuinya pagu ini, kelima instansi kini bisa menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2027 secara lebih terperinci, sejalan dengan target ketahanan pangan nasional, pengelolaan sumber daya laut, dan kelestarian hutan yang menjadi prioritas pemerintah.
