GARUT — Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut Masa Sidang I Tahun 2026 digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Jumat (25/9/2026), dalam rangka Penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun Anggaran 2026 serta Penyampaian Kata Akhir Fraksi dan Keputusan DPRD.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Garut dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Subhan Fahmi, S.IP., yang turut memimpin jalannya rapat, menegaskan pentingnya sinergi antara Pemerintah Kabupaten Garut dan DPRD dalam mengawal berbagai peluang pendanaan dari pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan tahun 2027.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, yang dalam sambutannya menekankan peran strategis anggota DPRD sebagai representasi partai politik sekaligus jembatan aspirasi masyarakat.
“Dengan diamanahkan sebagai anggota DPRD, semakin memperkuat sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Garut dan DPRD,” ujar Bupati.
Efisiensi Fiskal Jadi Tantangan, Bappenas Jadi Kunci Peluang
Di tengah kebijakan efisiensi fiskal nasional dan penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD), Bupati menyampaikan Pemkab Garut terus berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mengoptimalkan sumber pendanaan dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat, salah satunya melalui skema Instruksi Presiden (Inpres).
Bupati juga membeberkan adanya sejumlah Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dijadwalkan meluncur pada 2027, sehingga seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diminta segera memetakan program daerah yang dapat diselaraskan dengan kebijakan pusat.
“Harapan saya teman-teman SKPD sudah mulai melihat peluang-peluang di mana ada sinkronisasi antara rencana kita tahun 2027 dengan rencana pemerintah pusat,” tegasnya.
Bukan Soal Kuantitas, tapi Efektivitas Program
Sebagai Wakil Ketua DPRD sekaligus Ketua DPC PKB Kabupaten Garut, H. Subhan Fahmi dikenal aktif mengawal kepentingan masyarakat melalui berbagai forum resmi legislatif, termasuk rapat paripurna dan kegiatan reses. Sejalan dengan arahan Bupati, penetapan nota kesepakatan Propemperda dalam paripurna kali ini diharapkan menjadi pijakan legislasi yang mendukung optimalisasi program pembangunan daerah ke depan.
Bupati menutup sambutannya dengan menegaskan bahwa di tengah keterbatasan anggaran, efektivitas dan manfaat program harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar mengejar kuantitas.
“Tentu saja dengan keterbatasan yang ada, kita bisa mengoptimalkan semaksimal mungkin. Bukan hanya mengejar jumlah yang banyak, tetapi efektivitas daripada program yang akan kita laksanakan,” tutupnya.
