JAKARTA – Pasukan Jihad Kebangkitan Bangsa (Panji Bangsa), sayap organisasi PKB, mendeklarasikan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Prabowonomics di Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis (13/8/2026). Pembentukan satgas ini menjadi tindak lanjut nyata atas gagasan yang disampaikan Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin), saat Harlah ke-28 PKB di Gelora Bung Karno (GBK) beberapa waktu lalu.
Ketua Umum Dewan Komando Pusat Panji Bangsa, Rivqy Abdul Halim, menegaskan bahwa satgas ini merupakan implementasi langsung dari semangat yang digaungkan Gus Muhaimin dalam momentum Harlah tersebut, yang menyebut arah baru ekonomi yang digagas Presiden Prabowo Subianto sebagai “Prabowonomics”.
“Satgas ini merupakan implementasi dari semangat Ketua Umum DPP PKB Gus Muhaimin Iskandar pada saat Harlah ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa kemarin yang dilaksanakan di GBK,” kata Rivqy.
Ia menegaskan, pembentukan Satgas Prabowonomics bukan sekadar gerakan politik atau slogan semata, melainkan upaya mendorong implementasi ekonomi konstitusi dalam kebijakan pemerintah, sesuai hasil Ijtima Ulama yang direkomendasikan langsung kepada Presiden Prabowo saat Harlah PKB ke-28.
Rivqy memaparkan tiga fungsi utama satgas ini: mendukung secara utuh arah kebijakan dan program strategis Presiden Prabowo di bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, mengawal program strategis agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat, hingga memastikan pelaksanaan program berjalan secara transparan dan akuntabel.
“Kita ingin ekonomi konstitusi itu benar-benar terasa. Jangan sampai kebijakan bagus di atas kertas, tetapi manfaatnya tidak sampai ke masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Satgas Prabowonomics, Ahmad Riyadi (Ary), menjelaskan bahwa satgas akan menjalankan agenda yang menggabungkan kajian ekonomi dengan gerakan praksis di lapangan. Selain menggelar sejumlah Focus Group Discussion (FGD) di berbagai sektor, satgas juga akan aktif memantau langsung implementasi kebijakan yang berkaitan dengan Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.
“Kita sudah mengagendakan beberapa FGD terkait kebijakan ekonomi di berbagai sektor. Selain diskusi, satgas juga akan berperan aktif memantau di lapangan secara langsung untuk memastikan program pemerintah berjalan dan tepat sasaran,” ujarnya.
Menariknya, satgas telah menyiapkan rangkaian dialog turun langsung ke berbagai kelompok masyarakat di sejumlah provinsi, mulai dari kalangan santri di Jawa Barat pada 18 Agustus, kepala desa dan aktivis desa di Sulawesi Selatan pada 22 Agustus, komunitas nelayan di Jawa Timur pada 28 Agustus, pelaku ekonomi kreatif di Jakarta pada 8 September, hingga kelompok petani di Jawa Tengah pada 15 September.
“Kalau ada program yang bagus, tentu kita dorong. Kalau di lapangan ditemukan kendala atau belum tepat sasaran, itu juga akan menjadi bahan evaluasi dan masukan kepada pemerintah,” tandas Ary.
Pembentukan Satgas Prabowonomics ini menegaskan peran Panji Bangsa tidak hanya sebagai pendukung kebijakan pemerintah, tetapi juga sebagai mata dan telinga di lapangan yang mengawal agar ekonomi konstitusi benar-benar berdampak nyata bagi rakyat, khususnya kelompok akar rumput seperti santri, petani, nelayan, dan pelaku ekonomi kreatif di berbagai daerah
