JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, mendesak pemerintah memberikan perhatian serius terhadap banyaknya sekolah yang rusak akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 15 Agustus 2026 lalu.
Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) per 16 Agustus 2026, tercatat 253 sekolah terdampak akibat gempa tersebut, terdiri dari 199 sekolah jenjang PAUD/TK, SD, SMP, dan SKB yang menjadi kewenangan kabupaten, serta 54 sekolah jenjang SMA/SMK/SLB yang menjadi kewenangan provinsi. Angka ini termasuk sejumlah Ruang Kelas Baru hasil Revitalisasi 2026, seperti di SDN Wae Wulan dan SDI Lengko Randang.
“Banyaknya sekolah yang rusak akibat gempa di NTT harus menjadi perhatian serius pemerintah karena menyangkut keselamatan dan hak anak untuk mendapatkan pendidikan,” tegas Lalu Hadrian Irfani.
Ia menegaskan, keselamatan peserta didik harus menjadi prioritas utama tanpa mengabaikan hak anak untuk tetap memperoleh pendidikan. Karena itu, pemerintah pusat dan daerah diminta segera melakukan pendataan menyeluruh terhadap tingkat kerusakan setiap sekolah, sekaligus memastikan bangunan yang dinilai tidak aman tidak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar sebelum dinyatakan layak.
“Pemerintah pusat dan daerah harus mempercepat pencairan anggaran, memperbaiki fasilitas sekolah, dan memberikan dukungan kepada guru serta siswa yang terdampak. Jangan sampai anak-anak menjadi korban kedua karena proses pemulihan pendidikan berjalan lambat,” ujarnya.
Selaku Ketua DPW PKB Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Hadrian juga menyoroti pentingnya transparansi dalam proses rehabilitasi dan pembangunan kembali sekolah terdampak, agar anggaran yang dialokasikan benar-benar tepat sasaran.
“Seluruh proses pembangunan harus transparan dan diawasi agar anggaran tepat sasaran. Jangan sampai dalam situasi bencana justru muncul persoalan baru karena lemahnya pengawasan,” pungkasnya.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa pemulihan sekolah pascagempa tidak boleh sekadar berorientasi pada perbaikan bangunan lama, melainkan harus menjadi momentum membangun fasilitas pendidikan yang lebih aman dan tangguh menghadapi potensi bencana di masa mendatang.
“Pemerintah tidak boleh hanya memperbaiki bangunan lama. Sekolah yang dibangun kembali harus menggunakan standar konstruksi tahan gempa agar lebih aman dan tangguh,” katanya.
Selain perbaikan fisik, Lalu Hadrian turut mendorong penguatan mitigasi bencana di lingkungan sekolah, khususnya di wilayah berisiko tinggi bencana seperti NTT, melalui penyediaan jalur evakuasi, simulasi gempa berkala, pelatihan bagi guru, serta edukasi kesiapsiagaan bagi siswa.
Dorongan Fraksi PKB ini menegaskan komitmen partai dalam mengawal pemulihan sektor pendidikan pascabencana, sekaligus memastikan hak anak-anak NTT untuk terus belajar tidak terhenti akibat lambannya penanganan pemerintah.
