GARUT – Musim kemarau tahun ini benar-benar menguji kesiapsiagaan Kabupaten Garut. Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, memimpin Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Ruang Rapat Pamengkang, Kecamatan Garut Kota, Selasa (11/8/2026), membahas langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta krisis air bersih yang kian meluas.
Rapat ini dihadiri Wakil Bupati Garut Putri Karlina, Wakil Ketua DPRD Garut Dila Nurul Fadilah, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, perwakilan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Perhutani, hingga perangkat daerah terkait menandakan penanganan bencana kemarau kali ini tidak bisa lagi ditangani sepihak oleh pemerintah daerah semata.
“Tadi kita dapat informasi bahwa memang di Garut sudah mulai agak banyak terjadi kebakaran, dan tadi bahwa kebakaran itu tidak hanya bisa ditanggapi oleh Pemerintah Kabupaten Garut tapi juga sama teman-teman dari Polres, dari Kodim, bahkan Kodim juga sama membantu penyiapan tangki untuk nanti digunakan dalam menangani kebakaran,” ucap Bupati Garut.
Data yang dipaparkan dalam rapat tersebut cukup mengkhawatirkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut mencatat sepanjang musim kemarau tahun ini telah terjadi 303 kejadian karhutla, dengan 285 di antaranya sudah tertangani dan 18 kejadian masih dalam proses pengawasan. Dari jumlah tersebut, 135 kejadian tercatat sebagai kebakaran lahan akibat dampak kemarau. Salah satu titik yang menjadi perhatian khusus adalah kawasan Gunung Guntur, yang sepanjang Juli 2026 mengalami lima kali kebakaran dengan luasan sekitar 13 hektare.
Bupati juga menyoroti kebiasaan warga yang masih kerap membakar lahan secara sembarangan sebagai salah satu pemicu utama meluasnya kebakaran. Sebagai respons, Pemkab Garut akan segera menerbitkan surat edaran imbauan larangan pembakaran lahan sembarangan.
Di sisi krisis air, Pemkab Garut telah membagikan 98 unit pompa air untuk sektor pertanian, dengan bantuan tambahan dari Kodim yang disiagakan bila terjadi kekurangan air di area persawahan. Untuk kebutuhan air bersih rumah tangga, BPBD telah mendistribusikan 125.000 liter air bersih ke delapan desa/kelurahan di enam kecamatan terdampak, yakni Tarogong Kaler, Pasirwangi, Cigedug, Cibatu, Sucinaraja, dan Karangpawitan.
Sebagai langkah antisipasi resmi, Pemkab Garut telah menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Siaga Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2026, berlaku sejak 1 Juli hingga 30 September 2026, sekaligus mengajukan permohonan bantuan pembangunan 100 titik sumur bor dan tambahan armada mobil tangki air kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Fraksi PKB DPRD Kabupaten Garut menyambut baik langkah kolaboratif lintas sektor yang ditempuh Pemkab Garut dalam menghadapi puncak musim kemarau ini. Sebagai unsur legislatif, Fraksi PKB mendorong agar penanganan tidak hanya bersifat responsif saat kejadian, tetapi juga diperkuat lewat edukasi preventif kepada masyarakat di wilayah rawan karhutla, serta percepatan realisasi bantuan sumur bor dan distribusi air bersih ke desa-desa yang paling terdampak kekeringan, khususnya wilayah dengan akses air terbatas.
Fraksi PKB menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses penanganan bencana kemarau ini di DPRD, guna memastikan seluruh langkah mitigasi berjalan efektif dan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
