Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kembali melanda sejumlah wilayah di Pulau Madura. Fenomena ini terjadi di Kabupaten Sumenep, Sampang, dan Bangkalan, dengan ekor antrean di Sampang dan Bangkalan bahkan dilaporkan mengular hingga lebih dari satu kilometer.
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB dari Daerah Pemilihan Jawa Timur XI Madura, Syafiuddin Asmoro, meminta PT Pertamina segera turun tangan dan melakukan investigasi menyeluruh terhadap penyebab antrean tersebut.
“Pertamina harus segera turun tangan dan mencari tahu apa sebenarnya penyebab antrean panjang ini. Apakah kuota BBM untuk Madura berkurang, apakah ada persoalan dalam distribusi, atau ada faktor lain yang menyebabkan Pertalite sulit didapatkan masyarakat.”
— Syafiuddin Asmoro, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB
Di Sumenep, pada Selasa (1/9/2026), warga terlihat rela berpindah dari satu SPBU ke SPBU lainnya demi mendapatkan Pertalite. Syafiuddin menilai kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, mengingat dampaknya yang meluas ke berbagai sisi kehidupan masyarakat.
“Antrean panjang ini pasti berdampak buruk bagi masyarakat. Aktivitas warga terganggu, transportasi terganggu, kemudian distribusi barang juga bisa ikut terganggu. Masyarakat yang hendak bekerja, sekolah maupun menjalankan kegiatan usaha tentu juga terkena dampaknya.”
— Syafiuddin Asmoro
Ia menekankan, apa pun akar masalahnya — baik pengurangan kuota, kendala sistem distribusi, maupun lonjakan konsumsi masyarakat — persoalan ini harus segera dituntaskan agar warga tidak terus-menerus dirugikan hanya untuk mendapatkan BBM.
“Jangan sampai masyarakat terus-menerus harus mengantre panjang hanya untuk mendapatkan BBM. Pertamina harus memastikan pasokan tersedia dan distribusinya berjalan lancar sampai ke seluruh SPBU di Madura.”
— Syafiuddin Asmoro
Pemkab dan DPRD Ikut Bersurat, Pertamina Klaim Stok Aman
Persoalan ini turut mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Pamekasan, Sri Puji Harijani, mengungkapkan hasil inspeksi mendadak ke 12 SPBU menemukan kombinasi dua faktor: keterlambatan distribusi BBM bersubsidi dari Pertamina Patra Niaga Surabaya pada awal September, serta lonjakan permintaan sejak Juli–Agustus yang memicu kekosongan stok di sejumlah SPBU pada pekan keempat Agustus. Kekosongan ini kemudian memicu warga menyerbu SPBU yang masih memiliki stok, sehingga antrean makin panjang — diperparah gejala panic buying di tengah masyarakat.
Komisi II DPRD Pamekasan bersama Pemkab bahkan telah mengirimkan surat resmi kepada DPR RI dan Pertamina untuk mendorong penyelesaian persoalan distribusi ke Madura secara politis dan struktural.
Di sisi lain, Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus melalui Area Manager Communication, Relations & CSR, Ahad Rahedi, menegaskan penumpukan kendaraan bukan disebabkan kekosongan stok maupun habisnya kuota, melainkan lonjakan kebutuhan BBM masyarakat selama musim kemarau yang berbarengan dengan peningkatan mobilitas warga. Pertamina memastikan operasional SPBU tetap berjalan normal dan pasokan Pertalite maupun Biosolar terus dipantau berkala untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Madura.
Sumber: fraksipkb.com, beritajatim.com, Kabar Madura, Koran Madura, Instagram @dpp_pkb
