Ada satu ironi yang kerap luput dari sorotan dalam praktik pemerintahan: semakin padat agenda seremonial sebuah pemerintahan, semakin besar pula kesan bahwa negara sedang bekerja. Rapat koordinasi digelar, kunjungan kerja dijadwalkan, konferensi pers rutin diadakan. Semuanya terdokumentasikan rapi, terpublikasi luas. Tapi pertanyaannya sederhana: apakah kesibukan itu benar-benar sampai kepada rakyat yang menunggu solusi?
Kehadiran Bukan Ukuran, Keterasaan yang Menentukan
Demokrasi yang sehat bukanlah demokrasi yang hanya “punya telinga” lima tahun sekali, saat suara rakyat dibutuhkan di bilik suara. Demokrasi yang sehat adalah yang tetap mendengar jauh setelah hari pemungutan suara usai terutama ketika suara itu datang dalam bentuk yang tidak nyaman: keluhan warga di media sosial, kritik dari akademisi, aksi demonstrasi di jalan, bahkan kemarahan publik yang meluap.
Ukuran paling jujur dari sebuah pemerintahan bukan seberapa sering pejabatnya tampil di depan kamera atau seberapa padat kalender kunjungan kerjanya. Ukurannya adalah seberapa jauh kehadiran itu benar-benar dirasakan oleh mereka yang hidupnya diatur oleh kebijakan tersebut petani yang menunggu harga gabah stabil, buruh yang menunggu kepastian kerja, atau warga yang menunggu banjir tak lagi berulang setiap tahun.
Rapat dan Seremoni Bukan Masalah Substansinya yang Dipertanyakan
Perlu digarisbawahi, apel, rapat koordinasi, dan agenda rutin birokrasi yang memang telah dijadwalkan tidak dengan sendirinya berarti pemerintah tidak bekerja. Dalam situasi darurat sekalipun — bencana alam, krisis kesehatan, gejolak harga pangan koordinasi justru menjadi bagian penting dari respons negara. Tidak ada yang salah dengan rapat itu sendiri.
Yang patut dipersoalkan adalah sesuatu yang lebih mendasar: ketika aktivitas administratif pemerintah semakin terlihat, semakin sering dipublikasikan, tetapi hasil dan manfaat dari kebijakan itu belum cukup terasa dalam pengalaman keseharian warga. Ketika laporan kerja bertumpuk tapi antrean di lapangan tidak berkurang. Ketika seremoni serah terima program berlangsung khidmat, tapi masalah yang melatarbelakanginya tetap sama persis setahun kemudian.
Ketika “Terlihat Bekerja” Menggantikan “Benar-Benar Menyelesaikan”
Di sinilah letak jebakan yang sering tidak disadari oleh aparatur negara maupun politisi: terlalu fokus memastikan aktivitas terlihat, sampai lupa memastikan dampaknya benar-benar sampai. Ketika kritik publik direspons dengan pembelaan administratif “kami sudah rapat sekian kali”, “kami sudah turun ke lapangan sekian kali” alih-alih dengan langkah konkret yang menjawab akar masalah, di situlah jarak antara negara dan rakyat mulai melebar.
Kondisi ini sesungguhnya adalah bentuk ketidakpekaan yang lebih halus dibanding pernyataan blak-blakan yang menyakiti perasaan publik. Ia tidak selalu berupa ucapan yang meremehkan, tapi bisa berupa pola kerja yang sibuk tanpa arah yang benar-benar menyentuh persoalan rakyat negara yang secara formal tahu apa yang diributkan warganya, tapi secara substansial tidak benar-benar meresponsnya, atau baru bergerak setelah tekanan publik cukup besar untuk tidak bisa diabaikan lagi.
Pekerjaan Rumah bagi Siapa pun yang Memegang Kekuasaan
Pelajaran ini berlaku untuk semua level pemerintahan dari istana hingga balai desa, dari kementerian hingga dinas kabupaten. Warga tidak menuntut pejabatnya tampil sempurna di setiap kesempatan. Yang mereka tunggu jauh lebih sederhana: kepastian bahwa keluhan yang mereka sampaikan tidak berhenti sebagai catatan rapat, melainkan benar-benar bergerak menjadi solusi.
Sebab pada akhirnya, kepercayaan publik tidak dibangun dari seberapa padat jadwal seremoni sebuah pemerintahan, melainkan dari seberapa jujur ia mengakui jarak antara apa yang sudah dikerjakan dengan apa yang benar-benar dibutuhkan rakyatnya lalu benar-benar bergerak menutup jarak itu.
