GARUT — Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) pada 1 Mei 2026 menjadi momentum krusial bagi kesejahteraan pekerja. Oleh karena itu, Wakil Pimpinan DPRD Kabupaten Garut, H. Subhan Fahmi, S.IP, memberikan apresiasi mendalam kepada seluruh kaum buruh. Politisi Fraksi PKB ini menyerukan pentingnya membangun ekosistem investasi yang sehat dan berkeadilan di Kabupaten Garut.
Buruh Adalah Pahlawan Ekonomi
Selanjutnya, Fahmi menyebut kaum buruh sebagai pahlawan ekonomi daerah yang sesungguhnya. Kenyataannya, mereka seringkali kurang mendapat pengakuan setimpal atas peran besarnya. Tangan-tangan buruh inilah yang terus menggerakkan roda industri dan pembangunan Kabupaten Garut setiap harinya.
“Kalian adalah kekuatan nyata di balik kemajuan daerah ini. Tanpa keringat kalian, tidak ada pertumbuhan. Negara dan daerah harus hadir untuk kalian secara nyata dalam kehidupan sehari-hari,” tegas Fahmi memberikan penghormatan.
Simbiosis Mutualisme Investor dan Pekerja
Namun sayangnya, pekerja lokal masih menghadapi berbagai tantangan berat. Masalah tersebut meliputi rendahnya upah riil, minimnya jaminan sosial, dan kurangnya akses pelatihan kerja. Maka dari itu, persoalan ini wajib diselesaikan melalui perbaikan ekosistem investasi secara menyeluruh.
Lebih lanjut, Fahmi menekankan penerapan prinsip simbiosis mutualisme antara pengusaha dan pekerja. Di satu sisi, investor sangat membutuhkan kepastian hukum, perizinan cepat, dan infrastruktur yang memadai. Sebaliknya, kaum buruh berhak mendapatkan upah layak, lingkungan kerja manusiawi, dan jaminan prioritas rekrutmen warga lokal.
“Garut tidak kekurangan potensi. Kita butuh ekosistem di mana investor merasa aman dan untung berbisnis, sementara buruh mendapat pekerjaan layak. Keduanya harus berjalan beriringan. Investor maju, buruh sejahtera,” paparnya.
Tiga Pilar Investasi dan Komitmen PKB
Sebagai langkah nyata, Fahmi mendorong pemerintah daerah untuk membangun Tiga Pilar Ekosistem Investasi Garut. Ketiga pilar tersebut mencakup aspek Kepercayaan, Keadilan, dan Keberlanjutan. Pemerintah daerah wajib mempermudah layanan perizinan satu pintu dan menyiapkan program pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan riil industri.
Selain itu, DPRD memiliki peran krusial dalam fungsi legislasi dan pengawasan ketenagakerjaan. S. Fahmi memastikan lembaganya akan terus mengawasi implementasi aturan pelindungan buruh secara ketat.
Penutup, Fahmi menegaskan kembali komitmen Fraksi PKB di DPRD Garut. Keberpihakan partai kepada wong cilik (rakyat kecil) bukanlah sekadar slogan politik belaka. Melainkan, langkah ini merupakan wujud nyata penerapan nilai Islam rahmatan lil ‘alamin yang senantiasa menjunjung tinggi keadilan dan kesejahteraan bersama.
