GARUT – Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut Masa Sidang III Tahun Sidang 2026, Jumat (17/7/2026).
Rapat yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut tersebut turut dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Garut, termasuk Fraksi PKB, bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah elemen masyarakat.
Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa penyusunan KUA-PPAS 2027 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Pemkab Garut disebut mengambil langkah proaktif dengan menyampaikan dokumen tepat waktu agar pembahasan bersama DPRD, termasuk Fraksi PKB, dapat dituntaskan pada Agustus mendatang.
“Meskipun perubahan RKPD Tahun Anggaran 2027 belum terbit, kami tetap berinisiatif menyampaikan rancangan KUA dan PPAS TA 2027 kepada DPRD,” ujar Bupati Garut.
Rancangan KUA-PPAS 2027 mengusung tema “Pemerataan Akses Layanan Dasar dan Peningkatan Produktivitas Daerah”, dengan fokus pembangunan pada penguatan sektor pertanian, peternakan, pariwisata, dan ekonomi kreatif — arah kebijakan yang selaras dengan agenda PKB dalam memperjuangkan kesejahteraan wong cilik dan pemerataan ekonomi di tingkat akar rumput.
Secara umum, proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2027 mencatat total pendapatan daerah sebesar Rp4,76 triliun, terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp803,47 miliar, pendapatan transfer Rp3,95 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp12,6 miliar. Sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp4,86 triliun, dengan defisit Rp100 miliar yang akan ditutup melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Sebagai bagian dari unsur legislatif di DPRD Kabupaten Garut, Fraksi PKB akan mengawal proses pembahasan Rancangan KUA-PPAS bersama fraksi-fraksi lain agar arah kebijakan anggaran benar-benar berpihak pada pemerataan layanan dasar bagi masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan dan kelompok rentan.
#PKB #DPRDGarut #APBD2027
