Kegiatan ini melibatkan sejumlah mitra kerja Komisi VI DPR RI, di antaranya BP BUMN, PT DAM, dan PT Pertamina Hulu Rokan atau PHR.

Wilayah Kerja Rokan selama ini dikenal sebagai salah satu tulang punggung produksi minyak nasional. Keberadaan PHR memiliki peran strategis dalam menjaga lifting migas dalam negeri, terutama di tengah kebutuhan energi nasional yang terus meningkat.

Dalam kunjungan tersebut, manajemen PHR menyampaikan sejumlah capaian operasional. Mulai dari pengeboran sumur sisipan, penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery atau CEOR, hingga reaktivasi ratusan sumur dan struktur lama untuk menahan laju penurunan produksi alamiah di lapangan migas yang telah berusia matang.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Imas Aan Ubudiah, mengapresiasi berbagai inovasi teknologi dan capaian teknis yang dilakukan PHR. Namun menurutnya, keberhasilan sektor energi tidak boleh hanya diukur dari peningkatan angka produksi.

Imas menegaskan, ketahanan energi nasional harus berjalan beriringan dengan keberpihakan kepada masyarakat lokal, penyerapan tenaga kerja daerah, penguatan pelaku usaha setempat, serta tanggung jawab terhadap lingkungan.

“Inovasi teknologi yang dilakukan PHR ini patut diapresiasi. Tapi ketahanan energi nasional tidak boleh hanya diukur dari berapa barel yang dihasilkan. Saya ingin tahu, dari seluruh operasional besar ini, berapa banyak warga Riau yang benar-benar terlibat, bukan hanya jadi penonton di tanah sendiri,” ujar Imas.

Legislator asal Dapil Jawa Barat XI, Garut, Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya itu mendorong agar PHR memberi perhatian serius terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. Menurutnya, operasional migas berskala besar seharusnya mampu membuka ruang lebih luas bagi masyarakat Riau untuk terlibat, baik melalui tenaga kerja langsung maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Imas juga menekankan pentingnya pelatihan vokasi bagi masyarakat sekitar wilayah operasi. Dengan pelatihan yang tepat, warga lokal tidak hanya menjadi penerima dampak, tetapi juga dapat menjadi bagian dari rantai kerja dan pengembangan industri energi nasional.

Selain tenaga kerja, Imas turut menyoroti keterlibatan pelaku usaha daerah dalam rantai pasok dan operasional perusahaan. Ia menilai kehadiran BUMN migas sebesar PHR harus mampu memberikan dampak ekonomi langsung bagi daerah, termasuk bagi UMKM, penyedia jasa lokal, dan pelaku usaha pendukung lainnya.

Menurut Imas, BUMN tidak boleh hanya hadir sebagai entitas bisnis yang mengejar target produksi. Lebih dari itu, BUMN harus menjadi instrumen negara untuk menghadirkan manfaat ekonomi, sosial, dan pembangunan bagi masyarakat.

Pada aspek lingkungan, Imas juga menyoroti pentingnya tanggung jawab sosial dan ekologis dari operasional migas jangka panjang di Blok Rokan. Ia meminta agar pemulihan lahan terdampak operasional masa lalu dilakukan secara transparan, terukur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Produksi boleh terus naik, teknologi boleh terus berinovasi. Tapi semua itu harus berjalan seiring dengan tanggung jawab terhadap manusianya dan lingkungannya. Itu yang akan terus saya kawal dari Komisi VI,” tegasnya.

Imas menilai, pengelolaan energi nasional harus ditempatkan dalam kerangka besar kedaulatan ekonomi rakyat. Ketahanan energi bukan hanya soal pasokan dan produksi, tetapi juga soal keadilan manfaat bagi masyarakat di wilayah operasi.

Karena itu, Komisi VI DPR RI memiliki peran penting dalam memastikan BUMN strategis di sektor energi bekerja secara profesional, transparan, dan tetap berpihak kepada kepentingan rakyat.

Kunjungan Kerja Spesifik ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap pengelolaan BUMN strategis, khususnya di sektor energi. Melalui kunjungan langsung ke lapangan, Komisi VI DPR RI dapat menyerap informasi, mengevaluasi kebijakan, serta memastikan program BUMN benar-benar berjalan sesuai mandat negara.

Imas menegaskan, Fraksi PKB akan terus mendorong agar pengelolaan BUMN tidak hanya kuat dari sisi korporasi, tetapi juga memberi nilai tambah bagi masyarakat, membuka lapangan kerja, memperkuat ekonomi daerah, dan menjaga kelestarian lingkungan.

Dengan demikian, optimalisasi produksi migas di Blok Rokan diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga menjadi jalan untuk menghadirkan keadilan ekonomi bagi masyarakat daerah.

The post Kunker Komisi VI ke Blok Rokan, Imas Aan Ubudiah Dorong Ketahanan Energi Berpihak pada Rakyat Daerah first appeared on pkbgarut.

Mengusung tema “Padamu Jawa Barat, PKB Berkhidmat”, kegiatan ini menjadi agenda besar konsolidasi partai sekaligus penegasan komitmen PKB dalam memperkuat pelayanan kepada rakyat dan umat di Jawa Barat.

PKBFest dirancang sebagai ruang pertemuan kader, pengurus, relawan, dan struktur PKB dari berbagai daerah di Jawa Barat. Selain menjadi ajang konsolidasi organisasi, kegiatan ini juga akan menampilkan berbagai program pelayanan publik yang selama ini dijalankan PKB Jawa Barat.

Ketua DPW PKB Jawa Barat, Syaiful Huda, menegaskan bahwa kehadiran partai politik harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, kekuasaan bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk memperluas pelayanan kepada rakyat.

“Kehadiran PKB bukan sekadar soal perebutan kekuasaan, tetapi bagaimana menggunakan sebesar-besarnya kekuasaan tersebut untuk melayani rakyat,” ujar Syaiful Huda.

Dalam kegiatan tersebut, PKB Jawa Barat juga akan memperkenalkan sejumlah gerakan layanan publik. Salah satunya Gerakan Foodbank, yaitu gerakan berbagi makanan yang melibatkan pelaku UMKM lokal. Melalui program ini, produk UMKM dibeli untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Program tersebut tidak hanya berorientasi pada bantuan sosial, tetapi juga mendorong tumbuhnya ekosistem ekonomi sirkular. Dengan begitu, manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat penerima bantuan sekaligus pelaku usaha kecil di daerah.

Selain Foodbank, PKB Jawa Barat juga mengembangkan layanan kemanusiaan melalui Gerak Tanggap Darurat atau GTD. Layanan ini didukung ratusan armada ambulans yang tersebar di berbagai wilayah Jawa Barat dan digerakkan oleh para relawan.

Armada ambulans tersebut disiapkan untuk membantu kebutuhan darurat masyarakat, mulai dari layanan kesehatan, pengantaran pasien, hingga respons terhadap situasi kebencanaan.

Di bidang sosial keagamaan, PKB Jawa Barat juga menghadirkan layanan Bale Zakat. Layanan ini menjadi wadah pengelolaan dan penyaluran infak, sedekah, zakat, serta hewan kurban kepada masyarakat yang berhak menerima.

Rangkaian PKBFest juga akan diisi dengan Inaugurasi DPAC se-Jawa Barat. Agenda ini menjadi bagian dari penguatan struktur partai di tingkat kecamatan agar semakin siap menjalankan kerja organisasi dan pelayanan masyarakat.

Ketua Umum DPP PKB, Gus Muhaimin Iskandar, dijadwalkan hadir langsung dalam kegiatan tersebut. Gus Muhaimin rencananya akan meninjau stan pelayanan, memberikan arahan perjuangan, serta memimpin apel pelepasan armada ambulans PKB Jawa Barat.

Syaiful Huda berharap PKBFest menjadi momentum untuk memperkuat semangat kader dalam menjalankan kerja-kerja khidmat di tengah masyarakat.

“Kami berharap PKBFest menjadi momentum pembakar semangat kader-kader PKB Jawa Barat untuk lebih kuat lagi dalam berkhidmat untuk umat dan rakyat,” pungkasnya.

Melalui PKBFest, PKB Jawa Barat ingin menegaskan bahwa kerja politik tidak berhenti pada konsolidasi internal, tetapi harus diwujudkan melalui pelayanan, aksi sosial, pemberdayaan ekonomi, dan kehadiran nyata di tengah masyarakat.

The post Usung Padamu Jawa Barat PKB Berkhidmat, PKBFest Siap Digelar di Bandung first appeared on pkbgarut.

Rapat tersebut menjadi bagian dari upaya DPP PKB dalam memperkuat struktur organisasi, menata manajemen partai, serta memastikan gerak perjuangan PKB semakin solid dari tingkat pusat hingga daerah.

Dalam arahannya, Gus Muhaimin menegaskan pentingnya memperkuat struktur partai dan menjaga kultur organisasi yang telah tumbuh di setiap daerah. Menurutnya, kekuatan PKB tidak hanya bertumpu pada struktur formal, tetapi juga pada kultur, jaringan, dan kedekatan partai dengan masyarakat.

Gus Muhaimin menyampaikan bahwa soliditas organisasi dan kekuatan jaringan harus terus dirawat melalui politik kehadiran yang nyata di tengah masyarakat. Politik kehadiran menjadi kunci agar PKB tidak hanya hadir dalam momentum elektoral, tetapi juga terus membersamai kehidupan rakyat dalam berbagai situasi.

“Soliditas organisasi dan kekuatan jaringan harus terus dirawat melalui politik kehadiran yang nyata di tengah masyarakat,” tegas Gus Muhaimin.

Selain menekankan penguatan struktur dan kultur partai, Gus Muhaimin juga mengajak seluruh jajaran PKB untuk jujur melihat potensi diri. Menurutnya, PKB memiliki banyak kelebihan dan kekuatan, namun belum semuanya tersampaikan secara utuh kepada publik.

Karena itu, Gus Muhaimin mendorong agar seluruh potensi PKB ditampilkan dan diwujudkan dalam kerja nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“PKB memiliki banyak kelebihan dan kekuatan, namun belum semuanya tersampaikan kepada publik. Ke depan, seluruh potensi tersebut harus ditampilkan dan diwujudkan dalam kerja nyata agar semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Gus Muhaimin.

Rapat koordinasi dan konsolidasi ini juga menjadi momentum bagi jajaran DPW PKB se-Indonesia untuk memperkuat koordinasi, menyatukan langkah, serta mengoptimalkan peran struktur partai di wilayah masing-masing.

Konsolidasi manajemen partai diarahkan untuk memperkuat kesiapan PKB menghadapi agenda-agenda politik ke depan. Penguatan struktur, peningkatan kualitas kader, komunikasi publik, serta pelayanan politik kepada masyarakat menjadi perhatian penting dalam kerja organisasi.

Bagi PKB, konsolidasi bukan hanya soal memperkuat mesin partai, tetapi juga memastikan seluruh gerak organisasi tetap berakar pada nilai perjuangan, khidmat kepada rakyat, dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat luas.

Melalui Rakor dan Konsolidasi Manajemen Partai ini, Gus Muhaimin mengajak seluruh jajaran PKB untuk terus memperkuat barisan, menjaga soliditas, dan menghadirkan kerja politik yang semakin nyata bagi masyarakat.

The post Gus Muhaimin Tekankan Politik Kehadiran dalam Rakor Konsolidasi Manajemen Partai first appeared on pkbgarut.

Harga Pertamax RON 92 naik dari sebelumnya Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sementara Pertamax Green 95 naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Adapun harga BBM lainnya tidak mengalami perubahan. Pertamax Turbo tetap dijual Rp20.750 per liter, Dexlite tetap Rp23.000 per liter, dan Pertamina Dex tetap Rp24.800 per liter.

Untuk BBM subsidi, harga Pertalite masih tetap Rp10.000 per liter. Sedangkan Biosolar subsidi tetap berada di harga Rp6.800 per liter.

Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menjelaskan bahwa penyesuaian harga tersebut dilakukan setelah melalui proses evaluasi.

«“Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah,” kata Roberth.»

Menurut Pertamina Patra Niaga, penyesuaian harga BBM nonsubsidi dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah sebagai regulator. Mekanisme evaluasi berkala tersebut mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan harga pasar keekonomian.

Pertamina juga memastikan pasokan Pertamax dan Pertamax Green tetap aman di jaringan SPBU Pertamina.

“Kami memastikan pasokan Pertamax dan Pertamax Green tetap aman serta tersedia di jaringan SPBU Pertamina,” ujar Roberth.

Berikut daftar harga BBM Pertamina per 10 Juni 2026:

BBM Subsidi

• Pertalite: Rp10.000 per liter
• Biosolar: Rp6.800 per liter

Pertamax Series

• Pertamax: Rp16.250 per liter
• Pertamax Green 95: Rp17.000 per liter
• Pertamax Turbo: Rp20.750 per liter

Dex Series

• Dexlite: Rp23.000 per liter
• Pertamina Dex: Rp24.800 per liter

Masyarakat dapat memantau informasi harga BBM terbaru melalui kanal resmi Pertamina, Pertamina Patra Niaga, aplikasi MyPertamina, atau Pertamina Contact Center 135.

Penyesuaian harga BBM nonsubsidi ini penting diperhatikan masyarakat, terutama pengguna kendaraan pribadi dan pelaku usaha yang menggunakan BBM nonsubsidi dalam aktivitas harian. Meski demikian, harga Pertalite dan Biosolar sebagai BBM subsidi masih tetap tidak berubah.

Foto: Media Indonesia

The post Pertamax Naik Jadi Rp16.250 per Liter, Pertalite dan Biosolar Tetap first appeared on pkbgarut.

Dalam forum tersebut, KPU Kabupaten Garut menerangkan bahwa afirmasi keterwakilan perempuan menjadi salah satu bagian penting dalam proses demokrasi. Aturan ini tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan administrasi pencalonan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat ruang partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif.

Salah satu mekanisme yang dijelaskan adalah apabila terjadi perolehan suara yang sama antara calon legislatif laki-laki dan calon legislatif perempuan dalam satu partai politik. Dalam kondisi tersebut, penentuan calon terpilih tidak hanya dilihat dari jumlah suara, tetapi juga mempertimbangkan sebaran wilayah perolehan suara.

Apabila jumlah suara dan sebaran wilayah perolehan suara sama persis, maka berdasarkan prinsip afirmasi keterwakilan perempuan, calon legislatif perempuan mendapatkan prioritas untuk ditetapkan sebagai calon terpilih.

Mekanisme tersebut sejalan dengan perkembangan hukum kepemiluan pasca sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008, Mahkamah menegaskan bahwa penentuan calon legislatif terpilih harus didasarkan pada suara terbanyak, bukan semata-mata nomor urut dalam daftar calon.

Putusan tersebut menjadi dasar penting dalam sistem pemilu legislatif Indonesia. Artinya, keterpilihan calon anggota legislatif ditentukan oleh dukungan pemilih melalui perolehan suara. Namun di sisi lain, prinsip afirmasi keterwakilan perempuan tetap dipertahankan sebagai upaya konstitusional untuk membuka ruang politik yang lebih adil bagi perempuan.

Dalam perkembangan berikutnya, Mahkamah Konstitusi juga menegaskan pentingnya kuota keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam daftar calon legislatif. Bahkan, dalam putusan terbaru, partai politik yang tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan di suatu daerah pemilihan dapat dikenai konsekuensi tidak diikutsertakan dalam kontestasi pada dapil tersebut.

Dengan demikian, afirmasi keterwakilan perempuan dalam pemilu memiliki dua sisi penting. Pertama, sebagai syarat pencalonan agar partai politik memberikan ruang yang cukup bagi perempuan. Kedua, sebagai mekanisme teknis dalam kondisi tertentu, misalnya ketika terdapat calon dengan perolehan suara yang sama dan sebaran suara yang sama.

KPU Kabupaten Garut menilai pemahaman terhadap aturan ini penting bagi partai politik, calon legislatif, kader, dan masyarakat pemilih. Sosialisasi diperlukan agar mekanisme afirmasi keterwakilan perempuan tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam proses kepemiluan.

Selain membahas afirmasi keterwakilan perempuan, kegiatan tersebut juga membahas pemutakhiran data administrasi partai politik melalui SIPOL, penataan daerah pemilihan, potensi perubahan alokasi kursi, serta dinamika regulasi kepemiluan terbaru pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

Melalui sosialisasi ini, partai politik diharapkan semakin siap menghadapi tahapan kepemiluan mendatang, baik dari sisi administrasi, pemahaman regulasi, maupun kesiapan kader dan calon legislatif.

Aturan afirmasi keterwakilan perempuan menjadi pengingat bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan ruang partisipasi yang adil dan terbuka bagi semua. Dengan semakin kuatnya keterwakilan perempuan, proses politik diharapkan dapat lebih inklusif, representatif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih luas.

The post Afirmasi Keterwakilan Perempuan, KPU Garut Jelaskan Mekanisme Penetapan Caleg Saat Suara Sama first appeared on pkbgarut.

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Emarini, tersebut membahas rencana Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kanada atau Indonesia–Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement.

Agenda ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kerja sama ekonomi Indonesia dengan negara mitra strategis. Pembahasan mencakup peluang perdagangan, akses pasar, investasi, serta dampaknya terhadap pelaku usaha nasional, termasuk UMKM dan industri daerah.

Teh Imas menilai, kerja sama ekonomi internasional harus dikawal agar tidak hanya menguntungkan kelompok besar, tetapi juga memberi ruang bagi pelaku usaha kecil, produk lokal, koperasi, dan sektor ekonomi rakyat.

Menurutnya, kemitraan ekonomi Indonesia–Kanada harus menjadi peluang bagi produk nasional untuk naik kelas dan masuk ke pasar global. Namun, peluang tersebut juga harus disertai perlindungan terhadap industri dalam negeri agar pelaku usaha Indonesia tidak hanya menjadi penonton.

“Kerja sama ekonomi internasional harus memberi manfaat nyata bagi rakyat. Akses pasar yang lebih luas harus bisa dirasakan oleh pelaku usaha nasional, termasuk UMKM dan produk-produk daerah,” ujar Teh Imas.

Ia menegaskan, DPR memiliki peran penting dalam memastikan setiap kesepakatan ekonomi berjalan adil, seimbang, dan tetap berpihak pada kepentingan nasional. Menurutnya, Indonesia harus mampu memperkuat daya saing produk dalam negeri, sekaligus menjaga agar pasar nasional tidak dirugikan oleh perjanjian dagang internasional.

Bagi daerah seperti Garut, kerja sama ekonomi global dapat menjadi peluang untuk memperluas pasar produk lokal, mulai dari produk UMKM, industri kreatif, makanan olahan, kerajinan, fesyen, hingga komoditas unggulan daerah.

Karena itu, Teh Imas mendorong agar pemerintah tidak hanya fokus pada angka perdagangan, tetapi juga memastikan adanya dampak langsung bagi masyarakat. Pemerintah perlu menyiapkan pendampingan, standardisasi produk, akses pembiayaan, serta penguatan kapasitas pelaku UMKM agar mampu bersaing.

“Produk lokal harus disiapkan agar mampu bersaing. Jangan sampai kerja sama global hanya berhenti di atas kertas, tetapi harus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat,” tegasnya.

Raker Komisi VI DPR bersama Menteri Perdagangan ini menjadi momentum penting untuk memastikan arah kebijakan perdagangan Indonesia semakin terbuka, tetapi tetap berdaulat, adil, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

The post Teh Imas Ikuti Raker Komisi VI DPR Bahas Kemitraan Ekonomi Indonesia–Kanada first appeared on pkbgarut.

Menurut Teh Imas, pesantren merupakan ruang pendidikan, pembentukan akhlak, sekaligus penjaga nilai-nilai kemanusiaan. Karena itu, pesantren harus menjadi tempat yang aman, bermartabat, dan bebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

“Pesantren adalah ruang pendidikan, pembentukan akhlak, dan penjaga nilai-nilai kemanusiaan. Karena itu, pesantren harus menjadi tempat yang aman, bermartabat, dan bebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual,” ujar Teh Imas.

Teh Imas mengapresiasi langkah DPP PKB yang menghadirkan Gerakan Pesantren Anti Kekerasan Seksual. Ia menilai gerakan tersebut merupakan langkah penting untuk memperkuat perlindungan bagi santri, khususnya anak-anak dan perempuan, sekaligus menjaga marwah pesantren sebagai pusat pendidikan Islam yang rahmatan lil ‘alamin.

“Saya mengapresiasi dan mendukung penuh hadirnya Gerakan Pesantren Anti Kekerasan Seksual yang digagas dalam rangkaian Temu Nasional Pondok Pesantren PKB. Gerakan ini penting untuk memperkuat perlindungan bagi santri, khususnya anak-anak dan perempuan,” katanya.

Dalam pernyataannya, Teh Imas juga mengafirmasi ajakan Ketua Umum DPP PKB, Gus Muhaimin, yang menegaskan bahwa seluruh pihak tidak boleh tinggal diam menghadapi kekerasan di lingkungan pendidikan, termasuk pesantren.

“Sebagaimana ditegaskan Gus Muhaimin, kita tidak boleh diam. Pesantren adalah kekuatan yang harus kita jaga bersama, bukan dikotori oleh segelintir orang yang menyalahgunakan agama, kekuasaan, dan kepercayaan masyarakat,” tegas Teh Imas.

Teh Imas menekankan, kekerasan seksual tidak boleh diberi ruang sedikit pun. Menurutnya, tidak boleh ada pembiaran, budaya diam, apalagi korban yang takut untuk bersuara. Semua pihak harus hadir, mulai dari negara, lembaga pendidikan, keluarga, masyarakat, hingga para pemangku kepentingan pesantren.

“Tidak boleh ada pembiaran, tidak boleh ada budaya diam, dan tidak boleh ada korban yang takut untuk bersuara. Semua pihak harus hadir melindungi santri,” ujarnya.

Sebagai Anggota DPR RI Fraksi PKB, Teh Imas berkomitmen untuk terus mendorong kebijakan yang berpihak pada perlindungan santri, penguatan pendidikan karakter, serta sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang berkeadilan.

Ia menilai pesantren harus menjadi teladan dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan menghormati martabat setiap manusia.

“Sebagai Anggota DPR RI Fraksi PKB, saya berkomitmen untuk terus mendorong kebijakan yang berpihak pada perlindungan santri, penguatan pendidikan karakter, serta sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang berkeadilan,” ungkapnya.

Teh Imas menegaskan, gerakan ini tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial. Lebih dari itu, Gerakan Pesantren Anti Kekerasan Seksual harus menjadi panggilan moral bersama untuk memastikan pesantren tetap menjadi tempat lahirnya generasi yang berilmu, berakhlak, berdaya, dan terlindungi.

“Gerakan ini bukan hanya agenda seremonial, melainkan panggilan moral bersama. Kita ingin memastikan pesantren tetap menjadi tempat lahirnya generasi berilmu, berakhlak, berdaya, dan terlindungi,” kata Teh Imas.

Di akhir pernyataannya, Teh Imas mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga pesantren dan melindungi santri dari segala bentuk kekerasan.

“Mari bersama-sama menjaga pesantren. Mari bersama-sama melindungi santri. Mari wujudkan pesantren yang aman, ramah, dan bebas dari kekerasan seksual,” pungkasnya.

The post Teh Imas: Gerakan Pesantren Anti Kekerasan Seksual adalah Langkah Konkrit Untuk Memutus Rantai Eksploitasi dan Relasi Kuasa yang Menyimpang first appeared on pkbgarut.

Dukungan tersebut disampaikan Sekretaris DPC PKB Garut, Cecep M. Ginanjar, sebagai bentuk afirmasi atas ajakan Ketua Umum DPP PKB Gus Muhaimin untuk menjadikan pesantren sebagai ruang pendidikan yang aman, bermartabat, dan terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan.

Menurut Cecep, gerakan ini menjadi langkah penting bagi keluarga besar PKB, khususnya di daerah, untuk ikut menjaga marwah pesantren sekaligus memastikan santri mendapatkan perlindungan yang layak.

“Lebih dari 250 pengasuh pesantren berkumpul, bermusyawarah, bergerak bersama. Temu Nasional Pondok Pesantren yang digagas DPP PKB adalah bukti nyata bahwa kami tidak tinggal diam,” ujar Cecep M. Ginanjar.

Cecep menegaskan, PKB hadir bukan untuk menghakimi pesantren, melainkan untuk menjadi bagian dari solusi. Menurutnya, kasus kekerasan seksual yang mencoreng dunia pendidikan keagamaan harus dijawab dengan keberanian, keterbukaan, dan gerakan bersama.

“Di tengah keprihatinan mendalam atas kasus-kasus kekerasan seksual yang mencoreng martabat pesantren, PKB hadir bukan untuk menghakimi, tapi untuk menjadi bagian dari solusi,” katanya.

Ia menyebut pesantren memiliki tempat yang sangat penting dalam perjalanan PKB dan kehidupan masyarakat Nahdliyin. Karena itu, menjaga pesantren berarti menjaga ruang lahirnya ilmu, akhlak, kepemimpinan, dan masa depan generasi bangsa.

“Pesantren adalah rumah kami. Kyai adalah guru kami. Santri adalah masa depan bangsa ini,” tegas Cecep.

DPC PKB Garut menilai ajakan Gus Muhaimin agar masyarakat tidak diam terhadap kekerasan harus menjadi perhatian bersama. Pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan keagamaan tidak cukup hanya menjadi wacana, tetapi harus diterjemahkan dalam langkah nyata, mulai dari edukasi santri, penguatan pengawasan, kanal pelaporan, hingga keberanian menindak setiap bentuk penyalahgunaan relasi kuasa.

Cecep menambahkan, perlindungan terhadap santri bukan sekadar agenda organisasi, melainkan tanggung jawab moral yang melekat pada seluruh pihak yang mencintai pesantren.

“Maka melindungi mereka bukan pilihan. Itu adalah tanggung jawab moral yang tidak bisa ditawar,” ujarnya.

Atas nama DPC PKB Garut, Cecep menyatakan dukungan penuh terhadap langkah DPP PKB dalam memperluas Gerakan Pesantren Anti Kekerasan Seksual hingga ke daerah-daerah. Ia berharap gerakan ini menjadi momentum bersama untuk memperkuat pesantren sebagai lembaga pendidikan yang aman, terbuka, dan tetap menjadi kebanggaan umat.

“Dari Garut, saya Cecep M. Ginanjar mendukung penuh langkah DPP PKB dalam membangun pesantren yang aman, bermartabat, dan menjadi kebanggaan umat,” pungkasnya.

The post DPC PKB Garut Dukung Gerakan Pesantren Anti Kekerasan Seksual, Tegaskan Komitmen Jaga Marwah Pesantren dan Lindungi Santri first appeared on pkbgarut.