Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut menjelaskan mekanisme afirmasi keterwakilan perempuan dalam proses kepemiluan. Pembahasan tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi SIPOL dan Penataan Daerah Pemilihan yang digelar di Graha Cak Imin DPC PKB Kabupaten Garut, Senin, 8 Juni 2026.
Dalam forum tersebut, KPU Kabupaten Garut menerangkan bahwa afirmasi keterwakilan perempuan menjadi salah satu bagian penting dalam proses demokrasi. Aturan ini tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan administrasi pencalonan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat ruang partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif.
Salah satu mekanisme yang dijelaskan adalah apabila terjadi perolehan suara yang sama antara calon legislatif laki-laki dan calon legislatif perempuan dalam satu partai politik. Dalam kondisi tersebut, penentuan calon terpilih tidak hanya dilihat dari jumlah suara, tetapi juga mempertimbangkan sebaran wilayah perolehan suara.
Apabila jumlah suara dan sebaran wilayah perolehan suara sama persis, maka berdasarkan prinsip afirmasi keterwakilan perempuan, calon legislatif perempuan mendapatkan prioritas untuk ditetapkan sebagai calon terpilih.
Mekanisme tersebut sejalan dengan perkembangan hukum kepemiluan pasca sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008, Mahkamah menegaskan bahwa penentuan calon legislatif terpilih harus didasarkan pada suara terbanyak, bukan semata-mata nomor urut dalam daftar calon.
Putusan tersebut menjadi dasar penting dalam sistem pemilu legislatif Indonesia. Artinya, keterpilihan calon anggota legislatif ditentukan oleh dukungan pemilih melalui perolehan suara. Namun di sisi lain, prinsip afirmasi keterwakilan perempuan tetap dipertahankan sebagai upaya konstitusional untuk membuka ruang politik yang lebih adil bagi perempuan.
Dalam perkembangan berikutnya, Mahkamah Konstitusi juga menegaskan pentingnya kuota keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam daftar calon legislatif. Bahkan, dalam putusan terbaru, partai politik yang tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan di suatu daerah pemilihan dapat dikenai konsekuensi tidak diikutsertakan dalam kontestasi pada dapil tersebut.
Dengan demikian, afirmasi keterwakilan perempuan dalam pemilu memiliki dua sisi penting. Pertama, sebagai syarat pencalonan agar partai politik memberikan ruang yang cukup bagi perempuan. Kedua, sebagai mekanisme teknis dalam kondisi tertentu, misalnya ketika terdapat calon dengan perolehan suara yang sama dan sebaran suara yang sama.
KPU Kabupaten Garut menilai pemahaman terhadap aturan ini penting bagi partai politik, calon legislatif, kader, dan masyarakat pemilih. Sosialisasi diperlukan agar mekanisme afirmasi keterwakilan perempuan tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam proses kepemiluan.
Selain membahas afirmasi keterwakilan perempuan, kegiatan tersebut juga membahas pemutakhiran data administrasi partai politik melalui SIPOL, penataan daerah pemilihan, potensi perubahan alokasi kursi, serta dinamika regulasi kepemiluan terbaru pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
Melalui sosialisasi ini, partai politik diharapkan semakin siap menghadapi tahapan kepemiluan mendatang, baik dari sisi administrasi, pemahaman regulasi, maupun kesiapan kader dan calon legislatif.
Aturan afirmasi keterwakilan perempuan menjadi pengingat bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan ruang partisipasi yang adil dan terbuka bagi semua. Dengan semakin kuatnya keterwakilan perempuan, proses politik diharapkan dapat lebih inklusif, representatif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih luas.
