PEKANBARU, pkbgarut.id — Komisi VI DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Riau, Rabu, 17 Juni 2026. Kunjungan tersebut mengangkat tema pengawasan ketahanan energi nasional melalui optimalisasi produksi migas dan inovasi teknologi di Wilayah Kerja Rokan.
Kegiatan ini melibatkan sejumlah mitra kerja Komisi VI DPR RI, di antaranya BP BUMN, PT DAM, dan PT Pertamina Hulu Rokan atau PHR.
Wilayah Kerja Rokan selama ini dikenal sebagai salah satu tulang punggung produksi minyak nasional. Keberadaan PHR memiliki peran strategis dalam menjaga lifting migas dalam negeri, terutama di tengah kebutuhan energi nasional yang terus meningkat.
Dalam kunjungan tersebut, manajemen PHR menyampaikan sejumlah capaian operasional. Mulai dari pengeboran sumur sisipan, penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery atau CEOR, hingga reaktivasi ratusan sumur dan struktur lama untuk menahan laju penurunan produksi alamiah di lapangan migas yang telah berusia matang.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Imas Aan Ubudiah, mengapresiasi berbagai inovasi teknologi dan capaian teknis yang dilakukan PHR. Namun menurutnya, keberhasilan sektor energi tidak boleh hanya diukur dari peningkatan angka produksi.
Imas menegaskan, ketahanan energi nasional harus berjalan beriringan dengan keberpihakan kepada masyarakat lokal, penyerapan tenaga kerja daerah, penguatan pelaku usaha setempat, serta tanggung jawab terhadap lingkungan.
“Inovasi teknologi yang dilakukan PHR ini patut diapresiasi. Tapi ketahanan energi nasional tidak boleh hanya diukur dari berapa barel yang dihasilkan. Saya ingin tahu, dari seluruh operasional besar ini, berapa banyak warga Riau yang benar-benar terlibat, bukan hanya jadi penonton di tanah sendiri,” ujar Imas.
Legislator asal Dapil Jawa Barat XI, Garut, Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya itu mendorong agar PHR memberi perhatian serius terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. Menurutnya, operasional migas berskala besar seharusnya mampu membuka ruang lebih luas bagi masyarakat Riau untuk terlibat, baik melalui tenaga kerja langsung maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Imas juga menekankan pentingnya pelatihan vokasi bagi masyarakat sekitar wilayah operasi. Dengan pelatihan yang tepat, warga lokal tidak hanya menjadi penerima dampak, tetapi juga dapat menjadi bagian dari rantai kerja dan pengembangan industri energi nasional.
Selain tenaga kerja, Imas turut menyoroti keterlibatan pelaku usaha daerah dalam rantai pasok dan operasional perusahaan. Ia menilai kehadiran BUMN migas sebesar PHR harus mampu memberikan dampak ekonomi langsung bagi daerah, termasuk bagi UMKM, penyedia jasa lokal, dan pelaku usaha pendukung lainnya.
Menurut Imas, BUMN tidak boleh hanya hadir sebagai entitas bisnis yang mengejar target produksi. Lebih dari itu, BUMN harus menjadi instrumen negara untuk menghadirkan manfaat ekonomi, sosial, dan pembangunan bagi masyarakat.
Pada aspek lingkungan, Imas juga menyoroti pentingnya tanggung jawab sosial dan ekologis dari operasional migas jangka panjang di Blok Rokan. Ia meminta agar pemulihan lahan terdampak operasional masa lalu dilakukan secara transparan, terukur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Produksi boleh terus naik, teknologi boleh terus berinovasi. Tapi semua itu harus berjalan seiring dengan tanggung jawab terhadap manusianya dan lingkungannya. Itu yang akan terus saya kawal dari Komisi VI,” tegasnya.
Imas menilai, pengelolaan energi nasional harus ditempatkan dalam kerangka besar kedaulatan ekonomi rakyat. Ketahanan energi bukan hanya soal pasokan dan produksi, tetapi juga soal keadilan manfaat bagi masyarakat di wilayah operasi.
Karena itu, Komisi VI DPR RI memiliki peran penting dalam memastikan BUMN strategis di sektor energi bekerja secara profesional, transparan, dan tetap berpihak kepada kepentingan rakyat.
Kunjungan Kerja Spesifik ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap pengelolaan BUMN strategis, khususnya di sektor energi. Melalui kunjungan langsung ke lapangan, Komisi VI DPR RI dapat menyerap informasi, mengevaluasi kebijakan, serta memastikan program BUMN benar-benar berjalan sesuai mandat negara.
Imas menegaskan, Fraksi PKB akan terus mendorong agar pengelolaan BUMN tidak hanya kuat dari sisi korporasi, tetapi juga memberi nilai tambah bagi masyarakat, membuka lapangan kerja, memperkuat ekonomi daerah, dan menjaga kelestarian lingkungan.
Dengan demikian, optimalisasi produksi migas di Blok Rokan diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga menjadi jalan untuk menghadirkan keadilan ekonomi bagi masyarakat daerah.
