Acara nonton bareng sekaligus diskusi publik ini tidak sekadar mengulas sinematografi, melainkan menjadi mimbar kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah pusat. Film yang menyoroti eksploitasi dan perjuangan masyarakat adat di Papua ini dinilai menjadi cerminan nyata dari kebijakan pembangunan nasional yang kerap meminggirkan hak-hak rakyat kecil.

1. PSN: “Bungkus Hukum” Perampasan Lahan

Pakar Hukum Tata Negara, Zainal Arifin Mochtar atau Bang Uceng, menyoroti bahwa pola perampasan lahan masyarakat adat di Papua atas nama Proyek Strategis Nasional (PSN) bukanlah hal baru. Menurutnya, ini adalah lagu lama yang terus direplikasi oleh negara di berbagai wilayah lain, termasuk konflik lahan yang terjadi di Batam.

Pandangan senada diungkapkan oleh Bivitri Susanti. Ia mengaku miris melihat instrumen hukum justru digunakan sebagai alat untuk melegitimasi penggusuran.

“Kerusakan alam dan penggusuran masyarakat adat di Papua ini ironisnya dibungkus rapi dengan hukum melalui PSN, yang memberikan keistimewaan luar biasa bagi para investor,” tegas Bivitri.

2. Triliunan Rupiah untuk “Solusi Palsu” Pangan & Energi

Dari sudut pandang ekonomi, Bhima Yudhistira membongkar narasi ketahanan pangan dan energi melalui proyek raksasa bioetanol serta biodiesel di Papua Selatan. Bhima secara gamblang menyebut megaproyek bernilai hingga 11 miliar dolar AS (ratusan triliun rupiah) tersebut sebagai “solusi palsu” yang sangat membebani APBN dan tidak masuk akal secara ekonomi.

Alih-alih menciptakan ketahanan, proyek tersebut justru memicu bencana ekologi dan ekonomi baru, di antaranya:

• Lonjakan Deforestasi: Pembukaan lahan skala masif diproyeksikan meningkatkan angka deforestasi hingga 66%.
• Inflasi Pangan: Memicu kenaikan harga kebutuhan pokok dan inflasi pangan di wilayah Papua Selatan.
• Ancaman Kelangkaan: Fokus berlebihan pada pengolahan kelapa sawit untuk biodiesel diperingatkan dapat memicu kelangkaan minyak goreng bagi masyarakat luas di masa depan.

3. Kritik Tajam Kembalinya Dwifungsi & Militerisme

Sesi diskusi semakin menghangat ketika Feri Amsari menyinggung ditariknya kembali institusi militer ke ranah sipil dan birokrasi—sebuah pola yang mengingatkan publik pada era Orde Baru.

Feri mengkritik keras pelibatan aparat pertahanan dalam urusan non-pertahanan, mulai dari ditugaskan mencetak sawah menjadi petani, hingga mengurus program makan siang gratis. Ia mengingatkan bahwa konstitusi telah memberi amanat yang sangat jelas dan tunggal bagi militer, yakni fokus pada pertahanan negara, bukan mengurus birokrasi sipil.

4. Paradoks Kedaulatan: Mengurus atau Menindas?

Diskusi ini juga melahirkan refleksi mendalam mengenai “Paradoks Kedaulatan”. Para pembicara sepakat bahwa saat ini kerap terjadi ironi di mana negara menggunakan dalih “mengurus kesejahteraan warga” sebagai legitimasi untuk melakukan kekerasan, pembungkaman, dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap warganya sendiri.

Acara penayangan Pesta Babi ini ditutup dengan seruan moral untuk terus melakukan pengawalan dan perlawanan rasional terhadap kebijakan yang merugikan publik. Para pakar kompak menyentil gaya kepemimpinan nasional saat ini, yang dinilai lebih sibuk memoles narasi komunikasi politik di media daripada menunjukkan kompetensi nyata dalam menyelesaikan krisis ekonomi dan ekologi.

(Redaksi pkbgarut.id)

The post Reuni Pakar Dirty Vote di Pemutaran “Pesta Babi”: Bongkar Paradoks Kedaulatan, Militerisme, hingga Solusi Palsu PSN di Papua first appeared on pkbgarut.

Mengejutkannya, sekitar 91 persen dari total kasus tersebut didominasi oleh kekerasan seksual. Fenomena ini diperparah dengan temuan bahwa lingkungan pesantren menempati posisi kedua pengaduan kekerasan seksual setelah perguruan tinggi, dengan pola korban massal yang sering kali mencapai puluhan anak dalam satu institusi.

Sekretaris DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Garut, Cecep M Ginanjar, menegaskan bahwa data ini adalah alarm keras bagi seluruh pemangku kepentingan.

Penyalahgunaan Kewenangan di Institusi Berasrama

Cecep menyoroti bahwa pola kekerasan seksual di institusi berasrama, termasuk pesantren, sering kali melibatkan penyalahgunaan kewenangan oleh oknum pimpinan atau pengajar. Kejadian tragis yang baru-baru ini mencuat di Pati menjadi potret nyata betapa rapuhnya sistem pengawasan saat ini.

“Data 233 kasus dalam tiga bulan ini sangat menyakitkan. Apalagi 91 persennya adalah kekerasan seksual. Ini bukan lagi sekadar masalah oknum, tapi sudah darurat nasional. Kami di PKB Garut tidak memberikan toleransi sedikit pun; pelaku harus dihukum seberat-beratnya agar ada efek jera,” tegas Cecep M Ginanjar, Kamis (7/5/2026).

Reformasi Pengawasan di Bawah Ditjen Pesantren

Lebih jauh lagi, Cecep menekankan bahwa hadirnya Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren harus menjadi titik balik reformasi sistem pengawasan. Dengan pola korban yang sering kali berjumlah massal di institusi berasrama, diperlukan mekanisme “benteng perlindungan” (barrier) yang lebih ketat.

Ia mendesak agar Ditjen Pesantren segera menyusun standar operasional prosedur (SOP) pengawasan yang tidak hanya formalitas, tetapi mampu mendeteksi dini potensi kekerasan.

“Lingkungan pesantren harus bersih dari predator. Kita dukung Dirjen Pesantren untuk membuat aturan ketat. Jangan biarkan marwah pesantren rusak karena kegagalan kita dalam mengawasi dan melindungi santri-santri kita,” tambahnya.

Membangun Ekosistem Pendidikan Aman

Sebagai penutup, Cecep mengingatkan bahwa kepercayaan orang tua adalah amanah yang sangat berat. Satu kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan dampaknya bisa menghancurkan masa depan puluhan anak sekaligus.

DPC PKB Garut berkomitmen untuk terus mendorong transparansi hukum dan memperjuangkan ruang pendidikan yang aman, sehat, dan bermartabat bagi seluruh generasi muda, khususnya di wilayah Kabupaten Garut.

The post Darurat Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan, Cecep M Ginanjar Desak Aparat Hukum Bertindak Tegas first appeared on pkbgarut.

Fakta tersebut dibedah secara tajam oleh Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Stella Christie, Ph.D., dalam forum PKB Policy Roundtable Talk bertajuk “AI vs Manusia: Revolusi Industri Masa Depan atau Ancaman Eksistensi?” pada Rabu (6/5/2026).

Penetrasi Tinggi: Prestasi atau Ironi?

Berdasarkan pemaparan Stella, tingkat penetrasi penggunaan teknologi digital di tengah masyarakat Indonesia tergolong sangat tinggi, yakni mencapai 83 persen. Tingginya angka ini didorong oleh ketersediaan gawai yang hampir dimiliki semua orang serta akses internet yang relatif murah.

Namun, Stella memberikan pandangan kritis terkait tingginya angka konsumsi digital tersebut, terutama pada platform seperti TikTok.

“Indonesia itu pengguna TikTok nomor 1 di dunia. Ini saya nggak tahu kita harus tepuk tangan atau harus nangis sebenarnya. Serius saya. Pertama penetrasinya itu tinggi, 83 persen penetrasi,” ujar Stella Christie menyoroti fenomena tersebut.

Kesenjangan Investasi Teknologi yang Fantastis

Lebih jauh lagi, dominasi negara pencipta teknologi tidak terlepas dari komitmen investasi yang luar biasa besar. Amerika Serikat mengalokasikan ratusan miliar Dolar AS, disusul oleh Tiongkok di peringkat kedua.

Sayangnya, nama Indonesia bahkan tidak tercatat dalam peta investasi kecerdasan buatan global.

“Amerika Serikat itu menginvestasikan 338 billion US dollars. Tiongkok itu jauh di bawahnya, hanya 20 sekian miliar US dollar. Ada graf terakhir ini dari Stanford Technology Index, dan kita (Indonesia) nggak ada di graf itu,” paparnya.

Data Center Sebagai Motor Utama PDB

Di negara-negara maju, investasi raksasa pada infrastruktur AI—khususnya Pusat Data (Data Center)—kini telah terbukti menjadi lokomotif baru perekonomian nasional mereka.

Stella mengungkapkan betapa masifnya dampak ekonomi dari infrastruktur digital tersebut terhadap Produk Domestik Bruto (PDB/GDP) negara adidaya.

“Pertumbuhan GDP Amerika Serikat tahun lalu, 85 persennya datang dari data center. Itu bisnis yang paling besar dan yang paling besar mendatangkan revenue atau growth dan GDP di Amerika Serikat,” pungkasnya memberikan perbandingan.

Sebagai penutup, realitas ini menjadi alarm sekaligus tantangan besar bagi pemerintah dan pemangku kebijakan. Ke depannya, langkah strategis sangat dibutuhkan agar Indonesia tidak sekadar menjadi pangsa pasar empuk bagi produk digital asing, melainkan mulai bertransformasi menjadi pemain utama dalam inovasi teknologi dan kecerdasan buatan.

The post Ironi Ekosistem Digital: Indonesia Konsumen Terbesar, Tapi Nol di Grafik Investasi AI Dunia first appeared on pkbgarut.

Oleh karena itu, bagi Anda yang ingin terus relevan dan memenangkan persaingan di pasar kerja lokal maupun global, ada beberapa kompetensi baru yang harus segera dipelajari.

Berikut adalah 4 skill digital masa depan yang wajib dikuasai beserta tips untuk memulainya:

1. Kolaborasi Kreatif Bersama AI (AI Prompting & Integration)

Kecerdasan buatan tidak akan menggantikan manusia, tetapi manusia yang menggunakan AI akan menggantikan mereka yang tidak. Saat ini, kemampuan merumuskan perintah (prompt engineering) untuk memaksimalkan tools AI adalah sebuah keharusan.

• Tips: Jangan hanya gunakan AI untuk mencari jawaban. Integrasikan AI ke dalam alur kerja kreatif Anda. Cobalah berlatih memanfaatkan AI untuk brainstorming ide, menyusun kerangka copywriting, hingga menggunakan asisten suara dan video editor otomatis untuk mempercepat produksi konten.

2. Strategi Komunikasi Visual dan Desain Identitas

Di tengah laju informasi yang bergulir cepat, audiens lebih mudah menangkap pesan melalui visual yang kuat. Kemampuan merancang desain bukanlah sekadar soal estetika, melainkan bagaimana mengomunikasikan gagasan yang rumit menjadi sederhana dan memikat.

• Tips: Pelajari cara menyusun pitch deck atau proposal bisnis yang terstruktur secara visual. Pahami dasar-dasar Brand Identity System dan tata letak (layouting). Anda bisa memanfaatkan berbagai platform desain kolaboratif maupun aset digital terbuka untuk mempertajam karya.

3. Literasi ‘Green Skills’ di Ekosistem Digital

Isu perubahan iklim telah mendorong tumbuhnya industri hijau. Menariknya, green skills tidak hanya milik mereka yang bekerja di lapangan, tetapi juga sangat dibutuhkan di ranah digital. Perusahaan kini mencari talenta yang memahami konsep ekonomi sirkular dan ketahanan ekologis.

• Tips: Gunakan keahlian digital Anda—seperti manajemen website atau pengelolaan media sosial—untuk membangun kampanye lingkungan, edukasi pengolahan limbah, hingga menyusun proposal hibah eco-movement.

4. Kapasitas Menembus Pasar Freelance Global

Dunia digital telah menghapus batas-batas geografis. Kesempatan untuk bekerja secara remote di platform internasional (gig economy) terbuka sangat lebar. Namun, pintu ini hanya bisa ditembus jika Anda memiliki standar kualifikasi global.

• Tips: Mulailah memetakan target keahlian spesifik yang banyak dicari oleh klien luar negeri. Selain itu, luangkan waktu setiap hari—setidaknya 2 hingga 4 jam—untuk meningkatkan kemahiran berbahasa Inggris. Sertifikasi bahasa yang kuat akan sangat membantu Anda saat melakukan negosiasi atau bidding proyek internasional.

Sebagai penutup, kunci utama dari skill digital masa depan bukanlah pada seberapa canggih software yang digunakan, melainkan pada kemauan untuk terus belajar secara konsisten (continuous learning). Sudah siapkah Anda untuk beradaptasi hari ini?

The post Tips & Trik: 4 Skill Digital Masa Depan yang Wajib Dikuasai Anak Muda first appeared on pkbgarut.

​Hal ini disampaikan Cak Udin saat membuka forum diskusi strategis bertajuk “AI vs Manusia” yang diinisiasi oleh Garda Bangsa di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, pada Sabtu (2/5/2026).

​Disrupsi di Mimbar Agama dan Ruang Kelas

​Dalam paparannya yang komprehensif, Cak Udin membedah bagaimana akses informasi tanpa batas yang ditawarkan oleh AI mulai menantang otoritas keilmuan tradisional. Kenyataannya, masyarakat kini bisa mendapatkan jawaban atas masalah agama atau pelajaran sekolah hanya dalam hitungan detik melalui mesin.

​“Ada satu kerisauan saat ini. Peran guru, ulama, hingga pendakwah berpotensi tergantikan AI. Referensi yang diberikan AI sering kali lebih lengkap, sehingga peran mereka menjadi kurang diminati,” ujar Cak Udin menyoroti fenomena tersebut.


​Darurat Kesenjangan Digital Perkotaan dan Daerah

​Selain ancaman eksistensial profesi, forum ini juga menggarisbawahi ironi perkembangan teknologi di Indonesia. Tingginya adopsi AI di kota-kota besar ternyata tidak berbanding lurus dengan kesiapan infrastruktur di wilayah pelosok.

​“Kita melihat adanya gap yang nyata. Penggunaan AI masih terkonsentrasi di perkotaan, sementara masyarakat di daerah belum sepenuhnya tersentuh. Ini menjadi tantangan serius,” tambahnya.


​Oleh karena itu, Cak Udin menekankan perlunya peningkatan literasi digital secara masif agar masyarakat daerah tidak sekadar menjadi penonton, melainkan mampu menjadi pengguna yang produktif.

​Vakumnya Regulasi: Siapa yang Bertanggung Jawab?

​Lebih jauh lagi, kecepatan inovasi AI saat ini jauh meninggalkan kecepatan regulasi negara. Cak Udin secara tegas mempertanyakan arsitektur hukum Indonesia dan tumpang tindih kewenangan antarlembaga dalam mengawasi kecerdasan buatan.

​“Perlu dipikirkan apakah diperlukan undang-undang khusus terkait AI. Selain itu, siapa yang bertanggung jawab—apakah Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Pendidikan Tinggi, atau Kementerian Perindustrian—ini harus jelas,” tegasnya di hadapan para pemangku kebijakan.


​Walaupun demikian, Cak Udin tetap optimis bahwa hakikat kemanusiaan tidak akan pernah bisa ditiru oleh mesin. Namun, ia memberikan catatan kritis yang sangat tajam terkait dampak psikologis teknologi ini.

​“Saya yakin AI tidak bisa menggantikan manusia. Tapi yang perlu kita waspadai adalah bagaimana ciptaan manusia ini justru mengendalikan cara berpikir, hidup, dan budaya kita,” katanya mengingatkan.


​Perspektif Pemerintah: AI Tetap Berada di Bawah Kendali Manusia

​Acara yang berlangsung interaktif ini turut menghadirkan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie. Senada dengan Cak Udin, Stella mengakui bahwa persoalan infrastruktur masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.

​“Kesenjangan itu nyata, baik dari sisi kemampuan penggunaan maupun dari aspek geografis antara masyarakat di kota besar dan daerah,” ujarnya.


​Namun dari sudut pandang akademis dan sains, Stella menegaskan bahwa posisi AI hanyalah sebagai alat bantu (tools), bukan entitas pengambil keputusan.

​“Keputusan tetap ada di tangan manusia—apa yang ingin kita gunakan dan apa yang ingin kita abaikan,” jelas Stella memaparkan batasan teknologi tersebut.


​Sebagai langkah konkret ke depan, Stella sepakat bahwa negara harus segera hadir membentuk pagar pembatas berupa hukum positif yang mengikat.

​“Regulasi adalah kunci. Kita perlu memikirkan bersama bagaimana aturan dan sanksi yang tepat dalam penerapan AI,” pungkasnya.


​Forum diskusi mendalam ini juga diperkaya oleh pandangan dari berbagai pakar lintas sektor. Hadir sebagai narasumber antara lain Anggota Komisi X DPR RI Gus Hilman, tokoh KORIKA Leontinus Alpha, Ketua Umum Asosiasi AI Indonesia Dian Martin, serta Direktur Etika dan Tata Kelola KORIKA Nur Anis Handayati.

The post Disrupsi AI Geser Peran Ulama? PKB Desak Aturan Tegas Lintas Sektor
first appeared on pkbgarut.

Menakar Dampak Sosial hingga Religiusitas

Forum strategis ini secara khusus membedah dampak kehadiran kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dari berbagai sudut pandang. Kenyataannya, inovasi teknologi saat ini tidak hanya mengubah lanskap industri dan ekonomi semata.

Lebih jauh lagi, arus digitalisasi dan AI kini mulai menyentuh dan menggeser aspek kehidupan sosial, tatanan budaya lokal, hingga nilai-nilai religiusitas di tengah masyarakat. Hal inilah yang menjadi perhatian utama bagi kaum Nahdliyin dan elemen kebangsaan lainnya.

Kawal Nilai Kemanusiaan dan Kebangsaan

Oleh karena itu, forum ini hadir sebagai ruang terbuka untuk bertukar gagasan antara berbagai pihak. Tujuan utamanya sangat jelas dan tegas. PKB ingin memastikan bahwa pemanfaatan AI di Indonesia tetap terkendali dan berjalan selaras dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan serta kebangsaan.

“Acara ini berlangsung sangat seru dan penuh insight. Para peserta terlibat dalam diskusi yang hangat dan mendalam mengenai masa depan teknologi serta dampak nyatanya bagi nasib umat manusia,” ungkap panitia dalam forum tersebut.

Komitmen PKB Hadapi Disrupsi Digital

Sebagai penutup, inisiatif Roundtable Talk ini menunjukkan komitmen kuat partai dalam menghadapi era disrupsi digital yang tidak terhindarkan. Dengan demikian, PKB berharap produk kebijakan publik di masa depan mampu mengarahkan teknologi agar sepenuhnya mengabdi pada kesejahteraan rakyat, bukan malah menjadi ancaman eksistensial bagi manusia.

The post AI vs Manusia: DPP PKB Bedah Potensi Ancaman Eksistensi di Era Digital first appeared on pkbgarut.

Selanjutnya, DPR mengambil langkah strategis ini untuk merespons tragedi tersebut secara serius. Mereka ingin mengevaluasi standar keselamatan transportasi publik secara menyeluruh dari hulu ke hilir. “Supaya pembahasan kita komprehensif, mengetahui penyebab pasti, dan mencegah insiden serupa,” tegas Syaiful Huda. Selain itu, parlemen juga menuntut transparansi investigasi dari pihak berwenang.

Ribuan Perlintasan Tanpa Penjagaan

Lebih lanjut, evaluasi nasional ini secara khusus menyoroti persoalan perlintasan sebidang. Kenyataannya, masalah krusial ini masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah pusat maupun daerah. Ratusan perlintasan sebidang membentang dari wilayah Jakarta hingga Surabaya. Sayangnya, pemerintah dan otoritas terkait belum mengelola area-area rawan tersebut dengan maksimal.

Berdasarkan rilis data tahun 2025, Indonesia memiliki total 3.707 perlintasan kereta sebidang. Bahkan, hampir 2 ribu titik perlintasan beroperasi tanpa penjagaan sama sekali. Rincian data tersebut meliputi 1.864 titik dengan izin resmi dan pengamanan ketat. Sebaliknya, pemerintah mencatat 912 titik resmi namun petugas tidak menjaga area tersebut. Sementara itu, 927 titik sisanya sama sekali tidak memiliki izin resmi. Publik dapat melihat standar regulasi keselamatan ini langsung melalui situs Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub.

Solusi Cepat Cegah Kecelakaan

“Perlintasan sebidang sering memicu banyak kasus kecelakaan kereta api. Kita harus memberikan perhatian serius terhadap masalah ini,” ujar politisi PKB tersebut mengingatkan otoritas terkait. Oleh sebab itu, pemerintah tidak boleh menunda perbaikan tata kelola perlintasan demi keselamatan warga.

Sebagai kesimpulan, insiden Bekasi wajib menjadi momentum perbaikan total bagi seluruh pihak. Huda mendorong langkah taktis untuk menghadapi kondisi darurat keselamatan transportasi ini. Ia meminta penempatan petugas di setiap perlintasan sebagai solusi jangka pendek. Akan tetapi, terkadang otoritas terkait mengalami keterbatasan personel teknis di lapangan. Maka dari itu, Huda mengusulkan pelibatan relawan dari pemerintah daerah. Mereka bisa membantu pengamanan proaktif di titik-titik rawan tersebut. “Yang penting ada petugas atau relawan yang memastikan lintasan aman,” pungkasnya.

Sumber Foto: detik.com

The post Tragedi Bekasi: DPR Desak Kemenhub Evaluasi Perlintasan first appeared on pkbgarut.