GARUT, pkbgarut.id – Kuartet pakar yang pernah mengguncang publik lewat fenomena Dirty Vote kembali berkumpul dalam satu panggung. Kali ini, Zainal Arifin Mochtar (Bang Uceng), Bivitri Susanti, Feri Amsari, bersama ekonom Bhima Yudhistira hadir membedah karya dokumenter terbaru besutan jurnalis Dandhy Laksono yang bertajuk “Pesta Babi”.
Acara nonton bareng sekaligus diskusi publik ini tidak sekadar mengulas sinematografi, melainkan menjadi mimbar kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah pusat. Film yang menyoroti eksploitasi dan perjuangan masyarakat adat di Papua ini dinilai menjadi cerminan nyata dari kebijakan pembangunan nasional yang kerap meminggirkan hak-hak rakyat kecil.
1. PSN: “Bungkus Hukum” Perampasan Lahan
Pakar Hukum Tata Negara, Zainal Arifin Mochtar atau Bang Uceng, menyoroti bahwa pola perampasan lahan masyarakat adat di Papua atas nama Proyek Strategis Nasional (PSN) bukanlah hal baru. Menurutnya, ini adalah lagu lama yang terus direplikasi oleh negara di berbagai wilayah lain, termasuk konflik lahan yang terjadi di Batam.
Pandangan senada diungkapkan oleh Bivitri Susanti. Ia mengaku miris melihat instrumen hukum justru digunakan sebagai alat untuk melegitimasi penggusuran.
“Kerusakan alam dan penggusuran masyarakat adat di Papua ini ironisnya dibungkus rapi dengan hukum melalui PSN, yang memberikan keistimewaan luar biasa bagi para investor,” tegas Bivitri.
2. Triliunan Rupiah untuk “Solusi Palsu” Pangan & Energi
Dari sudut pandang ekonomi, Bhima Yudhistira membongkar narasi ketahanan pangan dan energi melalui proyek raksasa bioetanol serta biodiesel di Papua Selatan. Bhima secara gamblang menyebut megaproyek bernilai hingga 11 miliar dolar AS (ratusan triliun rupiah) tersebut sebagai “solusi palsu” yang sangat membebani APBN dan tidak masuk akal secara ekonomi.
Alih-alih menciptakan ketahanan, proyek tersebut justru memicu bencana ekologi dan ekonomi baru, di antaranya:
- Lonjakan Deforestasi: Pembukaan lahan skala masif diproyeksikan meningkatkan angka deforestasi hingga 66%.
- Inflasi Pangan: Memicu kenaikan harga kebutuhan pokok dan inflasi pangan di wilayah Papua Selatan.
- Ancaman Kelangkaan: Fokus berlebihan pada pengolahan kelapa sawit untuk biodiesel diperingatkan dapat memicu kelangkaan minyak goreng bagi masyarakat luas di masa depan.
3. Kritik Tajam Kembalinya Dwifungsi & Militerisme
Sesi diskusi semakin menghangat ketika Feri Amsari menyinggung ditariknya kembali institusi militer ke ranah sipil dan birokrasi—sebuah pola yang mengingatkan publik pada era Orde Baru.
Feri mengkritik keras pelibatan aparat pertahanan dalam urusan non-pertahanan, mulai dari ditugaskan mencetak sawah menjadi petani, hingga mengurus program makan siang gratis. Ia mengingatkan bahwa konstitusi telah memberi amanat yang sangat jelas dan tunggal bagi militer, yakni fokus pada pertahanan negara, bukan mengurus birokrasi sipil.
4. Paradoks Kedaulatan: Mengurus atau Menindas?
Diskusi ini juga melahirkan refleksi mendalam mengenai “Paradoks Kedaulatan”. Para pembicara sepakat bahwa saat ini kerap terjadi ironi di mana negara menggunakan dalih “mengurus kesejahteraan warga” sebagai legitimasi untuk melakukan kekerasan, pembungkaman, dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap warganya sendiri.
Acara penayangan Pesta Babi ini ditutup dengan seruan moral untuk terus melakukan pengawalan dan perlawanan rasional terhadap kebijakan yang merugikan publik. Para pakar kompak menyentil gaya kepemimpinan nasional saat ini, yang dinilai lebih sibuk memoles narasi komunikasi politik di media daripada menunjukkan kompetensi nyata dalam menyelesaikan krisis ekonomi dan ekologi.
(Redaksi pkbgarut.id)
