JAKARTA, pkbgarut.id – Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan garis amanat yang sangat jelas dan tidak bisa ditawar: angka kemiskinan ekstrem di Indonesia harus menyentuh level 0% pada tahun 2026 ini.
Merespons instruksi krusial tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) yang dinakhodai oleh Abdul Muhaimin Iskandar—atau yang akrab disapa Gus Muhaimin—langsung tancap gas memimpin langkah percepatan di lintas kementerian dan lembaga.
Merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025, Kemenko PM saat ini telah memetakan secara tajam 88 kabupaten/kota prioritas yang akan menjadi medan fokus utama penghapusan kemiskinan ekstrem di tanah air.
Bukan Sekadar Bansos, Penguatan Berbasis Pemberdayaan
Dalam Rapat Terbatas Menteri (RTM) terkait Perluasan Cakupan Digitalisasi Bantuan Sosial yang diselenggarakan oleh Bappenas RI, Gus Muhaimin memberikan penekanan paradigma baru dalam pengentasan kemiskinan.
Ketua Umum PKB tersebut menegaskan bahwa negara tidak boleh hanya bergantung pada pembagian Bantuan Sosial (Bansos) semata. Menurutnya, jalan keluar yang sesungguhnya terletak pada penguatan kapasitas manusia agar mampu berdiri di atas kaki sendiri.
“Pengentasan kemiskinan tidak hanya melalui bantuan sosial, tetapi juga harus disertai penguatan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan kerja dan perluasan akses kerja produktif,” tegas Gus Muhaimin.
Integrasi Data dan Infrastruktur Digital Daerah
Untuk memastikan skema perlindungan dan pemberdayaan berjalan presisi, pemerintah terus memperkuat infrastruktur digital hingga ke pelosok daerah. Pemanfaatan basis data terpadu melalui DTSEN terus dimaksimalkan agar penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran tanpa adanya kebocoran atau salah penerima.
Integrasi digital ini dirancang bukan sekadar untuk menyalurkan dana, melainkan sebagai jembatan pemantauan untuk mendorong masyarakat rentan agar pelan-pelan bertransformasi menjadi individu yang mandiri, produktif, dan sejahtera.
Mengusung semangat juang “Bergerak, Bergerak, Berdaya!”, Gus Muhaimin memastikan Kemenko PM akan mengawal ketat eksekusi di 88 daerah prioritas tersebut demi mewujudkan sejarah baru bebas kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Foto: Kemenko PM
