GARUT– Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menegaskan pentingnya penerapan sistem transaksi non-tunai (cashless) dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini disampaikan saat memimpin Apel Gabungan di Lapangan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Garut, Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, Senin (3/8/2026).
Dalam amanatnya, Bupati menyampaikan bahwa Pemkab Garut terus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kredibel, salah satunya melalui pemanfaatan KKPD sebagai instrumen transaksi non-tunai di lingkungan pemerintahan.
“Perlu saya sampaikan, namanya kartu kredit berarti harus dibayar, bukan kartu gratis. Meskipun memberikan keluasan dan kelonggaran Bapak/Ibu bisa memakai terlebih dahulu, kreditkan kan artinya dipakai dahulu digunakan nanti administrasi belakangan. Ini adalah upaya kita untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah Kabupaten Garut,” ujar Bupati Garut.
Bupati mengakui perubahan pola transaksi dari sistem tunai menuju non-tunai memerlukan proses penyesuaian bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Garut. Meski demikian, ia menegaskan transformasi tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem pengelolaan keuangan secara berkelanjutan.
“Tentu saja ini perlu penyesuaian yang biasanya mengambil cash, tetapi sekarang diminta melaksanakan dengan cashless. Saya yakinkan Bapak/Ibu semua, hal ini semata-mata untuk memperbaiki tata kelola pemerintah kita, khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan,” tegasnya.
Fraksi PKB DPRD Kabupaten Garut menyambut baik langkah digitalisasi tata kelola keuangan ini. Transformasi menuju sistem cashless dinilai sejalan dengan semangat pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari potensi penyimpangan anggaran — sebuah agenda yang selama ini terus dikawal PKB dalam fungsi pengawasan di DPRD.
Sebagai bagian dari unsur legislatif, Fraksi PKB menegaskan komitmennya untuk terus mendorong penguatan sistem administrasi keuangan daerah yang modern dan akuntabel, sekaligus memastikan proses transisi ini berjalan lancar tanpa menghambat pelayanan kepada masyarakat maupun kinerja ASN di lapangan.
