JAKARTA — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah Indonesia dinilai Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sudah tidak bisa lagi dipandang sebagai persoalan lingkungan semata, melainkan telah menjelma menjadi persoalan kemanusiaan yang mengancam kesehatan, keselamatan, dan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat secara luas.
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Daniel Johan, meminta pemerintah — khususnya Kementerian Kehutanan — menangani karhutla secara serius dan maksimal. Ia mendesak agar bencana ini segera ditetapkan berstatus bencana nasional, mengingat sebarannya sudah mencakup Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan sejumlah wilayah lain, sehingga penanganannya membutuhkan langkah yang jauh lebih terkoordinasi dan berskala nasional.
“Kami sangat prihatin dengan bencana karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Kalimantan dikenal dunia sebagai salah satu kawasan penting bagi paru-paru dunia. Tetapi hari ini masyarakat Kalimantan justru harus berjuang menghirup udara yang tercemar akibat kebakaran hutan dan lahan.”
— Daniel Johan, Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB
Kondisi di Lapangan Sudah di Luar Batas Kewajaran
Desakan ini bukan tanpa dasar. Sejak pertengahan Agustus 2026, Daniel Johan berulang kali mengingatkan bahwa kondisi di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat sudah melampaui kemampuan penanganan status darurat daerah. Indeks kualitas udara (AQI) di Palangka Raya sempat menembus angka 487 — masuk kategori berbahaya — dengan jarak pandang tersisa hanya sekitar 1,4 kilometer. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) turut mencatat lebih dari 66 ribu kasus ISPA akibat paparan asap.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan titik panas terbanyak berada di Kalimantan Tengah dengan 767 titik, disusul Kalimantan Barat 560 titik, serta Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing 74 titik. Dampaknya pun sudah merambah ke aktivitas pendidikan — Dinas Pendidikan Banjarbaru bahkan menunda jam masuk sekolah TK, SD, dan SMP hingga pukul 09.00 WITA akibat kabut asap.
Menurut Daniel, penetapan status bencana nasional memiliki dasar hukum yang jelas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
“Ini bukan lagi skala yang bisa ditangani status darurat daerah, makanya saya mendorong penuh agar pemerintah pusat segera menetapkan status bencana nasional untuk karhutla Kalimantan dan daerah lainnya.”
— Daniel Johan
Ia menilai keterbatasan anggaran daerah menjadi salah satu alasan mengapa intervensi pemerintah pusat mendesak dilakukan — penanganan yang selama ini diserahkan ke daerah terbukti tidak cukup kuat menghadapi skala kebakaran yang terus meluas.
Pemadaman dan Bantuan Kesehatan Jadi Prioritas
PKB menegaskan bahwa keselamatan warga harus menjadi prioritas utama pemerintah — mulai dari pemadaman api hingga penyediaan masker, oksigen, dan layanan kesehatan bagi kelompok rentan.
“Pemerintah harus memastikan masyarakat yang terdampak mendapatkan bantuan. Masker, alat kesehatan, oksigen, layanan kesehatan, dan kebutuhan lainnya harus tersedia, terutama bagi kelompok rentan. Jangan sampai masyarakat dibiarkan menghadapi bahaya asap sendirian.”
— Daniel Johan
Untuk mempercepat pemadaman, Daniel juga mendesak penguatan operasi water bombing serta opsi hujan buatan di titik-titik kebakaran. Ia menyebut langkah tersebut menjawab harapan lebih dari 3 juta warga yang saat ini terdampak langsung oleh kabut asap.
“Kita tidak boleh membiarkan masyarakat terus hidup dalam kondisi seperti ini. Segala kemampuan pemerintah harus dikerahkan untuk memadamkan api dan memastikan tidak ada lagi korban.”
— Daniel Johan
Ia juga meminta agar data sebaran titik panas yang sudah dimiliki BNPB tidak berhenti sekadar sebagai angka pemantauan, melainkan segera diterjemahkan menjadi tindakan pemadaman di lapangan dalam hitungan jam — lengkap dengan standar keselamatan bagi petugas yang bertugas di garis depan.
Hingga awal September 2026, luas lahan yang terbakar sejak awal tahun tercatat puluhan ribu hektare menurut data BNPB, tersebar dari Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, hingga Sumatera Selatan dan Riau. PKB menegaskan negara harus hadir secara maksimal bukan sekadar merespons, tetapi memastikan tidak ada lagi warga yang dibiarkan menghadapi bencana asap sendirian.
