JAKARTA — Program pembukaan rekening bank secara massal untuk 200 juta warga Indonesia yang menjadi amanah Presiden Prabowo Subianto mendapat catatan kritis dari Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKB, Marwan Jafar. Ia mendesak pemerintah memastikan program bernilai sekitar Rp11 triliun ini benar-benar menyasar masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan (unbanked), bukan sekadar mengejar jumlah rekening yang berhasil dibuka.
“Amanah Presiden Prabowo untuk membuka rekening secara massal harus dipastikan tepat sasaran. Masyarakat yang sama sekali belum memiliki rekening perbankan harus menjadi prioritas. Jangan sampai seseorang yang sudah memiliki rekening di bank lain kemudian dibukakan lagi di BRI atau BSI.”
— Marwan Jafar, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKB
Risiko Rekening Ganda Jadi Kekhawatiran Utama
Marwan mengingatkan program ini berpotensi kurang efektif apabila justru berujung pada kepemilikan rekening ganda. Menurutnya, kunci keberhasilan program pemilikan rekening bagi lebih dari 200 juta warga ini terletak pada ketatnya verifikasi dan validasi data calon penerima di lapangan — mengingat pembukaan rekening dilakukan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan memanfaatkan basis data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang dipadankan dengan sistem Bank Indonesia.
Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Sejumlah data menunjukkan jumlah masyarakat Indonesia yang benar-benar belum memiliki rekening perbankan sebenarnya jauh lebih kecil dari target program — BRI saja tercatat sudah memiliki 131 juta nasabah dan menjangkau 60 ribu desa hingga akhir triwulan II 2026, sementara BSI memiliki 24,3 juta nasabah pada 2026. Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah masih berkoordinasi dengan BI dan OJK untuk menentukan skema penerima, termasuk bagi masyarakat yang sudah memiliki rekening di BRI atau BSI.
Punya Rekening Saja Tidak Cukup, Literasi Keuangan Jadi PR
Selain ketepatan sasaran, Marwan menyoroti aspek yang menurutnya sering luput dari perhatian dalam program inklusi keuangan: literasi keuangan penerima manfaat. Ia menekankan pentingnya pendampingan berkelanjutan agar rekening yang sudah dibuka benar-benar dimanfaatkan secara optimal.
“Literasi keuangan ini penting agar amanah Presiden Prabowo dapat terealisasikan. Jangan sampai masyarakat hanya memiliki rekening, tetapi tidak memahami cara menggunakannya, menjaga keamanan data, maupun memanfaatkan layanan secara bijak.”
— Marwan Jafar
Desak Evaluasi Berkala, Bukan Sekadar Laporan Jumlah
Guna menjaga akuntabilitas anggaran negara yang cukup besar dalam program ini, Marwan mendesak pemerintah bersama perbankan pelaksana melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Ia menegaskan ukuran keberhasilan program tidak boleh berhenti pada angka rekening yang berhasil diterbitkan.
“Evaluasi tidak hanya mengukur jumlah rekening yang berhasil dibuka, tetapi juga memeriksa ketepatan penerima, potensi rekening ganda, serta tingkat pemanfaatan rekening setelah dibuka.”
— Marwan Jafar
Evaluasi yang dimaksud Marwan mencakup identifikasi profiling penerima hingga tingkat keaktifan penggunaan transaksi rekening setelah diterbitkan — indikator yang menurutnya jauh lebih mencerminkan keberhasilan inklusi keuangan dibanding sekadar jumlah rekening yang tercatat di atas kertas.
Sebagai informasi, program ini dirancang sebagai bagian dari penguatan ekosistem penyaluran bantuan sosial (bansos) agar lebih transparan dan tepat sasaran, dengan setiap rekening baru mendapat saldo awal gratis Rp50.000, serta terintegrasi dengan sistem pembayaran QRIS tanpa biaya potongan untuk mendukung transaksi pelaku UMKM.
Sumber: fraksipkb.com, Aktual.com, Suara Investor, Todaynews.id, Kontan.co.id, Warta Ekonomi, Dialogmasa.com, katakini.com
