GARUT – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Aceng Malki, melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Garut.(15/10/2026)
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan program pembangunan, serta pelayanan publik berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Daerah Pemilihan Jawa Barat XIV yang meliputi Kabupaten Garut, Aceng Malki memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah provinsi sekaligus memperhatikan berbagai persoalan yang berkembang di daerah pemilihannya.
Dalam kegiatan yang berlangsung melalui forum pertemuan bersama masyarakat tersebut, peserta mendapatkan ruang untuk memahami peran lembaga legislatif dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan program yang telah direncanakan pemerintah dapat dilaksanakan secara efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Aceng Malki sebelumnya telah menekankan pentingnya keseimbangan antara fungsi pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan yang dijalankan DPRD.
“DPRD memiliki tanggung jawab dalam pembentukan regulasi, penganggaran, serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Ketiga fungsi ini harus berjalan seimbang agar pembangunan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Aceng dalam pernyataan terdahulu pada Januari 2026.
Sebagai anggota Komisi V DPRD Jawa Barat yang membidangi kesejahteraan rakyat, Aceng Malki juga memiliki perhatian terhadap berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan pelayanan sosial.
Sektor-sektor tersebut menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena memiliki hubungan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Melalui fungsi pengawasan, DPRD dapat mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah, mengidentifikasi berbagai kendala, serta menyampaikan rekomendasi perbaikan sesuai kewenangannya.
Selain pengawasan terhadap pelaksanaan program, keterlibatan masyarakat juga memiliki peran penting dalam menciptakan pemerintahan yang terbuka dan responsif.
Forum pertemuan seperti ini dapat menjadi sarana untuk membangun komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat, sekaligus memperluas pemahaman mengenai pentingnya partisipasi publik dalam mengawasi pembangunan daerah.
Aceng Malki dalam kesempatan sebelumnya juga mengingatkan bahwa pembangunan membutuhkan kerja sama antara pemerintah, lembaga legislatif, dan masyarakat.
Ia menilai komunikasi antarunsur pemerintahan dan masyarakat diperlukan agar perencanaan pembangunan dapat mempertimbangkan kebutuhan yang berkembang di tingkat daerah.
Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 ini diharapkan menjadi bagian dari proses evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Jawa Barat, khususnya Kabupaten Garut.
Melalui pengawasan yang berkelanjutan, berbagai program pemerintah diharapkan dapat berjalan sesuai sasaran, menggunakan anggaran secara bertanggung jawab, serta memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Kegiatan tersebut sekaligus menegaskan pentingnya fungsi pengawasan lembaga legislatif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.
