GARUT, pkbgarut.id – Dinamika geopolitik dan ketegangan wilayah di perairan strategis membutuhkan penanganan yang berkelanjutan, bukan sekadar reaksi sesaat. Peringatan penting ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), M. Hasanuddin Wahid, atau yang akrab disapa Cak Udin, saat membahas strategi menghadapi ketegangan di Zona Abu-abu (Grey Zone) Laut China Selatan.
Dalam perbincangannya di kanal YouTube South China Sea Council (program Flow with Banyu), Cak Udin memberikan catatan kritis terhadap pola respons elite politik dan sebagian publik di tanah air yang dinilainya kerap terjebak pada fenomena “nasionalisme musiman”.
Menurutnya, perhatian terhadap potensi ancaman kedaulatan sering kali baru muncul ketika terjadi insiden fisik berskala besar yang terkespos ke publik.
“Nyata itu kan buat elite politik kita bukan sebagai ancaman dalam tanda kutip. Tapi kalau sudah ada dipepet nih kapal kita oleh kapalnya China, wah itu baru masalah. Nasionalisme baru muncul gitu kan. Jadi kalau ada pelanggaran batas wilayah oleh pesawat atau kapal armada militer negara lain, baru kemudian ke-Indonesiaan kita tersentak,” papar Cak Udin.
Bahaya Ilusi “Baik-Baik Saja” di Masa Tenang
Lebih lanjut, Cak Udin menyoroti anggapan keliru yang sering muncul ketika perairan sedang tidak menunjukkan eskalasi panas. Di saat tidak ada insiden pencegatan atau konfrontasi terbuka, para pengambil kebijakan sering kali terlena dan menganggap situasi sepenuhnya aman tanpa potensi konflik.
“Perhatian kita baru (tersentak), ‘Wih ada masalah nih, konflik Laut China Selatan nih.’ Jadi kalau tidak ada (insiden) begitu, ya dianggap seperti hari ini, dianggap baik-baik saja, tidak ada konflik tuh,” tambahnya.
Padahal, strategi yang diterapkan oleh negara-negara besar di kawasan perairan strategis umumnya bersifat jangka panjang, taktis, dan terus berjalan secara diam-diam (Grey Zone Strategy). Menghadapi taktik semacam ini tentu tidak bisa mengandalkan pendekatan yang reaktif semata.
Tiga Karakteristik Respons yang Mengkhawatirkan
Sebagai poin refleksi bersama, Sekjen PKB ini merangkum tiga kelemahan mendasar dari pola perhatian publik dan elite politik terhadap isu keamanan laut nasional saat ini. Ia menilai respons yang ada masih bersifat:
- Temporer: Perhatian hanya meledak sesaat ketika terjadi krisis atau provokasi, lalu cepat memudar seiring berjalannya waktu.
- Spasial: Pemahaman terhadap konflik sering kali terkotak-kotak pada satu titik lokasi kejadian, tanpa melihat gambaran besar strategi pertahanan maritim secara menyeluruh.
- Tidak Berdaya (Powerless): Ketiadaan langkah strategis yang matang membuat negara terkesan hanya bisa protes saat terdesak, tanpa memiliki instrumen pencegahan (deterrence) yang kuat.
“Bahwa perhatian publik atau elite politik terhadap bahaya konflik atau ketegangan di laut baru bersifat temporer, spasial, dan tidak berdaya. Jadi ya sesaat-sesaat saja. Ini yang menurut saya agak mengkhawatirkan,” tegas Cak Udin.
Pernyataan ini menjadi alarm pengingat bagi seluruh elemen bangsa bahwa menjaga kedaulatan maritim Indonesia membutuhkan penerapan Kekuatan Pintar (Smart Power)—yakni perpaduan antara diplomasi yang konsisten, modernisasi pertahanan laut yang terencana, serta kesadaran geopolitik yang matang dan tidak musiman.
