Kegiatan ini melibatkan sejumlah mitra kerja Komisi VI DPR RI, di antaranya BP BUMN, PT DAM, dan PT Pertamina Hulu Rokan atau PHR.

Wilayah Kerja Rokan selama ini dikenal sebagai salah satu tulang punggung produksi minyak nasional. Keberadaan PHR memiliki peran strategis dalam menjaga lifting migas dalam negeri, terutama di tengah kebutuhan energi nasional yang terus meningkat.

Dalam kunjungan tersebut, manajemen PHR menyampaikan sejumlah capaian operasional. Mulai dari pengeboran sumur sisipan, penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery atau CEOR, hingga reaktivasi ratusan sumur dan struktur lama untuk menahan laju penurunan produksi alamiah di lapangan migas yang telah berusia matang.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Imas Aan Ubudiah, mengapresiasi berbagai inovasi teknologi dan capaian teknis yang dilakukan PHR. Namun menurutnya, keberhasilan sektor energi tidak boleh hanya diukur dari peningkatan angka produksi.

Imas menegaskan, ketahanan energi nasional harus berjalan beriringan dengan keberpihakan kepada masyarakat lokal, penyerapan tenaga kerja daerah, penguatan pelaku usaha setempat, serta tanggung jawab terhadap lingkungan.

“Inovasi teknologi yang dilakukan PHR ini patut diapresiasi. Tapi ketahanan energi nasional tidak boleh hanya diukur dari berapa barel yang dihasilkan. Saya ingin tahu, dari seluruh operasional besar ini, berapa banyak warga Riau yang benar-benar terlibat, bukan hanya jadi penonton di tanah sendiri,” ujar Imas.

Legislator asal Dapil Jawa Barat XI, Garut, Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya itu mendorong agar PHR memberi perhatian serius terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. Menurutnya, operasional migas berskala besar seharusnya mampu membuka ruang lebih luas bagi masyarakat Riau untuk terlibat, baik melalui tenaga kerja langsung maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Imas juga menekankan pentingnya pelatihan vokasi bagi masyarakat sekitar wilayah operasi. Dengan pelatihan yang tepat, warga lokal tidak hanya menjadi penerima dampak, tetapi juga dapat menjadi bagian dari rantai kerja dan pengembangan industri energi nasional.

Selain tenaga kerja, Imas turut menyoroti keterlibatan pelaku usaha daerah dalam rantai pasok dan operasional perusahaan. Ia menilai kehadiran BUMN migas sebesar PHR harus mampu memberikan dampak ekonomi langsung bagi daerah, termasuk bagi UMKM, penyedia jasa lokal, dan pelaku usaha pendukung lainnya.

Menurut Imas, BUMN tidak boleh hanya hadir sebagai entitas bisnis yang mengejar target produksi. Lebih dari itu, BUMN harus menjadi instrumen negara untuk menghadirkan manfaat ekonomi, sosial, dan pembangunan bagi masyarakat.

Pada aspek lingkungan, Imas juga menyoroti pentingnya tanggung jawab sosial dan ekologis dari operasional migas jangka panjang di Blok Rokan. Ia meminta agar pemulihan lahan terdampak operasional masa lalu dilakukan secara transparan, terukur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Produksi boleh terus naik, teknologi boleh terus berinovasi. Tapi semua itu harus berjalan seiring dengan tanggung jawab terhadap manusianya dan lingkungannya. Itu yang akan terus saya kawal dari Komisi VI,” tegasnya.

Imas menilai, pengelolaan energi nasional harus ditempatkan dalam kerangka besar kedaulatan ekonomi rakyat. Ketahanan energi bukan hanya soal pasokan dan produksi, tetapi juga soal keadilan manfaat bagi masyarakat di wilayah operasi.

Karena itu, Komisi VI DPR RI memiliki peran penting dalam memastikan BUMN strategis di sektor energi bekerja secara profesional, transparan, dan tetap berpihak kepada kepentingan rakyat.

Kunjungan Kerja Spesifik ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap pengelolaan BUMN strategis, khususnya di sektor energi. Melalui kunjungan langsung ke lapangan, Komisi VI DPR RI dapat menyerap informasi, mengevaluasi kebijakan, serta memastikan program BUMN benar-benar berjalan sesuai mandat negara.

Imas menegaskan, Fraksi PKB akan terus mendorong agar pengelolaan BUMN tidak hanya kuat dari sisi korporasi, tetapi juga memberi nilai tambah bagi masyarakat, membuka lapangan kerja, memperkuat ekonomi daerah, dan menjaga kelestarian lingkungan.

Dengan demikian, optimalisasi produksi migas di Blok Rokan diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga menjadi jalan untuk menghadirkan keadilan ekonomi bagi masyarakat daerah.

The post Kunker Komisi VI ke Blok Rokan, Imas Aan Ubudiah Dorong Ketahanan Energi Berpihak pada Rakyat Daerah first appeared on pkbgarut.

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Emarini, tersebut membahas rencana Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kanada atau Indonesia–Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement.

Agenda ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kerja sama ekonomi Indonesia dengan negara mitra strategis. Pembahasan mencakup peluang perdagangan, akses pasar, investasi, serta dampaknya terhadap pelaku usaha nasional, termasuk UMKM dan industri daerah.

Teh Imas menilai, kerja sama ekonomi internasional harus dikawal agar tidak hanya menguntungkan kelompok besar, tetapi juga memberi ruang bagi pelaku usaha kecil, produk lokal, koperasi, dan sektor ekonomi rakyat.

Menurutnya, kemitraan ekonomi Indonesia–Kanada harus menjadi peluang bagi produk nasional untuk naik kelas dan masuk ke pasar global. Namun, peluang tersebut juga harus disertai perlindungan terhadap industri dalam negeri agar pelaku usaha Indonesia tidak hanya menjadi penonton.

“Kerja sama ekonomi internasional harus memberi manfaat nyata bagi rakyat. Akses pasar yang lebih luas harus bisa dirasakan oleh pelaku usaha nasional, termasuk UMKM dan produk-produk daerah,” ujar Teh Imas.

Ia menegaskan, DPR memiliki peran penting dalam memastikan setiap kesepakatan ekonomi berjalan adil, seimbang, dan tetap berpihak pada kepentingan nasional. Menurutnya, Indonesia harus mampu memperkuat daya saing produk dalam negeri, sekaligus menjaga agar pasar nasional tidak dirugikan oleh perjanjian dagang internasional.

Bagi daerah seperti Garut, kerja sama ekonomi global dapat menjadi peluang untuk memperluas pasar produk lokal, mulai dari produk UMKM, industri kreatif, makanan olahan, kerajinan, fesyen, hingga komoditas unggulan daerah.

Karena itu, Teh Imas mendorong agar pemerintah tidak hanya fokus pada angka perdagangan, tetapi juga memastikan adanya dampak langsung bagi masyarakat. Pemerintah perlu menyiapkan pendampingan, standardisasi produk, akses pembiayaan, serta penguatan kapasitas pelaku UMKM agar mampu bersaing.

“Produk lokal harus disiapkan agar mampu bersaing. Jangan sampai kerja sama global hanya berhenti di atas kertas, tetapi harus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat,” tegasnya.

Raker Komisi VI DPR bersama Menteri Perdagangan ini menjadi momentum penting untuk memastikan arah kebijakan perdagangan Indonesia semakin terbuka, tetapi tetap berdaulat, adil, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

The post Teh Imas Ikuti Raker Komisi VI DPR Bahas Kemitraan Ekonomi Indonesia–Kanada first appeared on pkbgarut.

Kegiatan reses tersebut menjadi ruang pertemuan langsung antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menyerap aspirasi, mendengar keluhan warga, sekaligus meninjau kebutuhan prioritas di wilayah tersebut.

Dalam pertemuan itu, sejumlah aspirasi masyarakat mencuat, terutama terkait kebutuhan infrastruktur keagamaan dan sarana air bersih. Warga berharap adanya perhatian serius terhadap fasilitas yang menjadi penunjang aktivitas keagamaan serta kebutuhan dasar masyarakat sehari-hari.

Luqi Farindani menyampaikan bahwa reses bukan sekadar agenda formal anggota DPRD, melainkan bagian penting dari tanggung jawab politik untuk hadir di tengah masyarakat dan memastikan setiap aspirasi tersampaikan dengan baik.

“Reses ini menjadi kesempatan bagi kami untuk mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Aspirasi terkait infrastruktur keagamaan dan sarana air bersih tentu menjadi perhatian penting yang harus diperjuangkan,” ujar Luqi.

Menurutnya, kebutuhan air bersih merupakan persoalan mendasar yang berhubungan langsung dengan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, aspirasi warga Desa Mekarjaya harus dikawal agar dapat masuk dalam pembahasan program pembangunan daerah.

Selain menyerap aspirasi, Luqi juga melakukan peninjauan serta evaluasi terhadap sejumlah titik dan kebutuhan pembangunan di Kampung Harempoy. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi di lapangan benar-benar sesuai dengan apa yang disampaikan masyarakat.

“Sebagai wakil rakyat, kami tidak cukup hanya mendengar. Kami juga harus melihat langsung kondisi di lapangan agar aspirasi yang diperjuangkan memiliki dasar yang jelas dan sesuai kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Ketua Fraksi PKB Garut itu menambahkan, Fraksi PKB akan terus mendorong kebijakan pembangunan yang berpihak pada kebutuhan masyarakat bawah, terutama di wilayah desa. Menurutnya, pembangunan harus menyentuh aspek yang paling dekat dengan kehidupan warga, mulai dari fasilitas ibadah, pendidikan keagamaan, akses air bersih, hingga infrastruktur dasar lainnya.

Luqi menegaskan bahwa aspirasi masyarakat Desa Mekarjaya akan menjadi bagian dari catatan penting Fraksi PKB dalam memperjuangkan program pembangunan di Kabupaten Garut.

“PKB akan terus hadir untuk masyarakat. Apa yang menjadi kebutuhan warga akan kami kawal dan perjuangkan sesuai mekanisme yang ada, agar pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.

Kegiatan reses ini sekaligus menegaskan komitmen Fraksi PKB DPRD Kabupaten Garut dalam memperkuat fungsi representasi, pengawasan, dan perjuangan aspirasi masyarakat di tingkat daerah.

The post Reses di Bayongbong, Luqi Farindani Perjuangkan Aspirasi Infrastruktur Keagamaan dan Air Bersih Warga Mekarjaya first appeared on pkbgarut.

Menurut Oleh Soleh, langkah tegas ini sangat krusial guna memastikan anak-anak mendapatkan akses internet yang aman, sehat, dan sesuai dengan tahapan usia mereka.

“Keberadaan fitur verifikasi usia dan persetujuan orang tua adalah instrumen penting untuk melindungi anak di ruang digital,” tegas H. Oleh Soleh dalam keterangannya.

Ancaman Nyata: Dari Konten Negatif hingga Eksploitasi Data

Lebih lanjut, legislator Fraksi PKB ini menyoroti berbagai risiko serius yang mengintai anak-anak saat berselancar tanpa pengawasan di ruang siber. Risiko tersebut mencakup paparan konten negatif, eksploitasi data pribadi, hingga ancaman kecanduan digital yang dapat merusak perkembangan mental anak.

Oleh Soleh memberikan apresiasi kepada sebagian platform digital yang telah berinisiatif menerapkan fitur pelindung ini. Namun, ia juga memberi catatan kritis bahwa masih banyak platform besar yang belum memprioritaskan sistem keamanan tersebut.

Implementasi Nyata, Bukan Sekadar Aturan Normatif

Oleh Soleh menekankan bahwa penerapan Peraturan Pemerintah (PP) terkait perlindungan anak di ruang digital tidak boleh berhenti sebagai formalitas administrasi semata. Perlindungan yang dihadirkan harus benar-benar terimplementasi secara teknis dan dirasakan nyata oleh masyarakat.

Terkait hal itu, ia mendorong platform digital agar menyiapkan standar teknis yang ramah pengguna (user-friendly), namun tetap memegang teguh prinsip kehati-hatian dalam menjaga kerahasiaan dan perlindungan data pribadi pengguna.

“Perlindungan anak di ruang digital harus nyata, bukan sekadar normatif! Implementasi aturan bukan hanya soal administrasi, platform digital wajib siap secara teknis,” paparnya.

Kolaborasi Empat Pilar adalah Kunci

Menghadapi kompleksitas ekosistem digital, Oleh Soleh mengingatkan bahwa regulasi dari pemerintah saja tidak akan cukup tanpa adanya sinergi yang kuat. Mewujudkan ruang digital yang sehat membutuhkan kolaborasi erat dari empat pilar utama, yaitu Pemerintah, Platform Digital, Sekolah, dan Keluarga.

“Harus ada sosialisasi masif mengenai literasi digital dan pengawasan penggunaan internet pada anak,” imbuhnya.

Melalui perpaduan antara verifikasi usia yang presisi dan pengawasan aktif dari orang tua, inovasi teknologi diharapkan dapat terus berkembang tanpa harus mengorbankan masa depan generasi muda.

“Teknologi boleh maju, tapi perlindungan anak harus selalu jadi prioritas utama!” pungkas Oleh Soleh.

Foto: Fraksi PKB

The post Lindungi Generasi Bangsa di Ruang Siber, Oleh Soleh Dorong Platform Digital Segera Terapkan Fitur Verifikasi Usia first appeared on pkbgarut.

Gagasan ini bertujuan untuk membekali generasi muda dengan literasi hukum dan keamanan siber guna menciptakan ekosistem digital yang sehat dan inovatif.

Integritas Legal: Memahami Aturan Main

Luqi menyoroti bahwa kemahiran mengoperasikan gawai tidak otomatis membuat seseorang memahami etika dan hukum di ruang siber. Tanpa literasi hukum digital yang memadai, anak muda sangat rentan terjerat kasus pencemaran nama baik, penyebaran hoaks, hingga pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Guna memperkuat integritas legal, Luqi merumuskan tiga pilar utama literasi hukum digital:

• Etika Berpendapat: Memahami batasan UU ITE agar terhindar dari jerat pidana pencemaran nama baik dan ujaran kebencian.
• Saring Sebelum Sharing: Memiliki kemampuan mengenali ciri-ciri hoaks dan tidak menjadi penyebar berita bohong.
• Hargai Karya (HKI): Menghargai hak cipta orang lain dan berhenti melakukan praktik bajakan di internet.

Benteng Privasi di Balik Konektivitas

Selain aspek hukum, keamanan siber menjadi fokus utama dalam gagasan ini. Luqi memperingatkan adanya ancaman nyata seperti phishing, peretasan akun, hingga pencurian identitas yang sering menyasar anak muda akibat kebiasaan berbagi data pribadi secara berlebihan (oversharing).

Sebagai solusinya, Luqi memperkenalkan daftar periksa keamanan siber (Cyber Security Checklist):

1. Privasi Data: Tidak mengumbar data pribadi sensitif seperti KTP, lokasi real-time, dan alamat secara berlebihan.
2. Password Berlapis: Menggunakan kombinasi kata sandi kuat dan mengaktifkan Autentikasi Dua Faktor (2FA).
3. Waspada Phishing: Tidak sembarang mengklik tautan asing atau mengunduh berkas dari sumber yang tidak dikenal.
4. Jejak Digital: Kesadaran bahwa apa pun yang diunggah hari ini akan menetap selamanya (permanen).

Mewujudkan Kewarganegaraan Digital yang Tangguh

Menurut Luqi, sinergi antara kesadaran hukum dan ketangguhan siber akan melahirkan ekosistem digital yang produktif, minim cyberbullying, dan aman bagi semua orang. Ia menekankan pentingnya menjadi warga digital yang responsif, bukan sekadar reaktif dalam berinteraksi dengan konten provokatif.

“Menjadi hebat di era digital bukan lagi soal seberapa banyak followers yang dimiliki, melainkan seberapa cerdas kita menavigasi aturan main dan menjaga keamanan di jagat maya yang tanpa batas ini,” tegas Luqi Sa’adilah Farindani.

Sebagai penutup, ia meyakini bahwa literasi adalah senjata terkuat untuk mengubah potensi ancaman menjadi peluang inovasi yang aman bagi kemajuan masyarakat, khususnya di Kabupaten Garut.

The post Navigasi Rimba Digital: Luqi Sa’adilah Perkuat Tameng Hukum dan Keamanan Siber Generasi Muda first appeared on pkbgarut.

Langkah nyata ini diwujudkan melalui agenda Kunjungan Kerja (Kunker) ke SMA Negeri 8 Kota Depok pada Selasa (5/5/2026). Agenda strategis ini turut dihadiri langsung oleh Anggota Komisi V DPRD Jabar, Aceng Malki.

Fokus Utama: Transparansi dan Kesiapan SPMB 2026

Kunjungan kerja ini difokuskan pada dua agenda utama. Pertama, Komisi V DPRD Jabar ingin mendapatkan informasi menyeluruh sekaligus meninjau langsung sejauh mana persiapan pihak sekolah dalam menghadapi Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk Tahun Ajaran 2026.

Aceng Malki dan rombongan dewan memastikan bahwa sistem penerimaan berjalan dengan transparan, adil, dan siap mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara optimal tanpa adanya kendala teknis maupun administratif.

Akselerasi Program Sekolah Maung (Manusia Unggul)

Kedua, selain memantau kesiapan SPMB, kunjungan ini juga ditujukan untuk mengumpulkan data dan informasi krusial terkait pelaksanaan Program Sekolah Maung (Manusia Unggul).

Program andalan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini tengah diakselerasi penerapannya, khususnya pada lingkup pengawasan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II.

Melalui pemantauan ini, DPRD Jabar berharap Program Sekolah Maung dapat benar-benar diimplementasikan dengan tepat sasaran. Tujuannya tidak lain untuk mencetak generasi muda Jawa Barat yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang unggul, tangguh, dan siap bersaing di masa depan.

Sebagai penutup, hasil dari kunjungan kerja dan pengumpulan data di SMAN 8 Depok ini nantinya akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi Komisi V DPRD Jabar untuk terus meningkatkan mutu serta pemerataan kualitas pendidikan di seluruh penjuru Jawa Barat.

The post Tinjau SMAN 8 Depok, Aceng Malki Kawal Persiapan SPMB 2026 dan Program Sekolah Maung first appeared on pkbgarut.

Merespons arahan tersebut, tokoh nasional Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syaiful Huda, langsung bergerak cepat. Ia turun langsung untuk menyuarakan kegelisahan yang selama ini membelenggu para driver ojol di lapangan.

Keringat Pekerja Harus Dihargai Adil

Syaiful Huda menegaskan bahwa keringat yang dikeluarkan oleh para driver ojol setiap harinya harus dihargai dengan jauh lebih adil. Kenyataannya, beban kerja mereka di jalanan seringkali tidak sebanding dengan pendapatan bersih yang dibawa pulang ke rumah.

Oleh karena itu, ia mendesak agar regulasi ketenagakerjaan dan sistem kemitraan segera diperbaiki secara komprehensif. Terlebih lagi, pemerintah memiliki tanggung jawab penuh untuk menjamin kesejahteraan warganya.

“Negara tidak boleh diam, regulasi harus segera diperbaiki,” tegas Syaiful Huda dalam keterangannya.

Perlindungan di Balik Setiap Order

Lebih lanjut, Syaiful Huda menyoroti kerasnya realita yang dihadapi oleh para pahlawan jalanan ini. Profesi pengemudi ojol memiliki risiko keselamatan yang sangat tinggi setiap detiknya.

Maka dari itu, perlindungan kerja dan kepastian hukum adalah sebuah hak mutlak yang tidak bisa ditawar lagi oleh pihak aplikator.

“Di balik setiap order yang selesai, ada perjuangan panjang yang layak mendapat perlindungan dan kepastian,” paparnya memberikan penekanan.

Sebagai penutup, langkah tegas Syaiful Huda ini merupakan wujud nyata dari spirit perjuangan Peduli-Melayani yang diusung oleh PKB. Partai akan terus mengawal ketat arahan pemotongan tarif di bawah 10% ini agar segera diimplementasikan. Dengan demikian, kesejahteraan pengemudi ojol di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Garut, dapat benar-benar terwujud.

The post Tarif Aplikasi 10%, PKB Siap Kawal Kesejahteraan Driver Ojol first appeared on pkbgarut.

Buruh Adalah Pahlawan Ekonomi

Selanjutnya, Fahmi menyebut kaum buruh sebagai pahlawan ekonomi daerah yang sesungguhnya. Kenyataannya, mereka seringkali kurang mendapat pengakuan setimpal atas peran besarnya. Tangan-tangan buruh inilah yang terus menggerakkan roda industri dan pembangunan Kabupaten Garut setiap harinya.

“Kalian adalah kekuatan nyata di balik kemajuan daerah ini. Tanpa keringat kalian, tidak ada pertumbuhan. Negara dan daerah harus hadir untuk kalian secara nyata dalam kehidupan sehari-hari,” tegas Fahmi memberikan penghormatan.

Simbiosis Mutualisme Investor dan Pekerja

Namun sayangnya, pekerja lokal masih menghadapi berbagai tantangan berat. Masalah tersebut meliputi rendahnya upah riil, minimnya jaminan sosial, dan kurangnya akses pelatihan kerja. Maka dari itu, persoalan ini wajib diselesaikan melalui perbaikan ekosistem investasi secara menyeluruh.

Lebih lanjut, Fahmi menekankan penerapan prinsip simbiosis mutualisme antara pengusaha dan pekerja. Di satu sisi, investor sangat membutuhkan kepastian hukum, perizinan cepat, dan infrastruktur yang memadai. Sebaliknya, kaum buruh berhak mendapatkan upah layak, lingkungan kerja manusiawi, dan jaminan prioritas rekrutmen warga lokal.

“Garut tidak kekurangan potensi. Kita butuh ekosistem di mana investor merasa aman dan untung berbisnis, sementara buruh mendapat pekerjaan layak. Keduanya harus berjalan beriringan. Investor maju, buruh sejahtera,” paparnya.

Tiga Pilar Investasi dan Komitmen PKB

Sebagai langkah nyata, Fahmi mendorong pemerintah daerah untuk membangun Tiga Pilar Ekosistem Investasi Garut. Ketiga pilar tersebut mencakup aspek Kepercayaan, Keadilan, dan Keberlanjutan. Pemerintah daerah wajib mempermudah layanan perizinan satu pintu dan menyiapkan program pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan riil industri.

Selain itu, DPRD memiliki peran krusial dalam fungsi legislasi dan pengawasan ketenagakerjaan. S. Fahmi memastikan lembaganya akan terus mengawasi implementasi aturan pelindungan buruh secara ketat.

Penutup, Fahmi menegaskan kembali komitmen Fraksi PKB di DPRD Garut. Keberpihakan partai kepada wong cilik (rakyat kecil) bukanlah sekadar slogan politik belaka. Melainkan, langkah ini merupakan wujud nyata penerapan nilai Islam rahmatan lil ‘alamin yang senantiasa menjunjung tinggi keadilan dan kesejahteraan bersama.

The post Apresiasi Perjuangan Buruh & Urgensi Ekosistem Investasi yang Berkeadilan di Kabupaten Garut first appeared on pkbgarut.